RUZKA INDONESIA — Jabatan publik dan kepentingan bisnis semestinya berada di dua ruang berbeda.
Namun, batas itu bisa menjadi kabur ketika pejabat menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk mengamankan proyek pemerintah bagi diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu.
Persoalan itulah yang disinggung anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Iing Misbahuddin, melalui unggahan di media sosialnya.
Ketua Komisi III DPRD Majalengka dari Fraksi PKS tersebut mengingatkan bahwa jabatan publik bukan instrumen untuk mengakumulasi kekayaan pribadi.
“Jabatan publik itu bukan tiket untuk melakukan akumulasi kekayaan pribadi, melainkan sebuah mandat untuk melayani rakyat,” tulis Iing.
Ia kemudian menyoroti potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Menurut Iing, persoalan muncul ketika kepala daerah, pejabat dinas, hingga anggota legislatif menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan paket pekerjaan bagi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.
Iing menilai praktik semacam itu tidak bisa dipandang sebatas persoalan etika jabatan. Jika disertai penyalahgunaan kewenangan dan memenuhi unsur pidana, tindakan tersebut dapat masuk ke ranah tindak pidana korupsi.
“Hukum di Indonesia tegas menyatakan: pejabat dilarang berbisnis dalam proyek yang dibiayai oleh uang rakyat. Pelanggaran atas prinsip ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan luar biasa yang diancam dengan sanksi pidana berat,” tulisnya.
Pengawasan proyek menjadi ujian bagi legislatif
Pernyataan Iing memiliki relevansi dengan posisinya sebagai Ketua Komisi III DPRD Majalengka. Komisi ini membidangi sejumlah urusan yang berkaitan dengan infrastruktur, pekerjaan umum, dan pengawasan pembangunan daerah.
Dalam menjalankan tugasnya, Iing kerap melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi proyek pemerintah daerah.
Pengawasan lapangan tersebut menjadi salah satu instrumen legislatif untuk memeriksa pelaksanaan pembangunan, termasuk kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan dan spesifikasi teknis.
Namun, persoalan tata kelola proyek tidak berhenti pada kualitas pekerjaan fisik. Transparansi proses pengadaan, potensi hubungan kepentingan antara pejabat dan pelaksana proyek, serta akuntabilitas penggunaan anggaran juga menjadi aspek yang perlu diawasi.
Sebab, proyek pemerintah bukan sekadar urusan penyerapan anggaran. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk memastikan uang publik digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Kritik Iing sekaligus menempatkan persoalan konflik kepentingan sebagai isu penting dalam pengawasan pembangunan di Majalengka.
Terlebih, fungsi pengawasan legislatif tidak cukup hanya memastikan proyek selesai dikerjakan, tetapi juga memastikan prosesnya berlangsung secara transparan dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
Hingga unggahan tersebut disampaikan, Iing tidak menyebut nama pejabat, dinas, maupun proyek tertentu yang menjadi sasaran kritiknya. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar