RUZKA INDONESIA - Istri Presiden keempat Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah, mengaku terinspirasi dari Pameran Tetap Arsip Statis Presiden Sukarno dan berencana membuat Diorama Gus Dur menjadi salah satu bagian dari bangunan Pusat Kajian Islam Asia Tenggara.

Hal itu disampaikan usai mengunjungi Pameran Tetap Arsip Statis Presiden Sukarno di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta Barat, Senin (27/5/2024).

"Pameran Tetap Arsip Statis Presiden Sukarno yang dibangun ANRI akan menjadi tolak ukur dalam pembangunan Diorama Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid," katanya.

Sinta juga mengemukakan, inisiasi kunjungan tersebut bermula dari adanya program autentikasi spesimen tanda tangan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid yang dilaksanakan ANRI di kediamannya yang berlokasi di Ciganjur, Jakarta Selatan, pada Mei 2023.

Ia juga menyampaikan rencana kolaborasi bersama ANRI untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Nurani Bangsa yang bakal digelar di Gedung Pameran Tetap Arsip Statis Presiden Sukarno.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto, mengatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan pembangunan pameran tetap arsip statis untuk seluruh Presiden RI, termasuk salah satunya Pameran Tetap Arsip Statis Presiden KH. Abdurrahman Wahid.

"Dalam waktu dekat, ANRI akan berupaya membantu dari aspek materi dalam pembangunan Diorama Presiden KH. Abdurrahman Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan," kata dia.

Untuk diketahui, Pameran Tetap Arsip Statis Presiden Sukarno dibangun pada tahun 2019 dan terdiri dari empat lantai dengan luas interior sekitar 3.211 meter persegi.

Pada gedung pameran tersebut, terdapat arsip yang menjadi memori dunia yang telah ditetapkan UNESCO pada Mei 2023, yakni arsip pidato Presiden Sukarno di Sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada 1960 berjudul "To Build the World Anew" dan arsip Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) I.

"Penyelenggaraan pameran arsip statis sejalan dengan salah satu misi ANRI, yakni memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa," tutur Imam. (**)