Ada satu kebiasaan yang sering terjadi di negeri ini: begitu angka terlihat membaik, kita cepat-cepat merasa urusan selesai. Padahal, angka yang turun belum tentu berarti hidup orang banyak ikut membaik.
RUZKA INDONESIA — Begitu juga saat saya membaca laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024-2026 tentang data pengangguran di Indonesia. Secara nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang turun dari 4,82 persen pada Februari 2024 menjadi 4,68 persen pada Februari 2026. Namun penurunan angka itu belum cukup menggambarkan kenyataan di lapangan.
Tapi mari jujur: apakah penurunan tipis seperti ini cukup untuk disebut kabar baik besar? Bagi saya, belum. Karena di balik angka yang tampak rapi itu, masih ada jutaan orang yang mencari kerja, anak muda yang kehilangan arah, dan lulusan sekolah yang tidak tahu mau dibawa ke mana setelah wisuda atau kelulusan.
Masalah pengangguran di Indonesia bukan cuma soal ada atau tidaknya pekerjaan. Masalahnya jauh lebih dalam. Ini soal kualitas kerja, soal kesempatan, soal kecocokan antara pendidikan dan kebutuhan pasar, dan soal bagaimana negara memandang rakyatnya sendiri. Selama kita hanya sibuk merayakan angka turun sedikit demi sedikit, kita akan terus menutup mata terhadap kenyataan yang jauh lebih keras: banyak orang bukan tidak mau kerja, tetapi memang tidak mendapatkan pintu masuk yang adil untuk bekerja.
Yang paling menyakitkan dari data ini adalah nasib anak muda. Kelompok usia 15 sampai 24 tahun masih menjadi yang paling rentan. Angkanya di sekitar 16 persen lebih. Artinya, kira-kira satu dari enam anak muda menganggur. Ini bukan angka kecil. Ini alarm keras. Ini tanda bahwa ada yang salah di tengah jalan.
Generasi muda adalah tenaga terbesar bangsa ini. Mereka seharusnya menjadi mesin masa depan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: banyak dari mereka berhenti di pintu, menunggu kesempatan yang tidak datang-datang.
Kalau kita mau jujur, pengangguran anak muda bukan cuma persoalan malas atau tidak mau berusaha. Itu alasan yang terlalu gampang dan terlalu kasar. Banyak anak muda sudah kuliah, sudah lulus SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), sudah ikut kursus, bahkan sudah kirim lamaran berkali-kali. Tapi tetap saja tidak diterima. Ada yang ditolak karena kurang pengalaman. Ada yang ditolak karena skill-nya tidak cocok. Ada juga yang akhirnya menyerah karena lowongan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Di titik ini, yang gagal bukan cuma individu. Sistemnya juga ikut gagal.
Sekolah kita sering bangga dengan ijazah. Kita terlalu sering menganggap lulus sekolah berarti siap kerja. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Data pendidikan justru menunjukkan hal yang menyedihkan: lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) menjadi kelompok terbesar dalam kontribusi pengangguran, sekitar 28 persen. Setelah itu, lulusan SMK juga tinggi, sekitar 22 persen lebih. Ini membuat satu pertanyaan besar muncul: kalau SMA dan SMK masih mendominasi pengangguran, lalu pendidikan kita sedang menyiapkan apa sebenarnya?
Ini sangat ironis. SMK dibuat supaya anak-anak lebih siap kerja. Tapi kalau lulusan SMK tetap banyak yang menganggur, berarti ada yang salah dalam desainnya. Bisa jadi kurikulumnya tidak cukup dekat dengan dunia industri. Bisa jadi tempat magang hanya formalitas. Bisa jadi sekolah dan perusahaan tidak benar-benar terhubung. Atau bisa jadi kita terlalu sering memproduksi lulusan, tapi tidak cukup memproduksi lapangan kerja. Kalau begitu, yang terjadi bukan pendidikan untuk masa depan, melainkan pendidikan yang hanya memberi kertas, bukan jaminan hidup.
Saya juga melihat satu masalah besar lain: negara sering terlalu nyaman dengan bahasa statistik. Begitu TPT turun sedikit, narasi resmi langsung terdengar manis. Seolah semuanya sedang menuju arah yang benar. Padahal angka 4,68 persen itu masih berarti sekitar 7,2 juta orang menganggur. Tujuh koma dua juta. Itu bukan angka kecil. Itu setara satu kota besar yang penduduknya kehilangan pekerjaan. Tapi anehnya, kita sering lebih sibuk membahas penurunan 0,08 poin persentase daripada membahas apa arti 7,2 juta orang tanpa kerja itu bagi kehidupan sosial kita.
Kalau pengangguran besar, dampaknya tidak berhenti di dompet. Dampaknya merambat ke mana-mana. Orang yang tidak bekerja sulit mandiri. Anak muda yang tidak punya penghasilan mudah kehilangan harapan. Keluarga jadi terbebani. Konsumsi melambat. Rasa percaya diri turun. Bahkan pada titik tertentu, pengangguran bisa berubah jadi masalah sosial yang lebih besar: stres, konflik rumah tangga, kriminalitas, sampai rasa putus asa kolektif. Jadi, pengangguran bukan sekadar urusan ekonomi. Ini urusan martabat manusia.
Yang juga mengganggu adalah kenyataan bahwa banyak orang kerja, tapi tidak benar-benar hidup layak dari pekerjaannya. Artinya, masalah kita bukan cuma pengangguran terbuka, tapi juga kualitas pekerjaan yang tersedia. Banyak orang akhirnya menerima kerja apa saja, upah kecil, jam kerja panjang, tanpa kepastian, tanpa perlindungan yang cukup.
Di atas kertas mereka disebut bekerja. Tapi secara nyata, kehidupan mereka tetap rapuh. Jadi sekali lagi, jangan terlalu cepat puas hanya karena angka pengangguran turun sedikit. Kadang yang turun itu bukan masalahnya, melainkan standar kita dalam menilai masalah.
Negara juga sering terlalu percaya bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis akan menciptakan lapangan kerja. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ekonomi bisa tumbuh, tapi pekerjaan yang tercipta tidak cukup banyak, atau tidak cukup layak, atau tidak cocok untuk tenaga kerja yang tersedia.
Jadi, pertumbuhan tanpa penyerapan tenaga kerja yang kuat hanyalah pertumbuhan yang tidak ramah manusia. Apa gunanya ekonomi terlihat sehat kalau jutaan orang masih sulit masuk ke pasar kerja?
Di sisi lain, kita juga tidak bisa terus melempar semua kesalahan ke pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah, dunia industri, lembaga pendidikan, dan dunia pelatihan kerja juga harus ikut bertanggung jawab. Selama masing-masing jalan sendiri-sendiri, masalah ini tidak akan selesai. Sekolah sibuk mengejar kelulusan. Perusahaan sibuk mencari tenaga siap pakai. Pemerintah sibuk membuat program. Tapi di tengah-tengah itu, pencari kerja tetap bingung. Inilah yang saya sebut sebagai kegagalan hubungan. Semua bergerak, tapi tidak saling menghubungkan.
Menurut saya, Indonesia sedang menghadapi krisis yang sering disamarkan dengan bahasa yang terlalu halus. Kita menyebutnya pengangguran, padahal masalahnya adalah ketidaksiapan sistem menyambut tenaga kerja baru. Kita menyebutnya angka turun, padahal banyak orang masih terjebak di luar pagar pekerjaan. Kita menyebutnya perbaikan, padahal perbaikannya terlalu kecil untuk dirasakan secara nyata oleh jutaan orang. Ini yang harus diakui dengan jujur.
Kalau negara benar-benar serius, maka jawabannya bukan cuma membuat target angka lebih cantik. Jawabannya harus lebih dalam. Pendidikan harus disambungkan dengan kebutuhan kerja yang nyata. SMK harus benar-benar jadi jalan menuju industri, bukan sekadar papan nama.
Pelatihan kerja harus fokus pada skill yang dipakai di lapangan, bukan sekadar formalitas sertifikat. Lapangan kerja harus tumbuh di sektor yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, bukan hanya sektor yang padat modal dan padat mesin. UMKM harus dikuatkan. Industri lokal harus diberi ruang. Anak muda harus diberi pintu masuk, bukan hanya nasihat.
Dan yang paling penting: negara harus berhenti menjadikan angka sebagai selimut untuk menutupi luka. Statistik memang penting. Data memang perlu. Tapi manusia jauh lebih penting daripada presentasi keberhasilan. Kalau jutaan orang masih kesulitan kerja, maka tugas kita bukan memuji angka yang turun tipis. Tugas kita adalah bertanya keras: kenapa masih sebanyak itu yang tertinggal?
Bagi saya, pengangguran di Indonesia masih belum menunjukkan bahwa pasar kerja kita sehat. Yang terlihat justru sebaliknya: pasar kerja masih berat sebelah, pendidikan belum sepenuhnya nyambung dengan kebutuhan nyata, dan anak muda masih jadi korban paling awal. Selama hal itu belum berubah, maka penurunan angka pengangguran hanyalah kabar yang terdengar baik di atas kertas, tetapi belum cukup hangat di kehidupan sehari-hari.
Negara tidak boleh hanya pandai menghitung pengangguran. Negara harus pandai menciptakan pekerjaan. Bukan kerja asal ada. Tapi kerja yang layak, jelas, dan memberi harapan. Itulah ukuran yang sebenarnya. Bukan sekadar angka yang turun sedikit, melainkan apakah rakyat benar-benar punya masa depan yang lebih baik? (***)
Penulis: Djoni Satria/Kolumnis
Komentar