RUZKA INDONESIA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berharap tujuh Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030 menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi yang tepat dan bertanggung jawab.
Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya masyarakat.
Meutya menilai KIP semakin berkembang dari yang awalnya tidak terlalu dikenal masyarakat hingga menjadi sarana informasi publik.
“Itu indikator yang baik. Artinya masyarakat semakin tahu peran KIP. Masyarakat punya keingintahuan yang besar terhadap program-program publik dan menuntut adanya keterbukaan,” jelasnya dalam audiensi dengan Komisioner KIP di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, kini tantangan KIP adalah untuk memprioritaskan dan memilah kebutuhan informasi yang diterima dari masyarakat.
“Saya yakin banyak sekali kebutuhan informasi yang datang dari masyarakat. KIP perlu menilai mana yang betul-betul dibutuhkan oleh publik,” ujar Meutya.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya memastikan keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat.
Ia berharap KIP dapat terus meningkatkan kinerja demi menjaga kepercayaan dari masyarakat.
“Saya minta agar dijaga betul kepercayaan, baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga, terhadap KIP sebagai komisi yang ditugaskan oleh undang-undang untuk terus mengawal serta mengukur keterbukaan informasi publik di Tanah Air,” tandasnya.
Penekanan Meutya ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo yang ingin membangun birokrasi dan layanan publik berbasis transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
