Hukum
Beranda ยป Berita ยป Siapa Bertanggung Jawab atas Penagihan Utang yang Seret Nama Anggota Polres Majalengka

Siapa Bertanggung Jawab atas Penagihan Utang yang Seret Nama Anggota Polres Majalengka

Mustain, SAg, SH, MH kuasa hukum Suhenda mendampingi kliennya di bagian Propam Polres Majalengka. (Foto: Dok Eko Widiantoro)

RUZKA INDONESIA — Dugaan penyalahgunaan atribut kepolisian dalam urusan penagihan utang menyeret seorang anggota Polres Majalengka berinisial MAW ke ranah pengawasan internal.

Ia dilaporkan ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) setelah diduga mendampingi seorang perempuan berinisial F saat menagih utang kepada keluarga Suhenda, warga Kabupaten Majalengka.

Namun, laporan tersebut tampaknya bukan sekadar persoalan penagihan utang biasa. Di baliknya, muncul sejumlah persoalan serius yang perlu ditelusuri: mulai dari dugaan penggunaan seragam polisi untuk memberikan tekanan psikologis, praktik pinjaman dengan bunga yang diklaim mencapai 12 persen per hari, hingga penguasaan rumah dan dokumen sertifikat tanah.

Keluarga Suhenda bersama tim kuasa hukumnya, Mustain, SAg, SH, MH, dan Muhyi, SAg, SH, mendatangi Propam Polres Majalengka pada Rabu (18/11/2026) untuk melaporkan dugaan keterlibatan anggota kepolisian tersebut.

Mengapa Anggota Polisi Ikut dalam Penagihan Utang Pribadi?

Kuasa hukum keluarga Suhenda, Mustain, mengungkapkan, persoalan bermula sekitar Februari 2026. Ketika itu, seorang perempuan berinisial F diduga mendatangi rumah kliennya untuk menagih pinjaman yang dilakukan anak perempuan Suhenda berinisial R.

Tak Cairkan Klaim Kematian, PT Asuransi Simas Jiwa Digugat ke PN Jakpus

Persoalannya, F disebut tidak datang sendirian. Ia diduga didampingi MAW, anggota Bagian Operasi (Bag Ops) Polres Majalengka, yang saat itu mengenakan seragam kepolisian lengkap.

Kehadiran anggota polisi dalam urusan penagihan utang pribadi inilah yang dipersoalkan pihak keluarga.

“Dia menjadi backing seorang oknum Bhayangkari berinisial F. Datang ke rumah klien kami untuk melakukan penagihan, padahal klien kami tidak merasa meminjam uang kepada F. Yang meminjam itu anaknya,” kata Mustain kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Menurut Mustain, meskipun tidak ada ancaman verbal yang disampaikan secara langsung, kehadiran polisi berseragam tersebut dinilai telah menciptakan tekanan psikologis terhadap keluarga Suhenda.

Di sinilah muncul pertanyaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan Propam: dalam kapasitas apa MAW hadir di rumah warga? Apakah kedatangannya merupakan tindakan pribadi, atau ada kepentingan kedinasan yang melatarbelakanginya?

Kasus Penyadapan, Brimob Polda Metro Jaya Geledah Rumah Diduga Milik Irjen EH di Kebayoran Baru

Jika benar seorang anggota polisi menggunakan atribut institusi dalam urusan penagihan utang pribadi, persoalan tersebut patut diuji berdasarkan aturan disiplin dan kode etik profesi Polri.

Bunga Pinjaman Diklaim Mencapai 12 Persen per Hari

Persoalan berikutnya menyangkut skema pinjaman uang yang disebut dijalankan F.

Mustain mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang diperoleh tim kuasa hukum dalam proses konfrontasi, F disebut mengakui menjalankan bisnis pinjaman uang dengan bunga 10 persen per hari.

Bahkan, apabila peminjam tidak mampu membayar pada hari yang ditentukan, bunga diklaim bertambah dua persen sehingga menjadi 12 persen per hari.

“Bagaimana tidak dikatakan rentenir? Bunganya 10 persen per hari, bukan per bulan. Kalau hari itu tidak bisa membayar, bertambah lagi dua persen menjadi 12 persen,” ujarnya.

Walikota Bekasi Jalani Pemeriksaan Perkara Korupsi PT Migas, Kerugian Negara Capai Rp2 Triliun

Klaim tersebut tentu memerlukan pembuktian melalui dokumen transaksi, perjanjian pinjaman, bukti transfer, serta catatan pembayaran.

Mustain menyebut nilai awal pinjaman berada di kisaran Rp100 juta lebih dan kemudian berkembang menjadi sekitar Rp170 juta.

Namun, angka yang disampaikan pihak kuasa hukum justru memunculkan persoalan lain. Keluarga mengklaim telah mengembalikan uang lebih dari Rp1 miliar, belum termasuk nilai aset yang disebut ikut dikuasai.

“Yang sudah dikembalikan hampir Rp1 miliar lebih. Itu belum termasuk aset. Dari Ammer saja ada sekitar Rp700 juta, kemudian R sendiri sudah mengembalikan pinjaman sekitar Rp200 juta lebih. Belum rumah dan sebagainya,” ungkap Mustain.

Apabila angka tersebut benar, bagaimana perhitungan utang hingga pembayaran yang telah dilakukan keluarga bisa mencapai nominal sebesar itu?

Apakah terdapat pencatatan pembayaran yang transparan? Bagaimana bunga dihitung? Dan apakah terdapat perjanjian tertulis yang menjelaskan seluruh kewajiban peminjam?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar duduk perkara pinjaman tidak hanya bergantung pada keterangan sepihak.

Rumah dan Sertifikat Tanah Ikut Terseret, Bagaimana Proses Pengalihannya?

Persoalan semakin kompleks ketika kuasa hukum mengungkap dugaan penguasaan aset keluarga Suhenda, termasuk rumah dan sertifikat tanah.

Mustain menduga terdapat rekayasa transaksi jual beli dalam proses pengalihan sertifikat rumah milik kliennya.

Menurut penjelasannya, dokumen tersebut seolah-olah berpindah melalui transaksi jual beli antara Suhenda dengan seseorang bernama Rivaldo, yang disebut merupakan adik F. Namun, F diduga menjadi pihak yang menjalankan proses di lapangan.

Dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen akta jual beli, identitas para pihak, bukti pembayaran, serta keterangan notaris yang menangani transaksi.

Bukan hanya itu, Mustain juga mempertanyakan proses pengembalian sertifikat dari salah satu bank syariah di Majalengka setelah kewajiban pinjaman yang berkaitan dengan dokumen tersebut diselesaikan.

Ia menyebut sertifikat tersebut diserahkan pihak bank kepada notaris, kemudian diteruskan kepada DN, yang disebut merupakan suami F.

“Seharusnya sertifikat itu dikembalikan kepada bank terlebih dahulu. Kemudian bank memastikan kepada siapa dokumen tersebut akan diserahkan dan memastikan pihak-pihak yang berkepentingan hadir,” katanya.

Mustain mengaku telah memperoleh keterangan dari seseorang bernama Yoyon dari pihak bank. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada tim kuasa hukum, pihak bank disebut merasa telah menjadi korban penipuan.

Jika demikian, muncul sejumlah pertanyaan penting: atas dasar dokumen apa sertifikat tersebut diserahkan? Siapa yang mengajukan pengambilan? Apakah terdapat surat kuasa? Dan apakah prosedur verifikasi penerima dokumen telah dilakukan?

Tim kuasa hukum menyatakan membuka kemungkinan menempuh langkah hukum terhadap pihak bank apabila ditemukan dugaan keterlibatan dalam proses penyerahan sertifikat yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Dua Laporan Hukum Ditempuh, Propam Diminta Mengusut Dugaan Keterlibatan Polisi

Keluarga Suhenda kini menempuh dua jalur hukum untuk mendapatkan kepastian atas persoalan tersebut.

Pertama, laporan terhadap MAW disampaikan ke Propam Polres Majalengka berkaitan dengan dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam aktivitas penagihan utang.

Kedua, keluarga juga telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke bagian Pidana Umum (Pidum) Polres Majalengka.

Mustain berharap laporan tersebut tidak berhenti sebatas penerimaan pengaduan. Ia meminta Propam memeriksa dugaan keterlibatan MAW secara objektif, termasuk mengungkap alasan kehadiran anggota polisi berseragam dalam penagihan utang tersebut.

“Kami berharap laporan di Propam diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Polisi harus benar-benar mengayomi masyarakat kecil, terutama masyarakat awam yang tidak memahami persoalan hukum,” tegasnya.

Ia juga berharap laporan pidana dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan tidak berlarut-larut.

“Kami ingin mencari keadilan untuk klien kami. Jangan sampai ada lagi praktik rentenir yang berkeliaran dan masyarakat kecil menjadi korban,” pungkasnya.

Sejumlah Pihak Perlu Memberikan Penjelasan

Kasus ini menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan klarifikasi dan pembuktian, terutama mengenai dugaan keterlibatan anggota kepolisian, mekanisme pinjaman, aliran pembayaran, serta proses peralihan aset dan sertifikat tanah.

Propam Polres Majalengka perlu menjelaskan apakah MAW benar hadir dalam penagihan tersebut, dalam kapasitas apa ia bertindak, serta apakah terdapat pelanggaran disiplin atau kode etik.

Di sisi lain, F dan pihak-pihak yang disebut dalam proses pengalihan aset juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan.

Begitu pula pihak bank dan notaris yang disebut dalam persoalan sertifikat, agar proses administrasi dan dasar penyerahan dokumen dapat diketahui secara terang.

Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai rangkaian dugaan tersebut masih bersumber dari tim kuasa hukum keluarga Suhenda. Belum ada keterangan resmi dari MAW, F, pihak bank, maupun Polres Majalengka terkait laporan tersebut. (***)

Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

01

Merasa Dibackingi, Disegel Tetap Beroperasi, Satpol PP Depok Akhirnya Tutup Paksa Koat Coffee

02

Sempat Terhenti, Pembongkaran Bangunan Jogging Track di Badan Air Situ 7 Muara Sawangan Depok Dilanjutkan

03

Lapor KDM, Diintimidasi Preman, Pembongkaran Bangunan di Atas Air Situ 7 Muara Depok Terhenti!

04

Ekonomi Jakarta Moncer, Disokong Stabilnya Inflasi dan Terjaganya Aktivitas Perdagangan

05

Galeri Indonesia Kaya, Gelar Konser Kidung Natal Indonesia, Semangat Inklusivitas Berjalan Beriringan dalam Harmoni Musik Keroncong

06

Gaya Hidup Modern Picu Risiko Penyakit Kronis, Primaya Hospital Bekasi Barat Luncurkan Wellness Center

07

Komunitas Bakul Budaya Meriahkan Pembukaan Pameran Arsip Bagong Kussudiardja

Sorotan



Yogi Kurniawan, dari Suporter Jadi CEO Klub




Kolom