RUZKA INDONESIA — Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka memberikan catatan kritis menyusul disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Meskipun pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak RUU tersebut mulai dirintis pada 2008โsetelah Panja membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan disetujui pada Pembicaraan Tingkat I sehari sebelumnyaโRieke menegaskan bahwa ketok palu di parlemen bukanlah garis akhir penegakan hukum.
Dalam pernyataan sikap tertulisnya, politisi PDI Perjuangan ini menyoroti fase pasca-pengesahan, yakni proses pengundangan serta perumusan aturan pelaksana, sebagai titik paling rawan terjadinya pelumpuhan substansi undang-undang.
“Efektivitas eksekusi undang-undang ini di lapangan sangat bergantung pada penyelesaian aturan turunan. Pembagian materi antara Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) harus secara ketat mengikuti pasal pendelegasian dalam naskah final,” ujar Rieke di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Secara spesifik, Rieke merinci bahwa PP harus mengatur aspek teknis penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, hingga pelelangan aset rampasan, pengembalian hak korban, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, serta kerja sama internasional dan bagi hasil aset (asset sharing).
Sementara itu, Perpres wajib difokuskan pada pembentukan, struktur organisasi, tugas, wewenang Badan Pengelola Aset, serta mekanisme pengawasan independen.
Soroti Darurat Pelumpuhan Regulasi Tahun 2026
Rieke memperingatkan adanya potensi berulangnya pola penundaan aturan pelaksana dan penataan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) kelembagaan baru yang terjadi sepanjang tahun 2026.
Menurutnya, ketertutupan proses penetapan aturan turunan kerap membuka ruang bagi praktik mengulur waktu (buying time) dan tarik-menarik kewenangan antarlembaga.
Ia mencontohkan sejumlah undang-undang strategis yang telah disetujui DPR sepanjang 2026 namun penerbitan aturan pelaksana barunya belum terkonfirmasi secara terbuka hingga pertengahan November 2026:
UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dan UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (disetujui 21 April 2026), yang menyisakan pekerjaan rumah terkait pengawasan, jaminan sosial PRT, Dana Abadi Korban, dan penguatan kelembagaan LPSK.
UU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria (disetujui 22 September 2026), terkait operasionalisasi Badan Reforma Agraria Nasional.
UU Satu Data Indonesia dan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (disetujui 6 Oktober 2026), terkait penataan lembaga penyelenggara serta penyesuaian PP teknis ketenagakerjaan.
“Pemerintah harus menjelaskan mandat mana yang sudah dilaksanakan, keputusan apa yang tertahan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan penyelesaiannya. Jika praktik ‘mengkopling’ regulasi ini kembali terulang, UU Perampasan Aset berisiko lumpuh,” tegas Rieke.
Menurutnya, ketiadaan aturan pelaksana hanya akan membuka celah impunitas, memperlambat eksekusi perampasan hingga nilai aset menyusut, serta mengaburkan hak pemulihan korban.
Tiga Rekomendasi Mendesak untuk Pemerintah
Untuk memastikan UU Perampasan Aset dapat segera dieksekusi secara efektif, Rieke menyampaikan tiga poin rekomendasi utama kepada pemerintah:
Pertama Segera Undangkan dan Publikasikan Naskah Resmi Pemerintah diminta mematuhi tenggat konstitusional sesuai Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
Pimpinan DPR wajib menyampaikan naskah RUU kepada Presiden paling lama 7 hari sejak persetujuan bersama (Pasal 72 UU PPP), dan Presiden wajib mengesahkannya paling lama 30 hari (Pasal 73 ayat 2 UU PPP). Apabila tidak ditandatangani dalam tenggat tersebut, RUU otomatis sah menjadi undang-undang dan Menteri Sekretaris Negara wajib mengundangkannya dalam Lembaran Negara serta membuka salinan resminya kepada publik (Pasal 85 ayat 1 dan Pasal 87 UU PPP).
Kedua Tetapkan Tenggat Aturan Turunan dan Bongkar Sumbatan Kelembagaan
Pemerintah didesak menetapkan batas waktu terukur bagi penerbitan PP dan Perpres turunan UU Perampasan Aset, sekaligus menuntaskan aturan pelaksana bagi UU PPRT, UU PSDK, UU Reforma Agraria, UU Satu Data Indonesia, dan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Rieke juga meminta agar ego sektoral dalam penataan Badan Pengelola Aset dipangkas, dengan memastikan pengisian jabatan berjalan transparan, berintegritas, dan bebas intervensi guna mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Jamin Keterbukaan Draf dan Partisipasi Publik Bermakna
Mengacu pada amanat Pasal 96 UU PPP, pemerintah wajib membuka akses rancangan PP dan Perpres kepada publik sejak tahap awal perumusan (meaningful participation).
Pelibatan akademisi, praktisi hukum, korban, dan masyarakat sipil dinilai krusial agar aturan pelaksana tetap berpijak pada mandat pemberantasan kejahatan serta pemulihan kerugian negara maupun korban.
Menutup pernyataannya, Rieke menyerukan semangat pengawalan publik terhadap regulasi ini dengan mengutip semboyan perjuangan, “A Luta Continua, lanjutkan perjuangan! Fortes Fortuna Iuvat, Keberuntungan Milik Bangsa Pemberani!”. (***)
Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com


Komentar