RUZKA INDONESIA – Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menyoroti Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghamburkan anggaran untuk yang bukan substansi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lucy menyoroti langkah BGN yang lebih mementingkan pengadaan 21.801 unit sepeda motor senilai Rp 42 juta per unit. BGN juga lebih tertarik mengalokasikan anggaran sekitar Rp 6,9 miliar untuk pengadaan 17.000 pasang kaos kaki. Menariknya nilai satu pasang kaos kaki sekitar Rp 100.000.
“Harga per unit sepeda motor dan sepasang kaos kaki tampak tak wajar. Hal ini membuat pertanyaan liar mengenai harga sebenarnya per unit motor dan sepasang kaos kaki. Jadi, penggunaan anggaran selain untuk menu makanan mengindikasikan adanya upaya penghamburan anggaran. Hal itu tak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran,” ujar Lucy kepada RUZKA INDONESIA, Selasa (14/04/2026)
Menurut Lucy, tentu ironis di tengah penghematan anggaran di semua kementerian dan lembaga, justru BGN terkesan menghamburkan anggaran untuk yang tidak menjadi prioritas. Padahal anggaran BGN sebagian diambil dari kementerian lain. “Hal ini tentu mengusik rasa ketidakadilan bagi kementerian dan lembaga lain,” imbuhnya.
BGN juga dinilai Lucy terkesan lebih tertarik untuk pengadaan barang, yang paling mudah menghabiskan anggaran. Padahal persoalan utama BGN lebih pada tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga saat ini masih banyak yang belum memenuhi standar.
Lucy menggarisbawahi tata kelola SPPG yang masih menghadapi persoalan serius, baik terkait higienitas, sanitasi, dan manajemen operasional. Penutupan sementara ribuan SPPG membuktikan tata kelolanya masih belum memadai.
“Selain itu, belum semua SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan infrastruktur SPPG yang belum standar. Hal ini diduga menjadi penyebab terjadinya banyak kasus keracunan penerima manfaat MBG. BGN seharusnya lebih fokus pada pembenahan SPPG agar kualitas gizi dalam menu MBG terpenuhi. Hal ini diperlukan agar tujuan Program MBG untuk perimbangan dan pemerataan gizi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 terwujud,” tandas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini.
BGN dinilai perlu melakukan hal itu agar program prioritas tersebut berjalan dengan baik dan efisien. Untuk itu, BGN harus terus berbenah diri dan mengedepankan transparansi tanpa kemaruk menghambur-hamburkan uang negara.
“Dengan begitu, BGN tidak menyakiti kementerian/lembaga lain yang anggarannya berkurang demi suksesnya program MBG. Jangan sampai BGN ibarat lakon Petruk Dadi Ratu yang dapat menggagalkan program MBG yang mulia ini. Hal itu tentu tak boleh terjadi,” tandas Lucy. (***)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar