RUZKA INDONESIA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan peran humas semakin penting di tengah derasnya arus disinformasi, misinformasi, dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang mengubah lanskap komunikasi global.
Menurutnya, humas tidak lagi cukup menjadi penyampai informasi, tetapi harus menjadi penjernih informasi atau clearing house of information yang menjaga kepercayaan publik.
“Peran humas menjadi sangat penting ketika noise dalam lanskap komunikasi semakin besar. Disinformasi, misinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian hadir begitu deras melalui perangkat digital yang setiap hari kita gunakan. Karena itu, humas harus mampu menjadi clearing house of information yang memastikan publik memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya,” ujar Wamen Nezar dalam acara Kick Off Konvensi Humas Indonesia 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026).
Wamen Nezar menyebut dunia saat ini memasuki era post-truth, ketika batas antara fakta dan fiksi semakin kabur. Opini publik juga lebih mudah dipengaruhi sentimen dibandingkan fakta.
Ia mengutip hasil kajian World Economic Forum yang menempatkan disinformasi dan misinformasi sebagai salah satu global top risk paling berbahaya berdasarkan riset terhadap para pemimpin dunia dan pelaku industri.
“Disinformasi bukan lagi persoalan komunikasi semata, tetapi sudah menjadi ancaman global. Karena itu, organisasi profesi seperti PERHUMAS memiliki posisi yang sangat strategis untuk membangun ekosistem informasi yang kredibel dan meningkatkan kualitas komunikasi publik,” jelasnya.
AI Jadi Peluang Sekaligus Tantangan
Di sisi lain, Wamen Nezar menilai kemajuan AI membuka peluang besar bagi profesi humas. Berdasarkan studi One Asia Communications tahun 2025, praktisi humas di Asia sudah memanfaatkan AI untuk analisis sentimen publik secara real time, menjaga konsistensi pesan, hingga meningkatkan kualitas storytelling.
Namun ia mengingatkan pemanfaatan AI harus dibarengi tata kelola yang baik dan etika.
“Teknologi dapat membantu menghasilkan konten dengan cepat, tetapi kepercayaan publik dibangun oleh integritas, empati, dan ketulusan. Sampai hari ini, AI masih belum mampu menghadirkan sincerity atau ketulusan yang menjadi unsur penting dalam komunikasi manusia,” tuturnya.
Wamen Nezar juga menyoroti munculnya agentic AI yang mulai mampu menjalankan fungsi kehumasan mulai dari membaca data, menyusun strategi komunikasi, hingga membangun narasi otomatis 24 jam.
Ia mendorong insan humas tidak hanya menguasai AI, tetapi juga memperkuat berpikir kritis, verifikasi informasi, memahami konteks sosial, serta menjaga etika komunikasi.
Tata Kelola AI Butuh Keseimbangan
Wamen Nezar menjelaskan saat ini ada dua pendekatan tata kelola AI di dunia. Pertama melalui regulasi adaptif, kedua berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan non-diskriminasi.
“Perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses penyusunan regulasi. Karena itu, tata kelola AI membutuhkan keseimbangan antara regulasi yang adaptif dengan prinsip-prinsip etika yang kuat agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan kepentingan publik,” ujarnya.
Ia menilai perkembangan AI juga berkaitan dengan dinamika geopolitik. Penguasaan teknologi seperti AI dan komputasi kuantum kini menjadi instrumen politik dan strategi nasional.
“Saya berharap Konvensi Humas Indonesia menjadi ruang untuk menjawab tantangan AI, memperkuat tata kelola teknologi dalam profesi humas, mengembangkan strategi Generative Engine Optimization (GEO), serta membangun narasi yang konstruktif agar Indonesia terus berbicara baik kepada dunia,” pungkasnya. ***
Editor: Yoyok Bepe
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar