RUZKA INDONESIA — Lolosnya tersangka kelas kakap perkara dugaan korupsi tata niaga nikel, Arif Kurniawan—yang dijuluki sebagai “Raja Nikel”—ke luar negeri memicu sorotan tajam terhadap integritas dan sistem keamanan informasi di tubuh Kejaksaan Agung.
Pelarian yang terjadi di tengah proses penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ini dinilai bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kebocoran informasi dari lingkaran dalam Gedung Bundar.
Sekretaris Jenderal MataHukum, Muksin Nasir, menegaskan bahwa lolosnya buronan kelas kakap tersebut merupakan tamparan keras bagi penegakan hukum nasional dan meruntuhkan kepercayaan publik.
Menurutnya, kegagalan menjaga kerahasiaan penanganan perkara menyentuh langsung pada akuntabilitas pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa.
“Pelarian tersangka besar seperti Arif Kurniawan bukan peristiwa biasa. Jika benar muncul dugaan kuat adanya kebocoran informasi dari lingkaran terdekat di Gedung Bundar, ini bukan lagi soal kelalaian prosedural, melainkan krisis keamanan penanganan perkara,” kata Muksin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (14/10/2026).
Kegagalan Sistem di Bawah Kendali Pimpinan
Merujuk pada asas hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Muksin mengingatkan bahwa pimpinan tertinggi lembaga memikul tanggung jawab penuh atas kinerja maupun kebocoran sistem di bawah komandonya.
Dalam konteks ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai memiliki kewenangan sekaligus kewajiban konstitusional untuk menjamin setiap penyidikan di lingkungan Jampidsus berjalan secara amanah, tertutup, dan berintegritas.
Muksin menilai, bahaya terbesar dari peristiwa ini bukanlah semata kaburnya tersangka, melainkan fakta bahwa rahasia negara dalam operasi penegakan hukum bisa ditembus dengan begitu mudah dari dalam.
“Tersangka yang kabur masih bisa dikejar. Namun, kepercayaan rakyat yang runtuh akibat kebocoran informasi dari dalam lembaga kejaksaan jauh lebih sulit dipulihkan,” ujar Muksin. “Pemimpin berarti menanggung risiko dan kelemahan di bawah kendalinya. Jika ada celah, perbaiki. Jika ada yang bermain, proses tanpa pandang pangkat. Rakyat berhak tahu bagaimana rahasia penegakan hukum bisa bocor semudah itu,” ungkapnya.
Empat Desakan Audit Internal
Sebagai pemegang kendali tertinggi yang menetapkan aturan main serta memimpin sistem pengamanan informasi di Kejaksaan Agung, ST Burhanuddin didesak untuk tidak berlindung di balik narasi normatif bahwa kasus ini “sedang diselidiki”.
MataHukum menuntut empat langkah konkret dan terukur yang harus segera diambil Jaksa Agung:
Membentuk Tim Pemeriksa Independen: Melakukan audit investigatif internal untuk melacak pihak-pihak yang memiliki akses terhadap berkas dan rencana tindakan penyidikan perkara Arif Kurniawan, serta memetakan alur kebocoran informasi.
Menelusuri Jejak Komunikasi: Membuka dan memeriksa riwayat komunikasi serta pertemuan pihak-pihak terkait di internal kejaksaan pada rentang waktu krusial sebelum tersangka melarikan diri ke luar negeri.
Transparansi kepada Publik: Menyampaikan laporan hasil penelusuran internal secara terbuka kepada masyarakat, disertai langkah pembenahan sistem pengamanan informasi di Gedung Bundar.
Penindakan Tanpa Pandang Bulu: Menjatuhkan sanksi tegas dan memproses secara pidana siapa pun aparat internal yang terbukti lalai maupun sengaja membocorkan informasi, tanpa memandang jabatan atau pangkat.
Bayang-Bayang Kegagalan Kasus Sebelumnya
Lebih jauh, Muksin menyoroti pola berulang dalam penanganan buronan kasus besar di era kepemimpinan ST Burhanuddin. Ia mengungkit kasus pelarian tersangka kasus minyak, Riza Chalid, yang hingga kini tak kunjung berhasil diringkus oleh Kejaksaan Agung.
Bahkan, terhadap sosok berstatus terpidana seperti Silvester Matutina, eksekusi badan untuk menjebloskannya ke penjara pun dinilai jalan di tempat.
Rentetan kegagalan eksekusi dan pencegahan buronan ini memunculkan tanda tanya besar di benak publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar penanganan perkara-perkara besar di Kejaksaan Agung.
“Rakyat tidak menunggu Jaksa Agung menunjuk siapa anak buahnya yang salah. Rakyat menunggu Jaksa Agung berdiri dan mengakui bahwa kegagalan ini terjadi di bawah kepemimpinannya, sehingga dialah yang pertama-tama harus bertanggung jawab,” tutur Muksin.
“Itulah harga sebuah kursi tertinggi bukan sekadar kehormatannya, melainkan beban moral dan hukum atas setiap kegagalan yang terjadi di bawahnya” pungkas Muksin.
Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar