RUZKA INDONESIA — Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) kembali menjadi lokus studi banding dan diskusi strategis tingkat nasional.
Pemerintah Desa (Pemdes) Gunung Putri menggelar dua agenda sekaligus yang bertempat di Gedung Graha Mandiri, Desa Gunung Putri, Kamis (18/06/2026).
Dua agenda tersebut adalah kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT).
Agenda pertama yang berlangsung sejak pagi hari difokuskan pada FGD bersama tim dari Kemendes PDTT. Pertemuan ini bertujuan menjaring masukan untuk penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pendampingan bagi alumni pelatihan kementerian.
Dalam sesi tersebut, Sekretaris Desa (Sekdes) Gunung Putri menjabarkan berbagai usulan dan inovasi desa terkait implementasi pelatihan yang selama ini telah dilakukan oleh berbagai kementerian maupun dinas terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Penjabaran dari Sekdes tadi cukup menarik dan interaktif. Hal ini diharapkan bisa menjadi masukan dan referensi bagi Kementerian Desa untuk merumuskan regulasi serta kebijakan di masa yang akan datang,” ujar Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri.
Daman Huri, menerima rombongan Komisi I DPRD Bangka Tengah yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi dengan total 11 anggota legislatif. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait program unggulan desa serta sinergitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan.
Ubah Pola Pikir
Kepada para legislator, Daman Huri menekankan pentingnya mengubah pola pikir (mindset) masyarakat dalam menghadapi tantangan era sekarang. Ia mengingatkan bahwa setiap program kerja harus disesuaikan dengan tipologi dan kearifan lokal masing-masing wilayah.
“Tentu saja antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bangka Tengah itu berbeda. Saya sampaikan, mari kita gunakan metode ATM: Amati, Tiru, dan Modifikasi. Semoga hal-hal baik di Desa Gunung Putri dapat diterapkan atau menjadi kebijakan melalui DPRD Bangka Tengah untuk kecamatan maupun desa-desa di sana,” jelasnya.
Di hadapan para tamu, Daman Huri juga membagikan strategi keluar dari ketergantungan anggaran pemerintah pusat. Terlebih, pada tahun 2026 ini, adanya program nasional seperti Koperasi Merah Putih berdampak pada pengalihan anggaran pusat yang berujung pada pengurangan Dana Desa (DD) sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta per desa.
Menyikapi hal tersebut, Gunung Putri mengusung slogan unik: “Jalan dulu, nanti ketemu jalan.”
“Artinya, pembangunan tidak boleh terus-menerus berbasis anggaran. Ada anggaran atau tidak ada anggaran, kita harus tetap berpikir untuk membangun desa. Kita harus mencari sumber anggaran di luar transferan pemerintah pusat,” tegas Daman Huri.
Ia, menambahkan bahwa setiap program desa wajib menumbuhkan ekosistem perekonomian baru agar sifatnya sustainable (berkelanjutan). Dengan kemandirian ekonomi yang kuat, lembaga desa akan siap menghadapi skenario terburuk jika suatu saat dana desa dikurangi secara signifikan atau bahkan dicabut oleh pemerintah pusat.
Konsistensi Desa Gunung Putri dalam melahirkan inovasi dan memperbaiki program kerja diprediksi akan terus menarik minat berbagai daerah di Indonesia untuk datang belajar.
“Gunung Putri bukan desa hebat, Gunung Putri bukan desa yang istimewa tetapi, Gunung Putri adalah desa yang pernah gagal dan mau belajar. Dari kegagalan itulah kita tahu bagaimana cara menutupinya dengan keberhasilan,” pungkas Daman Huri. (***)
Jurnalis: Dwi Retno Sari
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar