RUZKA INDONESIA - Presiden terpilih Prabowo Subiakto disebut-sebut akan membentuk kabinet zaken.

"Kalau Prabowo nantinya benar membentuk kabinet zaken, tentu layak diapresiasi. Dengan begitu nantinya setiap kementerian benar-benar dipimpin seorang profesional dan ahli di bidangnya," ungkap Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga, di Jakarta, Sabtu (14/09/2024).

Menurut pengamat yang biasa disapa Jamil ini, menteri yang ahli dan profesional diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja kementerian yang dipimpinnya. Setidaknya tugas dan fungsi kementerian yang dipimpinannya berpeluang dapat diwujudkan lebih optimal.

"Namun untuk mewujudkan kabinet zaken tentu tidak mudah. Sebab, Prabowo didukung koalisi gemuk. Setiap partai pendukung tentu akan meminta jatah menteri atau wakil menteri," tandas Jamil yang aktif mengajar di Universitas Esa Unggul Jakarta ini.

"Masalahnya, calon menteri dominan ditentukan oleh ketua umum partai. Celakanya, ketua umum partai kerap mengusulkan dirinya sendiri yang menjadi calon menteri atau wakil menteri. Padahal masih banyak kadernya yang jauh lebih ahli dan profesional untuk memimpin kementerian yang diinginkan presiden," tandasnya.

Akibatnya, presiden tetap memilih calon yang diusulkan ketua umum setiap partai pendukung, terlepas calon tersebut ahli dan profesional atau tidak. Hal ini tentunya akan menyulitkan Prabowo membentuk kabinet zaken.

"Jadi, dengan koalisi gemuk akan menyulitkan Prabowo membentuk kabinet zaken. Hal ini akan semakin sulit karena yang menentukan calon menteri atau wakil menteri untuk diusulkan ke presiden adalah ketua umum partai. Sebab, ketua umum partai cenderung mendahulukan dirinya untuk diusulkan menjadi menteri atau wakil menteri. Padahal, sang ketua umum belum tentu profesional dan ahli di bidang yang diminta presiden," jelas Jamil.

Menurutnya, kalau Prabowo memang ingin membentuk kabinet zaken, maka harus berani menolak calon yang diusulkan setiap partai bila tidak ahli dan profesional di bidangnya. Dengan begitu, menteri yang diusulkan setiap partai tidak harus ketua umumnya.

"Setiap ketua partai juga harus tahu diri sehingga tidak memaksakan diri jadi calon menteri atau wakil menteri. Setiap ketua umum diharapkan benar-benar memilih kadernya yang memenuhi kriteria kabinet zaken. Dengan begitu, setiap ketua umum sudah membantu Prabowo untuk membentuk kabinet zaken," pungkas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini. (***).

Editor: S Dwiyantho Putra