RUZKA INDONESIA โ MEGAWATI Soekarnoputri dalam orasi ilmiahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) menyoroti fenomena buzzer yang tidak berani berhadapan langsung di dunia nyata atau menunjukkan sikap layaknya seorang gentleman.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, sorotan Megawati itu beralasan karena ada saja buzzer yang memang memanipulasi opini publik dan menciptakan opini palsu untuk mengarahkan persepsi masyarakat demi kepentingan politik, ekonomi, atau kekuasaan tertentu dengan memanfaatkan mekanisme algoritma media sosial.
Menurutnya, hal itu terjadi karena motif dan kepentingan di balik manipulasi itu berbeda-beda. Pertama, motif kepentingan politik dan kekuasaan. Hal ini terlihat dari upaya mengangkat citra tokoh atau kebijakan, menyerang lawan politik, mengalihkan isu sensitif, atau menekan kritik publik.
Dua, motif kepentingan komersial dan finansial. Biasanya menciptakan kesan popularitas produk atau jasa secara artifisial (bussing) agar konsumen terpengaruh membeli. Tiga, motif menciptakan pengaruh dan kendali narasi yang terlihat dengan menjadikan satu sudut pandang seolah-olah sebagai suara mayoritas masyarakat.
“Dari beragam motif tersebut, ada buzzer yang berupaya menciptakan opini publik palsu. Salah satunya dengan cara membuat amplifikasi massal dan terkoordinasi. Banyak akunโbaik akun asli, anonim, maupun bo – mengunggah pesan, tagar, atau komentar serentak agar topik menjadi trending dan terlihat ramai secara organik,” ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Jumat (20/11/2026).
Jamil juga melihat ada juga yang memanfaatkan algoritma media sosial. Algoritma cenderung mendorong konten dengan interaksi tinggi (like, komentar, bagikan, dan penayangan cepat) ke lebih banyak pengguna, sehingga opini buatan terlihat dominan.
“Ada yang ingin menciptakan framing dan pemotongan informasi. Hal ini dilakukan dengan menyajikan narasi yang memihak, memotong konteks asli peristiwa, atau memainkan emosi pembaca agar reaksi yang muncul sesuai keinginan penggerak. Bahkan ada yang melakukan disinformasi, hoaks, dan serangan. Caranya dengan menyebarkan informasi menyesatkan, black campaign, meme, atau narasi provokatif untuk melemahkan lawan maupun mengaburkan fakta objektif,” jelasnya.
Hal itu dilakukan dengan dukungan teknologi seperti penggunaan bot, penargetan mikro (microtargeting), hingga konten berbasis AI generatif untuk memperluas jangkauan dan meniru pola interaksi manusia.
“Semua itu dilakukan agar penciptaan opini publik palsu melahirkan dampak di tengah masyarakat, seperti ilusi konsensus (false consensus). Ketika pengguna melihat suatu narasi berulang di banyak akun dan trending, mereka bisa mengira pandangan tersebut mewakili sikap mayoritas publik,” tandas pengamat yang juga mantan Dekan Fikom IISIIP Jakarta ini.
Hal itu, lanjut Jamil, juga dapat menciptakan polarisasi dan erosi kepercayaan. Ruang diskusi menjadi saling menyerang, fakta tenggelam oleh kebisingan, dan kepercayaan publik terhadap informasi maupun institusi dapat menurun.
“Jadi, buzzer dengan segala motifnya memang ingin menciptakan pengaruh tertentu di tengah masyarakat. Salah satunya dapat menciptakan opini publik palsu. Hal itu tentu membahayakan bagi negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia. Sebab, opini publik palsu bila digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, tentu kebijakan itu tidak tepat sasaran. Kebijakan yang diambil bisa saja hanya menguntungkan segelintir orang. Hal ini tentu tidak sejalan dengan kehendak demokrasi,” tandasnya. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyanthoputra
Email: aodwiyantho@gmail.com


Komentar