RUZKA INDONESIA – Pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa oleh PLN diduga kuat dipicu oleh salah urus supply, distribusi, transmisi, serta tata kelola internal. Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi atau KOSMAK menyebut ada indikasi korupsi dalam pengadaan batubara yang merugikan negara triliunan rupiah.
Koordinator KOSMAK, Ronald Loblobly, mengungkap dugaan manipulasi kualitas dan harga batubara mencapai 40% dari total kebutuhan subholding PLN. Kasus ini disebut melibatkan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Pernyataan itu disampaikan Ronald di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Ronald mengatakan batubara yang dipasok ke PLN selama bertahun-tahun memiliki kualitas kalori jauh di bawah spesifikasi. Batubara yang masuk tercatat 3.000 GAR. Padahal spesifikasi boiler PLTU milik PLN memerlukan 4.400 hingga 4.800 GAR. “Padahal, sesuai spesifikasi boiler PLTU milik PLN, kalori batubara yang diperlukan adalah 4.400 – 4.800 GAR,” ucapnya.
Ronald menyoroti CoA atau dokumen dari surveyor independen yang selalu mencatat mutu sesuai kontrak. Namun catatan operasional PLTU justru menunjukkan gejala kualitas rendah. Indikatornya: Pembakaran lebih boros, slagging meningkat, dan konsumsi batubara naik tanpa penjelasan teknis lain.Ia menambahkan pengawasan internal tidak mencatat ketidaksesuaian mutu. Unit Quality Assurance, laboratorium PLTU, dan pemeriksa mutu internal seharusnya bisa mengidentifikasi perbedaan hasil uji.
“Dan kesenjangan kualitas batubara tidak diikuti penyesuaian harga. Dalam kontrak batubara, harga semestinya disesuaikan bila spesifikasi di bawah standar,” beber Ronald.
Selain soal pengadaan, Ronald menilai pola komunikasi PLN cenderung reaktif, defensif, dan seragam. Akun media sosial PLN sering dibanjiri keluhan tanpa respons dan penjelasan spesifik.
“Ini mencerminkan kesenjangan komunikasi yang terjadi antara pusat dan unit pelaksana teknis di daerah. Tim komunikasi pusat tidak selalu mendapat data real-time dari lapangan, sehingga hanya bisa memberikan jawaban yang template,” sindir aktivis anti korupsi itu.
Menurut Ronald, pemadaman periode 2026 menjadi litmus test bagi keseriusan transformasi PLN. “Jika argumen pemerintah masih berputar pada gangguan teknis dan cuaca, tanpa rencana modernisasi yang rigid menjadi hal yang konkret dan terukur, maka ini menandakan penjelasan hanya sebatas business as usual dan publik akan semakin aware untuk bersuara,” katanya.
Ia juga menyoroti isu keadilan distribusi beban padam. Jika ada prioritas bagi pelanggan industri tertentu, transparansi perlu dibuka agar konsumen rumah tangga tidak dikorbankan. “Kunci kepercayaan ada di keakuratan informasi. PLN harus berinvestasi pada teknologi smart grid yang memberikan data real-time ke publik, sehingga estimasi waktu perbaikan bisa diandalkan dan akurat,” tegasnya.Ronald menegaskan pemadaman listrik adalah gejala dari masalah sistemik.
Tata kelola energi yang belum berorientasi pada konsumen, infrastruktur menua, kendala internal, dan komunikasi publik yang belum partisipatif. “Selama akar masalah ini tidak dibenahi dengan transparan, pemadaman akan terus menjadi sumber kemarahan publik, sehebat apa pun narasi keberhasilan elektrifikasi yang disampaikan pemerintah,” ujarnya.Ia meminta publik terus mendata kerugian dan durasi pemadaman, serta menuntut transparansi melalui media sosial atau kanal resmi PLN.
Editor: Yoyok Bepe
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar