RUZKA INDONESIA — Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui diseminasi Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Depok.
Untuk itu, saat ini, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menyasar klaster kesehatan dengan melibatkan 70 peserta dari berbagai unsur, yaitu rumah sakit, puskesmas, serta jajaran Dinas Kesehatan dalam giat yang berlangsung di Rumah Sakit Puri Cinere, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman bencana, tetapi juga dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) guna mengidentifikasi kebutuhan dan langkah prioritas menghadapi dampak bencana terhadap sektor kesehatan.
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi Damkar Kota Depok, Nadelia, mengatakan diseminasi ini merupakan langkah penting agar hasil kajian risiko bencana dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh berbagai sektor, khususnya fasilitas pelayanan kesehatan.
“Melalui kegiatan ini, kami menginformasikan hazard atau potensi bencana yang ada di Kota Depok. Kemudian, kami tindak lanjuti dengan FGD untuk mendiskusikan berbagai kebutuhan dan rekomendasi dari masing-masing kelompok,” ungkapnya.
Menurut Nadelia, diskusi dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan lima potensi bencana yang tercantum dalam Kajian Risiko Bencana Kota Depok Tahun 2026. Masing-masing kelompok membahas jenis penyakit yang berpotensi muncul akibat bencana, faktor penyebab meningkatnya risiko kesehatan, kebutuhan mendesak guna meningkatkan kesiapsiagaan, hingga rekomendasi prioritas bagi pemerintah daerah dan klaster kesehatan.
Dia menambahkan, diseminasi KIE Kajian Risiko Bencana kepada klaster kesehatan ini merupakan pelaksanaan pertama yang secara khusus menyasar sektor tersebut di Kota Depok.
“Ke depan, kegiatan serupa dijadwalkan menyasar masyarakat Kelurahan Cisalak, Cisalak Pasar, dan Mekarsari, warga Kecamatan Cipayung, serta pengelola pasar rakyat di Kota Depok,” terang Nadelia.
Kegiatan ini dapat mendukung pencapaian target subkegiatan kebencanaan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti melalui pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing sektor.
“Melalui kolaborasi pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan lembaga terkait, hasil Kajian Risiko Bencana 2026 diharapkan dapat menjadi landasan dalam membangun kesiapsiagaan yang lebih terarah demi mengurangi dampak bencana bagi masyarakat,” pungkas Nadelia. (***)
Jurnalis: Risjaddin Muhammad
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar