RUZKA INDONESIA – Pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dan Utusan Khusus Presiden Mari Elka Pangestu dalam Indonesia International Sustainability Forum 2026 dinilai jauh dari realitas di lapangan.
Dalam forum tersebut, Hashim menyebut Indonesia tidak memerlukan lagi ekspansi lahan untuk pertanian padi di kawasan hutan karena sudah swasembada beras tiga tahun lebih cepat. Mari Elka menambahkan pengembangan lahan pangan dan biofuel akan difokuskan pada lahan terdegradasi.
Pernyataan tersebut mendapat respons dari sejumlah lembaga lingkungan.
Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia Kiki Taufik menilai klaim swasembada beras tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Indonesia tercatat tidak impor beras pada 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2022, namun di luar tahun tersebut tetap impor, termasuk 2023 sekitar 3,06 juta ton karena El Nino.
“Pernyataan Hashim seperti permainan kata-kata saja. Jika pemerintah benar-benar mengakui ketahanan pangan tidak membutuhkan pembukaan hutan baru, prinsip itu harus diterapkan secara nyata dan menyeluruh di Papua,” kata Kiki, Kamis (9/10/2026).
Menurutnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) cetak sawah dan kebun tebu untuk bioetanol di Papua Selatan telah mengorbankan hutan adat dan ekosistem rawa. Berdasarkan analisis citra satelit Greenpeace, pembukaan lahan dimulai dekat Kampung Wanam Agustus 2024. Per Februari 2026, deforestasi di area persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) Wanam-Muting milik Kementerian Pertahanan di koridor jalan 135 km telah seluas hampir 7.600 hektare. Pada akhir Januari 2026, tim survei Jhonlin Group mengakui pembukaan lahan kawasan pangan seluas 9.871 hektare.
Koordinator Solidaritas Merauke Franky Samperante dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menyebut pernyataan pemerintah ibarat jauh panggang dari api. Ia mencatat perluasan lahan dan deforestasi PSN Papua Selatan hingga hari ini seluas 49.787 hektare dan alat berat masih menghancurkan hutan alam.
“Pernyataan pemerintah seharusnya diikuti tindakan menerbitkan kebijakan untuk menghentikan PSN Papua Selatan dan menertibkan aktivitas perusahaan di lapangan,” ujar Franky.
Franky juga menyoroti Papua Selatan kini menjadi episentrum titik sumber asap. Pemantauan Greenpeace menemukan 1.413 titik sumber asap di Papua Selatan hingga 1 Oktober 2026, termasuk di kawasan penting secara ekologis di Merauke dan sekitar koridor Wanam-Muting. Pembangunan jalan 135 km penopang PSN tersebut digugat lima Masyarakat Adat Malind ke PTUN Jayapura.
Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun Indradi mempertanyakan ketahanan pangan yang hanya diukur dari swasembada beras. Menurutnya, proyek berlabel PSN ketahanan pangan justru menghancurkan sumber pangan lokal.
“Hutan Papua yang menjadi sumber pasokan makanan masyarakat lokal dihancurkan. Ekosistem rawa yang menyediakan sumber protein dilenyapkan demi PSN,” kata Yuyun.
Ia menilai sebagai Utusan Khusus Bidang Iklim dan Energi, Hashim seharusnya tidak berkomentar soal beras namun membisu soal karhutla dan deforestasi akibat tambang nikel.
“Prestasi soal swasembada pangan bukan prestasi yang bisa diklaim pemerintah, melainkan prestasi petani Indonesia yang minim dukungan,” ujarnya.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad menambahkan komitmen iklim harus diikuti konsistensi kebijakan lintas sektor dan arah pembiayaan negara.
“Jika pemerintah menyatakan tidak lagi membutuhkan pembukaan hutan untuk ketahanan pangan, maka kebijakan pangan, energi, kehutanan, hingga fiskal harus konsisten. Pernyataan itu baru menyangkut sawah, sementara di Papua Selatan hutan juga dibuka untuk tebu bioetanol dan sawit biodiesel,” ujar Nadia.
Nadia mencatat insentif program B40/B50 lewat BPDP diproyeksikan Rp32 triliun tahun ini dan Rp17 triliun sudah tersalurkan hingga Juni 2026. Sejak 2015 dana publik untuk biodiesel mencapai Rp240 triliun, ditambah kemudahan izin PSN dan pelepasan hampir setengah juta hektare kawasan hutan di Merauke.
Hashim sebelumnya mengklaim swasembada beras tercapai tiga tahun lebih cepat dengan indikator stok beras pemerintah 5,3 juta ton. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar