Dari Pembunuhan Colosio ke Pembunuhan Karakter Anies Baswedan
Oleh: Geisz Khalifa/Pemerhati Sosial Politik
RUZKA INDONESIA — Sirkulasi kekuasaan dalam sistem demokrasi sering kali menjadi panggung pertempuran sengit antara kehendak rakyat dan syahwat politik penguasa untuk mempertahankan status quo. Ketika muncul sosok pemimpin yang menolak berkompromi dan enggan menjadi boneka elite, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang akan memenangkan pemilu. Persoalannya adalah apakah sistem kekuasaan bersedia menerima kemungkinan lahirnya pemimpin yang tidak dapat dikendalikan.
Sejarah menunjukkan bahwa logika tersebut tidak selalu berubah. Yang berubah adalah teknologi kekuasaan yang digunakan untuk menjalankannya.
Pada masa lalu, ketika institusi demokrasi masih lemah dan kekuasaan negara sangat terkonsentrasi, eliminasi politik dapat dilakukan dengan kekerasan fisik. Kandidat yang dianggap mengancam dapat dihentikan dengan peluru.
Pada era demokrasi elektoral modern, metode tersebut menjadi terlalu kasar dan terlalu mahal secara politik. Kekuasaan tidak harus membunuh tubuh seseorang untuk menghentikan perjalanan politiknya. Kandidat dapat dilemahkan melalui instrumen hukum, administrasi, sumber daya negara, aparatur, ruang publik, media, operasi digital, survei, dan produksi legitimasi.
Karena itu, penjagalan politik mengalami evolusi.
Pelurunya berubah menjadi proses hukum.
Moncongnya berubah menjadi birokrasi.
Barikadenya berubah menjadi pembatalan ruang publik.
Peluruhan reputasi menggantikan pembunuhan fisik.
Dan produksi legitimasi menggantikan pengakuan terbuka bahwa seorang kandidat sedang disingkirkan.
Perubahan teknologi kekuasaan inilah yang menarik untuk dibandingkan melalui kasus Luis Donaldo Colosio di Meksiko pada 1994 dan dinamika politik Anies Baswedan dalam Pemilu Indonesia 2024.
Meksiko 1994
Ketika Putra Mahkota Menolak Menjadi Boneka
Pada 1994 Meksiko berada di bawah dominasi Partido Revolucionario Institucional atau PRI. Partai ini telah menguasai pemerintahan nasional selama puluhan tahun dan membangun sebuah sistem politik yang sangat terpusat.
Dalam sistem tersebut dikenal tradisi El Dedazo atau menunjuk dengan jari. Presiden yang sedang berkuasa mempunyai pengaruh sangat besar dalam menentukan siapa kandidat penerus dari PRI.
Luis Donaldo Colosio Murrieta pada awalnya bukanlah seorang pemberontak dari luar sistem. Ia justru merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Ia adalah kandidat resmi PRI dan diposisikan sebagai penerus kekuasaan.
Namun masalah mulai muncul ketika Colosio membangun identitas politiknya sendiri.
Pada 6 Maret 1994, dalam pidato di Monumento a la Revolucion di Mexico City, Colosio berbicara tentang kemiskinan, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, masyarakat adat, dan kebutuhan akan perubahan politik. Pidato tersebut secara luas dipandang sebagai titik penting dalam kerenggangan hubungan politiknya dengan Presiden Carlos Salinas de Gortari.
Yang menjadi persoalan bukan sekadar isi pidatonya.
Yang lebih penting adalah pesan politik yang terkandung di dalamnya.
Colosio mulai membangun legitimasi dirinya sendiri di hadapan rakyat. Ia tidak lagi sekadar menjadi calon yang ditunjuk oleh mekanisme internal partai. Ia mulai tampil sebagai kandidat yang ingin memperoleh mandat politik langsung dari masyarakat.
Dalam sistem yang terbiasa mengendalikan suksesi, perubahan seperti itu adalah ancaman.
Apalagi pada saat yang sama muncul persoalan mengenai posisi Colosio dalam kampanye. Rumor mengenai kemungkinan pergantian kandidat sempat berkembang, terutama karena Manuel Camacho Solis memperoleh perhatian besar dalam konteks konflik Chiapas. Bahkan Salinas kemudian mengeluarkan pernyataan terkenal agar tidak ada kebingungan mengenai siapa kandidat PRI.
Kemudian datang 23 Maret 1994.
Dalam kampanye di Lomas Taurinas, Tijuana, Colosio ditembak dari jarak dekat. Ia terkena tembakan di kepala dan perut dan meninggal beberapa jam kemudian.
Secara resmi Mario Aburto Martinez ditetapkan sebagai pelaku.
Namun perkara Colosio tidak pernah benar-benar berhenti menjadi persoalan tentang seorang pembunuh tunggal. Dokumen resmi Kejaksaan Agung Meksiko bahkan memuat sejumlah jilid penyelidikan mengenai kemungkinan pelaku lain, kaki tangan, pihak yang membantu, serta lingkungan politik dan narkotika di sekitar kasus tersebut.
Dalam perkembangan berikutnya muncul teori mengenai penembak kedua, Jorge Antonio Sanchez Ortega, seorang mantan agen CISEN. Pada 2025 pemerintah Meksiko kembali menyebut adanya penyelidikan terhadap dugaan keterlibatannya. Namun pada 2026 pengadilan federal memerintahkan pembebasannya karena dinilai tidak terdapat bukti yang menghubungkannya dengan pembunuhan Colosio dan perkara yang dituduhkan kepadanya telah kedaluwarsa.
Karena itu, yang paling penting secara politik bukan memaksakan kesimpulan hukum bahwa penembak kedua telah terbukti.
Yang penting adalah bahwa sejak awal pembunuhan Colosio telah melahirkan pertanyaan mengenai apakah pembunuhan tersebut semata-mata tindakan individu atau merupakan bagian dari persoalan kekuasaan yang lebih besar.
Colosio akhirnya mati secara fisik.
Dan kematiannya menghentikan perjalanan politiknya secara permanen.
Indonesia 2024
Ketika Kandidat Outsider Menjadi Ancaman
Tiga puluh tahun kemudian muncul situasi yang berbeda di Indonesia.
Anies Baswedan tidak datang dari struktur partai penguasa. Ia justru berkembang sebagai figur politik alternatif.
Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies membangun citra sebagai pemimpin yang berani mengambil posisi berbeda dari pemerintah pusat. Persoalan reklamasi Teluk Jakarta menjadi salah satu arena penting dalam pembentukan citra tersebut.
Pada masa pemerintahannya Jakarta juga mengalami perkembangan besar dalam integrasi transportasi publik. Jakarta kemudian memperoleh Sustainable Transport Award 2021. Dokumen Institute for Transportation and Development Policy mencatat transformasi Jakarta menuju orientasi transportasi publik, integrasi stasiun, jalur sepeda terlindungi, dan prioritas terhadap pengguna transportasi umum.
Pada awal pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjadi salah satu pemerintahan daerah yang lebih awal membuka data perkembangan kasus dan mengambil sejumlah langkah pembatasan.
Semua itu kemudian menjadi bagian dari modal politik Anies.
Ia bukan sekadar calon yang ditawarkan partai.
Ia telah memiliki basis legitimasi politik sendiri.
Ketika NasDem kemudian mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, persoalannya berubah menjadi pertarungan mengenai arah kekuasaan nasional.
KPK dan Indikasi Tekanan Hukum
Salah satu bagian paling penting dalam membaca dinamika tersebut adalah kasus Formula E.
Pada 2023 muncul pernyataan Denny Indrayana mengenai dugaan bahwa Anies akan ditetapkan sebagai tersangka dan mengenai 19 kali gelar perkara dalam penyelidikan Formula E. Pada saat itu KPK membantah klaim mengenai 19 kali gelar perkara dan menegaskan bahwa penanganan perkara didasarkan pada alat bukti.
Namun kemudian Anies sendiri pada 2025 menyatakan bahwa perkara Formula E memang mengalami 19 kali gelar perkara. Menurut Anies, proses tersebut sangat tidak biasa dan ia menggambarkan adanya tekanan untuk mencari kesalahan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai pelaku.
Di sinilah analisis politik menjadi penting.
Sembilan belas kali gelar perkara bukan dengan sendirinya membuktikan penjegalan.
Tetapi apabila angka tersebut ditempatkan dalam konteks waktu, posisi Anies sebagai kandidat potensial, ancaman status tersangka terhadap pencalonan, dan munculnya informasi mengenai kemungkinan penetapan tersangka sebelum Pemilu 2024, maka rangkaian tersebut menjadi sebuah indikasi politik yang layak dianalisis.
Terlebih pada Februari 2023 memang beredar klaim bahwa Anies telah ditetapkan sebagai tersangka. Klaim tersebut dinyatakan keliru oleh pemeriksaan fakta karena KPK saat itu masih berada pada tahap penyelidikan.
Artinya, yang terjadi bukanlah Anies benar-benar ditetapkan sebagai tersangka.
Justru fakta bahwa status tersangka tidak pernah terjadi membuat pertanyaan politiknya semakin menarik.
Mengapa isu tersebut muncul.
Mengapa isu tersebut muncul menjelang tahapan politik yang sangat menentukan.
Mengapa kasus Formula E memperoleh perhatian politik sedemikian besar.
Dan mengapa prosesnya, menurut kesaksian Anies kemudian, berlangsung melalui gelar perkara berkali-kali.
Dalam politik, rangkaian pertanyaan seperti itu membentuk indikasi.
Ruang Publik dan Desak Anies
Penjagalan politik modern tidak selalu berlangsung di ruang pengadilan.
Ia juga dapat berlangsung di ruang publik.
Desak Anies menjadi salah satu contoh penting. Forum tersebut memungkinkan masyarakat berinteraksi secara langsung dengan Anies dan memberikan ruang bagi pertanyaan kritis.
Namun dalam perjalanan kampanye terdapat sejumlah persoalan tempat dan izin.
Sebuah kajian akademik mengenai tekanan selama kampanye Pemilu 2024 mencatat sejumlah pembatalan izin atau tempat yang berkaitan dengan kegiatan Anies-Muhaimin, termasuk di Lombok, Bandung, Pasuruan, Yogyakarta, Aceh, dan Bekasi.
Peristiwa di Yogyakarta juga mendapat perhatian karena pembatalan tempat Desak Anies dan persoalan akses lokasi terjadi menjelang kegiatan.
Satu pembatalan acara tentu belum membuktikan sebuah operasi terkoordinasi.
Tetapi ketika pembatalan dan hambatan muncul berulang di berbagai tempat, pertanyaan politiknya menjadi berbeda.
Apakah ini hanya persoalan administratif yang berdiri sendiri.
Atau terdapat pola yang membuat kandidat tertentu lebih sulit menggunakan ruang publik dibandingkan kandidat lainnya.
Demokrasi tidak hanya membutuhkan hak formal untuk berkampanye.
Demokrasi juga membutuhkan ruang nyata untuk berbicara kepada rakyat.
Senjata Logistik
Instrumen berikutnya adalah sumber daya negara.
Pada 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun. Angka tersebut mencakup berbagai program perlindungan sosial dan bukan seluruhnya merupakan bansos dalam pengertian sempit.
Angka ini penting karena perlindungan sosial mengalami peningkatan dari Rp476 triliun pada 2023 menjadi Rp496,8 triliun pada 2024. Pemerintah sendiri kemudian mengakui bahwa isu perlindungan sosial menjadi komoditas politik dalam sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Inilah titik yang harus dibaca secara politik.
Pertanyaannya bukan apakah rakyat miskin membutuhkan bantuan.
Tentu membutuhkan.
Pertanyaannya adalah bagaimana timing distribusi bantuan, komunikasi politik, keterlibatan pejabat, dan persepsi publik bertemu dengan momentum pemilu.
Sebuah program dapat sah secara administratif tetapi sekaligus memiliki konsekuensi politik.
Itulah sebabnya sumber daya negara menjadi salah satu senjata paling efektif dalam demokrasi elektoral.
Tidak diperlukan instruksi tertulis yang berbunyi gunakan bansos untuk memenangkan kandidat tertentu.
Cukup dengan mengendalikan anggaran, waktu distribusi, komunikasi, dan panggung politik, negara telah memiliki kemampuan besar untuk memengaruhi persepsi pemilih.
Aparatur dan Efek Ketakutan
Persoalan berikutnya adalah aparatur negara dan struktur pemerintahan di tingkat bawah.
Selama Pemilu 2024 muncul berbagai tuduhan mengenai tekanan terhadap aparatur, kepala desa, dan pejabat daerah.
Bagi masyarakat biasa, tekanan semacam itu mempunyai efek yang jauh lebih besar daripada sekadar satu suara.
Ia menciptakan ketakutan.
Seorang warga mungkin tetap bebas memilih di bilik suara. Tetapi sebelum sampai ke bilik suara, ia hidup di dalam struktur sosial dan administratif.
Jika struktur tersebut memberi sinyal bahwa pilihan politik tertentu dapat membawa konsekuensi terhadap pekerjaan, bantuan, akses pemerintahan, atau pemeriksaan hukum, maka kebebasan formal pemilih tidak otomatis berarti kebebasan politik yang substantif.
Inilah penjagalan politik dalam bentuk yang paling modern.
Tidak ada peluru.
Tidak ada darah.
Tidak ada mayat.
Yang ada adalah rasa takut.
Pembunuhan Karakter di Dunia Digital
Pertarungan kemudian berpindah ke dunia digital.
Pada era Colosio, pembentukan opini publik sangat bergantung pada televisi, surat kabar, radio, dan media massa konvensional.
Pada era Anies, produksi opini dapat dilakukan dalam hitungan detik.
Serangan terhadap karakter, identitas, keluarga, rekam jejak, dan kebijakan dapat diproduksi secara masif.
Buzzer, akun anonim, influencer, jaringan media sosial, dan berbagai bentuk operasi komunikasi digital menciptakan medan perang baru.
Jika peluru membunuh tubuh, propaganda dapat membunuh reputasi.
Dan dalam politik elektoral, reputasi yang dihancurkan sebelum hari pemungutan suara dapat sama efektifnya dengan eliminasi fisik.
Karena seorang kandidat yang reputasinya telah dihancurkan tidak perlu dibunuh.
Ia cukup dibuat tidak dipercaya.
Survei dan Produksi Persepsi Kemenangan
Instrumen terakhir adalah legitimasi.
Dalam demokrasi modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh suara.
Kemenangan juga ditentukan oleh persepsi masyarakat tentang siapa yang sedang menang.
Survei memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi tersebut.
Jika satu kandidat terus-menerus diberitakan unggul, publik mulai menganggap kandidat tersebut sebagai calon pemenang.
Kemudian datang quick count.
Angka yang muncul dalam hitungan jam memberikan kesan objektif, ilmiah, dan final.
Sekali lagi, persoalannya bukan bahwa quick count otomatis merupakan rekayasa.
Persoalan politiknya adalah bagaimana survei, pemberitaan, quick count, dan narasi kemenangan dapat bekerja bersama membentuk persepsi masyarakat.
Dengan kata lain, legitimasi tidak hanya dibangun setelah suara dihitung.
Legitimasi juga dibangun sebelum suara dihitung.
Dan Rakyat Tetap Memilih
Namun ada satu fakta yang juga harus ditempatkan secara jujur.
Pemilu 2024 menghasilkan kemenangan resmi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan 96.214.691 suara atau 58,59 persen. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara atau 24,95 persen. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 27.040.878 suara atau 16,46 persen.
KPU menetapkan hasil tersebut pada 20 Maret 2024.
Anies-Muhaimin kemudian mengajukan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi.
Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi memang menolak permohonan Anies-Muhaimin secara keseluruhan. Tetapi mengatakan bahwa Mahkamah secara bulat menilai tidak ada persoalan dalam pelaksanaan Pilpres juga tidak tepat.
Dari delapan hakim konstitusi yang memeriksa perkara tersebut, tiga hakim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion): Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.
Perbedaan pendapat tersebut penting karena menyentuh persoalan yang menjadi inti dari dalil mengenai pelaksanaan Pemilu.
Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih memberikan perhatian terhadap persoalan politisasi bantuan sosial, mobilisasi aparatur atau pejabat, serta ketidaknetralan dalam penyelenggaraan Pemilu. Keduanya berpendapat terdapat persoalan yang cukup serius untuk dipertimbangkan dan mengusulkan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.
Arief Hidayat bahkan berpendapat bahwa pemungutan suara ulang perlu dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Ia juga berpendapat bahwa pembagian bantuan sosial perlu dilarang sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang.
Dengan demikian, fakta hukumnya harus dibaca secara utuh.
Amar putusan Mahkamah memang menolak permohonan Anies-Muhaimin. Tetapi putusan tersebut tidak bulat dalam pertimbangannya. Tiga hakim konstitusi justru memberikan catatan serius mengenai pelaksanaan Pemilu, termasuk persoalan bansos dan netralitas aparatur.
Ini penting bagi pembahasan mengenai penjagalan politik.
Sebab tesis tentang adanya tekanan struktural tidak harus dibangun dari klaim bahwa seluruh hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan telah terjadi kecurangan atau bahwa kemenangan Prabowo-Gibran tidak sah.
Tidak demikian.
Yang menjadi persoalan adalah apakah arena kompetisi politik telah berlangsung secara benar-benar setara, dan apakah penggunaan kekuasaan negara, aparatur, serta sumber daya publik telah menciptakan keuntungan yang tidak seimbang bagi kandidat tertentu.
Tiga pendapat berbeda dari hakim konstitusi menjadi bagian penting dari fakta tersebut.
Karena itu, pertanyaannya bukan apakah rakyat tetap memberikan suara.
Rakyat memang memilih.
Pertanyaannya adalah:
Apakah semua kandidat mempunyai akses yang sama terhadap ruang publik?
Apakah semua kandidat menghadapi tekanan institusional yang sama?
Apakah aparatur negara berada pada jarak yang sama dari seluruh peserta pemilu?
Apakah sumber daya negara digunakan dengan tingkat kehati-hatian yang sama terhadap seluruh kontestan?
Dan apakah pemilih memperoleh arena informasi yang benar-benar setara?
Di sinilah perbedaan antara kemenangan elektoral dan kesetaraan kompetisi demokratis menjadi penting.
Sebuah pemilu dapat menghasilkan pemenang yang sah secara prosedural, sementara pada saat yang sama tetap menyisakan pertanyaan mengenai kualitas dan kesetaraan proses yang mengantarkan para kandidat menuju hari pemungutan suara.
Dan justru pertanyaan mengenai proses itulah yang menjadi inti tesis tentang evolusi penjagalan politik.
Bukan apakah rakyat memilih.
Rakyat memilih.
Yang dipersoalkan adalah apakah sebelum rakyat memilih, medan pertarungannya telah dibuat tidak seimbang.
Dari Peluru ke Struktur
Perbandingan Colosio dan Anies tidak berarti bahwa kedua peristiwa tersebut identik.
Colosio dibunuh.
Anies tidak.
Colosio kehilangan nyawa.
Anies kehilangan kontestasi.
Colosio menghadapi kekerasan fisik.
Anies menghadapi apa yang oleh pendukungnya dan sejumlah aktor politik dipersepsikan sebagai tekanan institusional dan struktural.
Justru perbedaan itulah yang membuat perbandingan ini menarik.
Pada masa lalu kekuasaan menggunakan kekerasan untuk menghilangkan tubuh seorang kandidat.
Pada masa sekarang kekuasaan tidak harus menghilangkan tubuh.
Cukup mempersempit ruang geraknya.
Cukup membuat proses hukum membayanginya.
Cukup menguasai sebagian besar sumber daya.
Cukup membuat aparatur merasa harus berhati-hati.
Cukup membentuk opini publik.
Cukup membuat masyarakat percaya bahwa hasil tertentu sudah tidak mungkin diubah.
Cukup menciptakan persepsi bahwa seorang kandidat adalah ancaman.
Pada titik itu, demokrasi secara formal tetap berjalan.
Pemilu tetap dilaksanakan.
Surat suara tetap dicoblos.
Kotak suara tetap dihitung.
Tetapi substansi kompetisinya dapat dipertanyakan.
Inilah bentuk baru penjagalan politik.
Bukan lagi pembunuhan terhadap tubuh.
Melainkan pembatasan terhadap kemungkinan politik.
Teknologi Berubah, Logika Kekuasaan Tetap
Dari Meksiko 1994 hingga Indonesia 2024 terdapat jarak sejarah tiga puluh tahun.
Tetapi pertanyaan politiknya tetap sama.
Apa yang terjadi ketika seorang kandidat yang semula berada di dalam atau di sekitar sistem kekuasaan mulai memiliki kehendak politiknya sendiri.
Apa yang terjadi ketika seorang kandidat tidak lagi dapat dikendalikan.
Apa yang terjadi ketika popularitasnya mulai menjadi milik rakyat dan bukan milik elite.
Dan apa yang terjadi ketika kemenangan kandidat tersebut berpotensi mengubah konfigurasi kekuasaan.
Pada masa Colosio, jawabannya berakhir dengan peluru.
Pada masa Anies, jika rangkaian indikasi yang telah muncul dibaca sebagai satu pola, jawabannya hadir dalam bentuk yang jauh lebih modern.
Hukum.
Administrasi.
Anggaran.
Aparatur.
Ruang publik.
Media.
Buzzer.
Survei.
Quick count.
Narasi.
Semua dapat menjadi bagian dari sebuah ekosistem kekuasaan.
Tidak semuanya harus dikendalikan oleh satu tangan agar menghasilkan efek politik yang sama.
Itulah yang membuat penjagalan politik modern jauh lebih sulit dikenali.
Ia tidak datang dengan suara tembakan.
Ia datang melalui prosedur.
Ia datang melalui aturan.
Ia datang melalui angka.
Ia datang melalui berita.
Ia datang melalui bantuan.
Ia datang melalui birokrasi.
Ia datang melalui algoritma.
Dan karena semuanya terlihat legal secara terpisah, keseluruhan pola menjadi sulit dikenali.
Padahal demokrasi bukan hanya tentang apakah prosedur telah dilaksanakan.
Demokrasi juga tentang apakah rakyat benar-benar diberikan pilihan yang bebas dan setara.
Jika teknologi kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa sehingga seorang kandidat dapat dilemahkan tanpa harus ditembak, maka penjagalan politik tidak hilang.
Ia hanya berevolusi.
Dulu peluru menghentikan tubuh.
Sekarang struktur dapat menghentikan perjalanan politik.
Dulu eksekutor memegang senjata.
Sekarang eksekutor dapat bersembunyi di balik prosedur.
Dan justru karena tidak berdarah, bentuk penjagalan politik modern dapat menjadi lebih sulit dibuktikan, lebih mudah disangkal, dan lebih berbahaya bagi demokrasi.
Sebab kekuasaan tidak lagi perlu membunuh lawannya.
Kekuasaan hanya perlu memastikan bahwa lawannya tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk menang.
TABEL PERBANDINGAN
- STATUS AWAL KANDIDAT
Meksiko 1994:
Luis Donaldo Colosio adalah kandidat resmi PRI dan bagian dari sistem kekuasaan.
Indonesia 2024:
Anies Baswedan muncul sebagai kandidat alternatif di luar konfigurasi utama kekuasaan.
- POSISI TERHADAP PENGUASA
Meksiko 1994:
Semula merupakan bagian dari sistem, kemudian membangun jarak politik dan menunjukkan kemandirian.
Indonesia 2024:
Berkembang sebagai figur alternatif terhadap arah kekuasaan yang sedang berjalan.
- PEMICU KONFLIK
Meksiko 1994:
Pidato 6 Maret 1994 yang menekankan demokrasi, ketidakadilan, kemiskinan, dan kebutuhan perubahan politik.
Indonesia 2024:
Sikap politik independen, rekam jejak pemerintahan Jakarta, popularitas, dan munculnya pencalonan sebagai alternatif nasional.
- INSTRUMEN TEKANAN
Meksiko 1994:
Konflik internal PRI, persoalan suksesi, dan tekanan politik menjelang pemilu.
Indonesia 2024:
Pemeriksaan hukum, perkara Formula E, gelar perkara, hambatan kegiatan kampanye, tekanan terhadap ruang publik, dan operasi opini.
- INDIKASI UTAMA
Meksiko 1994:
Pidato 6 Maret diikuti pembunuhan Colosio pada 23 Maret 1994.
Indonesia 2024:
Isu penetapan tersangka, proses Formula E, klaim mengenai 19 kali gelar perkara, serta berbagai hambatan kegiatan kampanye.
- METODE ELIMINASI
Meksiko 1994:
Kekerasan fisik yang berakhir dengan kematian kandidat.
Indonesia 2024:
Tekanan politik dan struktural yang tidak menggunakan kekerasan fisik.
- RUANG PUBLIK
Meksiko 1994:
Kampanye fisik menjadi arena utama pertarungan politik.
Indonesia 2024:
Kampanye fisik dan ruang digital menjadi medan pertarungan.
- INSTRUMEN LOGISTIK
Meksiko 1994:
Penguasaan sumber daya negara dan struktur politik PRI.
Indonesia 2024:
Anggaran perlindungan sosial 2024 sebesar Rp496,8 triliun menjadi salah satu isu penting dalam pertarungan politik.
- APARATUR
Meksiko 1994:
Struktur PRI memiliki pengaruh sangat kuat terhadap negara dan birokrasi.
Indonesia 2024:
Tuduhan mengenai tekanan terhadap aparatur dan kepala desa menjadi bagian dari pertarungan politik.
- TEKNOLOGI INFORMASI
Meksiko 1994:
Media massa konvensional menjadi instrumen utama pembentukan opini.
Indonesia 2024:
Media sosial, buzzer, influencer, akun anonim, dan jaringan digital menjadi instrumen pembentukan opini.
- LEGITIMASI
Meksiko 1994:
Narasi pelaku tunggal menjadi penjelasan resmi pembunuhan, meskipun penyelidikan terus berkembang.
Indonesia 2024:
Survei, pemberitaan, quick count, dan hasil resmi pemilu membentuk persepsi mengenai legitimasi kemenangan.
- HASIL AKHIR
Meksiko 1994:
Luis Donaldo Colosio dibunuh pada 23 Maret 1994.
Indonesia 2024:
Anies Baswedan memperoleh 40.971.906 suara atau 24,95 persen dan kalah dalam hasil resmi Pemilu 2024.
- KARAKTER ELIMINASI
Meksiko 1994:
Permanen dan fisik.
Indonesia 2024:
Elektoral, struktural, reputasional, dan institusional menurut tesis analisis ini.
- LOGIKA KEKUASAAN
Meksiko 1994:
Kandidat yang berpotensi menyimpang dari garis kekuasaan harus dihentikan.
Indonesia 2024:
Kandidat yang berpotensi mengubah konfigurasi kekuasaan harus dilemahkan atau dikalahkan dalam arena yang secara formal tetap demokratis.
- KESIMPULAN KOMPARATIF
Meksiko 1994:
Peluru menghilangkan kandidat secara fisik.
Indonesia 2024:
Struktur kekuasaan dapat membatasi kemungkinan politik tanpa menghilangkan tubuh kandidat.
KESIMPULAN:
Teknologi kekuasaan berubah, tetapi logika mempertahankan status quo dapat tetap sama. (***)
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
