RUZKA INDONESIA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan parlemen harus menjadi motor penggerak perubahan untuk menghadirkan pasokan air bersih bagi semua.

"Kita harus berjalan bersama dan berkolaborasi untuk memastikan pasokan air bersih bisa diakses oleh semua, tanpa terkecuali. Parlemen harus menjadi motor penggerak perubahan untuk menghadirkan air bersih bagi semua,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (20/5/2024).

Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum sebagai bagian dari World Water Forum Ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali.

Puan mengatakan diplomasi parlemen perlu berperan dalam memperkuat hydrodiplomacy guna membantu isu air selalu mendapat tempat dalam pembahasan global.

"Dinamika perkembangan pada abad 21 menuntut adanya diplomasi yang lebih inklusif, termasuk dengan partisipasi parlemen yang lebih aktif dalam mencari berbagai solusi, termasuk guna mengatasi kelangkaan air," tuturnya.

Sebab, kata Puan, akses terhadap air merupakan hak asasi manusia yang harus menjadi agenda politik bersama, baik di dalam negeri maupun internasional.

Pada tingkat lokal, Ketua DPR mengatakan diperlukan berbagai pendekatan, termasuk kearifan lokal, dalam meningkatkan upaya konservasi dan tata kelola air. Misalnya, sistem pengairan Subak di Provinsi Bali.

"Di Bali, kita mengenal Subak, suatu sistem pengairan khas masyarakat Bali yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan penghormatan terhadap alam," ujarnya.

Kemudian pada tingkat domestik, Puan menyebut parlemen melalui fungsi anggaran, fungsi legislatif, dan fungsi pengawasan dapat berperan besar dalam menegaskan pentingnya pengadaan air bersih bagi masyarakat.

"Karenanya, mari kita bersama memperkuat komitmen untuk menyediakan air bersih untuk semua rakyat yang kita wakili," ucapnya.

Pada tingkat internasional, lanjut Puan, kerja sama antarnegara perlu diperkuat untuk mengatasi permasalahan air, terutama yang dihadapi negara berkembang.

"Kita dapat saling belajar, bertukar pengalaman, mengidentifikasi inovasi dan praktik-praktik terbaik pengelolaan air di berbagai negara," katanya.

Ketua DPR menambahkan kerja sama internasional dapat mendiseminasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai solusi kelangkaan air. Misalnya, teknologi untuk penyulingan air bersih, distribusi air, dan efisiensi air perlu segera didistribusikan ke negara-negara berkembang.

"Masyarakat internasional, termasuk parlemen, harus membantu menjembatani proses alih teknologi ini," katanya.

Puan mengingatkan pula bahwa semua pemangku kepentingan harus menciptakan keadilan antargenerasi, yaitu dunia yang aman dan sehat untuk generasi masa depan.

Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum digelar pada tanggal 19-21 Mei 2024 di Bali, dihadiri 231 partisipan dari 49 negara. DPR RI bersama Inter-Parliamentary Union (IPU) menjadi tuan rumah dalam forum parlemen perhelatan itu.

Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum mengambil tema Memobilisasi Aksi Parlementer mengenai Air untuk Kemakmuran Bersama (Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity). (**)

Editor: Yoyok BP