RUZKA INDONESIA — Pergerakan Solidaritas Muda Indonesia (PSMI) menyampaikan perhatian serius terhadap polemik pemberitaan mengenai dugaan pengusiran Camat Cimanggis dalam agenda rapat terkait penataan Pasar Cisalak bersama Ketua DPRD Kota Depok.
Ketua PSMI, Lingga Aditya, menilai bahwa persoalan ini perlu disikapi secara bijaksana, objektif, dan mengedepankan etika kelembagaan. Jangan sampai perbedaan komunikasi maupun dinamika dalam sebuah forum justru berkembang menjadi persoalan yang dapat mengganggu hubungan koordinasi antarlembaga pemerintahan.
“Menurut kami, Camat bukan sekadar pejabat administratif di tingkat kecamatan. Camat merupakan representasi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta menjaga kondusivitas wilayah. Karena itu, keberadaan dan peran Camat Cimanggis harus dihormati dalam setiap proses pembahasan kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayahnya,” tegas Lingga Aditya.
PSMI memahami bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Begitu pula pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan aset daerah.
Namun, seluruh kewenangan tersebut harus berjalan dalam koridor saling menghormati, komunikasi yang baik, dan koordinasi yang proporsional.
Menurut PSMI, penataan Pasar Cisalak bukan hanya persoalan fisik bangunan, aset, maupun tata kelola pasar. Di dalamnya terdapat kepentingan pedagang, masyarakat, pemerintah wilayah, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, PSMI mendorong agar setiap pembahasan strategis mengenai Pasar Cisalak melibatkan unsur terkait, termasuk Camat Cimanggis, Lurah, pengelola pasar, perwakilan pedagang, dan unsur masyarakat.
“Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi pertentangan personal maupun politik. Yang harus kita jaga adalah marwah pemerintahan, kehormatan setiap institusi, serta kepentingan masyarakat. Kritik dan pengawasan merupakan bagian dari demokrasi, tetapi etika dalam berkomunikasi dan menghormati sesama unsur pemerintahan juga harus tetap dijunjung tinggi,” paparnya.
PSMI juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan ruang klarifikasi secara terbuka dan proporsional agar informasi yang berkembang di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.
Ada tiga hal yang menjadi sikap PSMI:
- Menjaga kehormatan kelembagaan. Setiap pejabat pemerintahan, baik di tingkat kota maupun wilayah, harus mendapatkan penghormatan yang proporsional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- Mengutamakan koordinasi dan kolaborasi. Pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap wilayah harus melibatkan unsur pemerintahan setempat agar keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan tepat sasaran.
- Mengutamakan kepentingan masyarakat. Polemik antarlembaga tidak boleh menghambat proses penataan Pasar Cisalak maupun pelayanan kepada masyarakat dan pedagang.
Lingga Aditya menegaskan bahwa PSMI berdiri bukan untuk mempertentangkan satu institusi dengan institusi lainnya, melainkan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang beretika, terbuka, kolaboratif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai perbedaan cara berkomunikasi membuat kita lupa bahwa tujuan utama kita sama, yaitu membangun Kota Depok. Camat harus dihormati, DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya, dan pemerintah daerah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Kita membutuhkan sinergi, bukan saling menjatuhkan,” ungkapnya.
PSMI percaya, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu menjaga etika, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi serta kolaborasi. (***)
Jurnalis: Cahyu
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com


Komentar