RUZKA INDONESIA – Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Fahira Idris, tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, harus diwujudkan dengan memperkuat kemandirian daerah sebagai fondasi kemajuan nasional.
Tema tersebut secara resmi ditetapkan pemerintah sebagai gambaran semangat dan kerja nyata mewujudkan cita-cita kebangsaan.
Fahira Idris mengungkapkan, Indonesia tidak akan sepenuhnya berdaulat, adil, dan makmur apabila masih banyak daerah yang kesulitan mengoptimalkan potensinya, memiliki ruang fiskal terbatas, bergantung terlalu besar pada keputusan pusat, serta belum mampu menghadirkan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi yang setara bagi warganya.
“Selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Kemandirian daerah adalah salah satu kunci Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Negara akan kuat ketika daerahnya kuat, rakyatnya berdaya, pelayanan publiknya merata, dan kekayaan lokalnya benar-benar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,” ujar Fahira Idris di sela Peringatan HUT Ke-81 RI di Jakarta, Senin (17/08/2026).
Menurut Senator Jakarta ini, kemandirian daerah bukan berarti daerah berjalan sendiri atau pemerintah pusat mengurangi tanggung jawabnya. Kemandirian daerah berarti pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal, kelembagaan, sumber daya manusia, data, inovasi, dan ruang kebijakan yang memadai untuk mengelola potensi lokal serta menjawab kebutuhan masyarakatnya.
Pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab menjaga standar pelayanan nasional, memberikan afirmasi kepada wilayah yang tertinggal, dan memastikan hubungan keuangan pusat-daerah berjalan adil. Dalam pidato mengenai RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah serta mengingatkan bahwa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota merupakan satu kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
Fahira Idris menyampaikan beberapa alasan mengapa kemandirian daerah menjadi kunci mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Pertama, kedaulatan nasional bertumpu pada daerah yang kuat. Kedaulatan tidak cukup hanya ditandai oleh batas wilayah dan simbol negara, tetapi juga oleh hadirnya pelayanan publik, aktivitas ekonomi, konektivitas, keamanan, serta kesejahteraan hingga desa, pulau terluar, wilayah perbatasan, dan daerah tertinggal.
“Ketika daerah terluar berkembang, masyarakatnya sejahtera, dan negara hadir dalam kebutuhan sehari-hari mereka, saat itulah kedaulatan benar-benar terasa,” kata Fahira Idris.
Lalu, kemandirian daerah adalah jalan menuju keadilan pembangunan. Setiap wilayah memiliki karakter, potensi, tantangan geografis, struktur ekonomi, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.
Pembangunan tidak dapat sepenuhnya menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas kuat akan lebih mampu merancang kebijakan berdasarkan kebutuhan nyata warganya, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, pangan, air bersih, perlindungan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja.
Selanjutnya, kemandirian fiskal menentukan kemampuan daerah melayani masyarakat. Fahira Idris menilai kebijakan Transfer ke Daerah tetap sangat penting sebagai instrumen pemerataan dan penjamin pelayanan dasar.
Namun, kebijakan transfer harus semakin adil, transparan, pasti, berbasis kebutuhan, serta mempertimbangkan karakter dan biaya pelayanan setiap wilayah. Pada saat yang sama, daerah perlu memperkuat Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan aset, peningkatan kinerja BUMD, digitalisasi administrasi perpajakan, pengembangan investasi, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal tanpa membebani masyarakat dengan pungutan yang berlebihan.
Saat ini, kata Fahira Idris, struktur fiskal daerah masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap Transfer ke Daerah, kapasitas PAD yang timpang, serta peningkatan belanja wajib yang mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan produktif.
“Kemandirian fiskal bukan berarti transfer dari pusat dihentikan. Dua agenda harus berjalan bersama yakni transfer yang adil dan berkualitas, serta kemampuan daerah memperbesar pendapatan dan membelanjakannya secara lebih produktif,” ujar Senator Jakarta ini.
Berikutnya, kemandirian ekonomi daerah mempercepat pemerataan kemakmuran. Daerah harus mampu mengolah potensi pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif, energi, perdagangan, dan sumber daya alam menjadi nilai tambah serta lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Penguatan UMKM, koperasi, BUMD, pasar rakyat, industri pengolahan, hilirisasi berbasis daerah, serta kolaborasi antara daerah produsen dan daerah konsumen perlu terus diperluas. RPJMN 2025–2029 juga menempatkan transformasi wilayah berbasis potensi pulau sebagai salah satu strategi pembangunan daerah berkelanjutan.
“Jangan sampai daerah hanya menjadi tempat sumber daya diambil, sementara nilai tambah, pekerjaan, dan kesejahteraannya justru tumbuh di tempat lain,” katanya.
Sedangkan soal ketahanan nasional sangat ditentukan oleh ketahanan setiap daerah. Ketahanan pangan, energi, air, kesehatan, lingkungan, dan kebencanaan tidak mungkin hanya dibangun dari pusat.
Setiap daerah perlu mempunyai kemampuan mendeteksi risiko, menjaga stok kebutuhan dasar, melindungi lingkungan, memperkuat sistem kesehatan, serta merespons bencana dengan cepat. Kemandirian daerah akan membuat Indonesia lebih tangguh menghadapi gejolak harga pangan, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, bencana, wabah penyakit, maupun ketidakpastian ekonomi global.
Terakhir, kemandirian daerah memperkuat demokrasi, inovasi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah adalah tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedekatan ini harus digunakan untuk mendengar aspirasi, membuka partisipasi publik, menciptakan inovasi pelayanan, dan memastikan kebijakan dapat dinilai langsung manfaatnya oleh warga.
Fahira Idris menegaskan, DPD RI akan terus menjalankan perannya sebagai jembatan antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional, termasuk mengawal hubungan keuangan pusat-daerah, pelayanan dasar, pembangunan wilayah kepulauan, pengelolaan sumber daya, serta pemerataan ekonomi.
“Kemandirian daerah pada akhirnya bukan tujuan yang berdiri sendiri. Tujuan besarnya adalah memastikan rakyat di seluruh daerah memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup aman, mendapatkan pelayanan berkualitas, bekerja, berusaha, dan menikmati hasil pembangunan,” pungkas Fahira Idris. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
