RUZKA INDONESIA — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui penguatan kapasitas dan efektivitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Adapun upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas dan Efektivitas PPID Pembantu di Era Keterbukaan Informasi Publik, Rabu (18/11/2026).
Keterbukaan informasi publik saat ini bukan lagi sekadar kewajiban administratif badan publik, melainkan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang tepat, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
โSetiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi publik. Sementara itu, badan publik atau pemerintah, baik kecamatan maupun kelurahan, berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,โ ujar
Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto.
Memiliki Peran Strategis dalam Membangun Komunikasi
Menurut Manto, PPID memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi yang transparan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara terbuka dan akuntabel.
PPID Pembantu dituntut mampu menghimpun, mengidentifikasi, mendokumentasikan, hingga menyediakan informasi publik yang berada dalam penguasaannya.
โMelalui kegiatan ini terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan, mulai dari pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi publik, kapasitas pengelolaan dan pendokumentasian informasi hingga kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,โ ungkapnya.
Selain itu, lanjut Manto, penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta koordinasi antarperangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan PPID.
Meski demikian, ia mengingatkan keterbukaan informasi publik harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab. Sebab, terdapat sejumlah informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melalui proses uji konsekuensi.
โOleh karena itu, para pengelola PPID perlu memahami perbedaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta-merta, tersedia setiap saat, maupun informasi yang dikecualikan,โ jelas Manto.
Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda formalitas kedinasan, tetapi mampu menjadi momentum pembenahan pengelolaan informasi publik di seluruh perangkat daerah.
โDengan demikian, kualitas pelayanan informasi publik di Kota Depok semakin meningkat dan masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintahan secara mudah, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,โ pungkas Manto. (***)
Jurnalis: Risjaddin Muhammad
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com


Komentar