RUZKA INDONESIA – Kota Surabaya mencatat capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 99,67% saat menjadi lokasi uji coba Program Digitalisasi Perlindungan Sosial. Capaian itu mendukung target pemerintah menuntaskan pendataan 365.348 warga Surabaya yang belum masuk klaster desil kesejahteraan.
Ratusan warga memadati Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Jumat (12/6/2026), untuk ikut sosialisasi dan pendaftaran Portal Perlinsos. Kegiatan ini bagian dari kunjungan jurnalistik Kementerian Komunikasi dan Digital yang memperlihatkan langsung proses pendaftaran warga ke sistem perlindungan sosial nasional.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan digitalisasi dilakukan agar warga berhak tidak luput dari bantuan. “Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik,” kata Fifi.
Fifi mengingatkan warga mewaspadai penipuan bansos. “Jangan berikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal serta jangan percaya pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menyebut pemerintah sedang mengonsolidasikan DTKS, Regsosek, dan P3KE menjadi basis data terpadu. Ia mengungkapkan masih ada 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster. “Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat,” ujar Robben.
Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menjelaskan Portal Perlinsos mempercepat verifikasi lewat identitas digital dan pertukaran data antar-kementerian. “Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat,” jelas Rahmat.
Surabaya menjadi satu dari 42 daerah percontohan bersama 41 kabupaten/kota lain. Sebelum uji coba, Pemkot Surabaya telah melatih agen Perlinsos. Aktivasi IKD agen tercatat 100%.
Pemerintah berharap digitalisasi membuat pendataan lebih akurat dan transparan agar bansos tepat sasaran. ***
Editor: Yoyok Bepe
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar