RUZKA INDONESIA — Tim Kuasa Hukum masyarakat yang mewakili empat desa terdampak sengketa pertanahan di Kabupaten Tangerang yaitu Agung Djatmiko, Alex Dan Editius melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang, Banten.
Langkah ini ditempuh guna mendesak percepatan penyelesaian konflik agraria akibat klaim aset bekas Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) tahun 1950 oleh TNI AD c.q. Kodam Jaya/Jayakarta yang hingga kini menyandera hak-hak keperdataan ribuan warga.
Juru bicara Tim Hukum, H. Agung Jatmiko, S.E., menegaskan bahwa kedatangan timnya ke Kantah Kabupaten Tangerang bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus mempertanyakan transparansi dan kejelasan status hukum atas pemblokiran blok-blok tanah warga yang dinilai sepihak dan merugikan masyarakat.
“Pertama, misi kita tentu silaturahim. Kedua, memperkenalkan tim hukum kepada beliau selaku pimpinan baru di Kantah Kabupaten Tangerang. Ketiga, kami menceritakan kronologis masalah secara utuh agar pejabat baru memahami persoalan ini dengan jelas. Jangan main klaim-klaim blok saja tanpa dasar yang transparan,” ujar H. Agung Jatmiko dalam keterangannya usai pertemuan.
Soroti Alur Birokrasi Pusat
H. Agung Jatmiko juga menyayangkan sikap birokrasi pertanahan di tingkat pusat yang terkesan saling lempar tanggung jawab. Menurutnya, hasil rekomendasi dari Satgas Gabungan Terpadu Reforma Agraria (GTRA) seharusnya ditindaklanjuti secara serius ke Komisi II DPR RI, alih-alih membuat kebingungan di tingkat daerah.
“Seharusnya hasil dari Satgas GTRA itu jelas alurnya kelembagaan. Malah terkesan lempar batu sembunyi tangan. Kami mendesak agar Kantah Kabupaten Tangerang dan instansi berwenang tidak tinggal diam, karena BPN memiliki fungsi administratif untuk memperjelas letak, luas, dan batas kepemilikan tanah secara objektif,” paparnya.
Akar Masalah dan Dampak di 8 Desa Kecamatan Legok
Konflik agraria ini berawal dari terbitnya Surat Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Nomor B/120/I/2026 tertanggal 15 Januari 2026 perihal Permohonan Pemblokiran Persertipikatan terhadap Aset Tanah Milik TNI AD yang mencatat dua objek utama seluas ribuan hektare:
- Objek Pertama (±955,36 Ha): No. KIB 3, Kode Barang 2.01.01.04.001.39, Register 30506052.
- Objek Kedua (±436,56 Ha): No. KIB 3, Kode Barang 2.01.01.04.001.38, Register 30506050.
Dampak terparah dirasakan oleh warga di Kecamatan Legok yang meliputi 8 desa, yakni Desa Serdang Wetan (±80 Ha), Rancagong (±190 Ha), Legok (±7,7 Ha), Babakan (±1,3 Ha), Palasari (±352 Ha), Kemuning (±122 Ha), Caringin (±122 Ha), dan Cirarab (±0,36 Ha), di mana sedikitnya 58 permohonan sertifikat perorangan milik warga tertahan secara administratif.
Agenda Tindak Lanjut
Menanggapi dinamika kebijakan nasional—termasuk arahan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang mengarahkan penanganan sengketa aset negara ke Badan Regulasi Aset Negara (BRAN)—Tim Kuasa Hukum bersama elemen masyarakat berencana melayangkan surat resmi secara terstruktur kepada Kepala BRAN, Kementerian Dalam Negeri, serta pihak-pihak terkait.
“Kami akan segera mengirimkan format surat resmi kepada pimpinan BRAN dan instansi terkait agar persoalan ini segera mendapatkan atensi nasional. Kami meminta pemerintah pusat, Pemkab Tangerang, dan seluruh pemangku kepentingan hadir untuk melindungi hak-hak keperdataan rakyat yang telah menguasai dan menempati tanah secara sah turun-temurun,” pungkas H. Agung Jatmiko. (***)
Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar