RUZKA INDONESIA – ANGGOTA DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris merespons rencana Bank Jakarta dan PAM Jaya melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Fahira Idris menyampaikan sejumlah catatan agar langkah tersebut memperkuat perusahaan sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat Jakarta.
“Saya mengapresiasi arah kebijakan Gubernur Pramono untuk memperkuat BUMD melalui pengelolaan yang semakin transparan dan profesional. Harapannya, perusahaan semakin sehat, kendali daerah tetap terjaga, dan manfaatnya semakin nyata bagi warga Jakarta,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.
Pemprov DKI Jakarta telah menegaskan komitmen untuk tetap menjadi pemegang saham mayoritas Bank Jakarta dan PAM Jaya apabila keduanya melaksanakan IPO. Ketentuan tersebut akan diperkuat melalui Perda agar kendali pemerintah daerah atas arah kebijakan dan keputusan strategis perusahaan tetap terjaga.
Menurut Senator Jakarta ini, rencana IPO perlu ditempatkan sebagai sarana memperkuat kemampuan BUMD, bukan tujuan akhir. Keberhasilannya perlu dinilai dari peningkatan kualitas perusahaan dan layanan yang diterima masyarakat, bukan hanya keberhasilan pencatatan saham di bursa.
Untuk itu, Fahira Idris menyampaikan beberapa catatan, pertama, pastikan kendali daerah disertai kejelasan tanggung jawab pelayanan. Fahira Idris mendukung komitmen mempertahankan kepemilikan mayoritas Pemprov DKI.
Menurutnya, komitmen tersebut perlu diikuti pengaturan yang jelas mengenai fungsi strategis perusahaan, pengawasan, serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Pengaturan juga perlu mengantisipasi perubahan komposisi kepemilikan dalam aksi korporasi berikutnya. Pada saat yang sama, pengelolaan perusahaan harus tetap profesional, akuntabel, dan menghormati hak seluruh pemegang saham.
“Kepemilikan mayoritas adalah fondasi penting. Fondasi itu perlu diperkuat dengan tanggung jawab pelayanan yang jelas, manajemen profesional, dan pengawasan yang memastikan kepentingan warga tetap menjadi perhatian utama,” katanya.
Kedua, utamakan kesiapan perusahaan dan kualitas proses IPO. Rencana IPO kedua BUMD berjalan bersama penataan landasan hukum. Pemprov DKI telah mengajukan Raperda terkait perubahan bentuk hukum PAM Jaya dan pengaturan Bank Jakarta sebagai perseroan daerah.
Fahira Idris mendorong agar persiapan dilengkapi kajian kebutuhan pendanaan, audit keuangan dan aset, pemeriksaan kewajiban perusahaan, penguatan manajemen risiko, serta penilaian perusahaan yang wajar. Pemilihan pihak pendukung IPO juga perlu dilakukan secara transparan dan bebas benturan kepentingan.
Menurutnya, kesiapan Bank Jakarta dan PAM Jaya harus dinilai sesuai karakter usahanya masing-masing. Jadwal pelaksanaan tidak perlu dipaksakan seragam karena kualitas persiapan lebih penting daripada kecepatan melantai di bursa.
Ketiga, mengarahkan penguatan Bank Jakarta untuk memperluas pembiayaan produktif dan layanan yang andal. Fahira Idris berharap tambahan modal yang diperoleh perusahaan dapat memperkuat pembiayaan UMKM dan kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kualitas kredit serta prinsip kehati-hatian.
Keamanan dana dan data nasabah, keandalan layanan digital, kemudahan transaksi, serta penyelesaian pengaduan juga perlu menjadi prioritas. Arah tersebut melanjutkan semangat transformasi Bank DKI pada 2025 yang menekankan profesionalisme, kehati-hatian, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta yang inklusif.
“Bank Jakarta yang semakin kuat harus semakin mampu membantu usaha masyarakat tumbuh. Penguatan modal perlu terasa dalam akses pembiayaan yang lebih baik, transaksi yang aman, dan layanan yang semakin mudah dijangkau,” ujar Fahira Idris.
Keempat, memastikan transformasi PAM Jaya memperluas akses air dan menjaga keterjangkauan layanan. Fahira Idris menekankan pentingnya target yang terukur untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani, memperbaiki kualitas dan kontinuitas pasokan, menekan kehilangan air, serta melindungi pelanggan berpenghasilan rendah.
Fahira Idris menekankan perlunya target sosial yang jelas, termasuk perluasan jaringan perpipaan dan perlindungan tarif bagi kelompok rentan.
“Untuk PAM Jaya, manfaat paling penting adalah semakin banyak warga memperoleh air yang berkualitas, mengalir secara andal, dan terjangkau. Kemajuan perusahaan harus berjalan bersama berkurangnya kesenjangan layanan air di Jakarta,” katanya.
Kelima, memastikan penggunaan dana hasil IPO dan manfaatnya dapat dipantau. Struktur penawaran, dana bersih yang diterima perusahaan, peruntukan, serta target waktu penggunaannya perlu dijelaskan sejak awal.
OJK telah memperkuat ketentuan penggunaan dana hasil penawaran umum, termasuk pengungkapan dalam prospektus dan pelaporan realisasinya.
Fahira Idris mendorong agar pelaporan tidak hanya menjelaskan dana yang telah digunakan, tetapi juga kemajuan layanan yang dihasilkan. Indikatornya dapat mencakup perluasan pembiayaan produktif dan keandalan layanan Bank Jakarta, serta tambahan sambungan, kontinuitas pasokan, dan perbaikan distribusi air PAM Jaya.
Fahira Idris berharap persiapan IPO menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan perusahaan yang semakin berkualitas.
“Keberhasilan IPO bukan hanya ketika saham mulai diperdagangkan, tetapi ketika perusahaan semakin sehat dan warga semakin merasakan manfaatnya. Bank Jakarta semakin kuat menggerakkan ekonomi, PAM Jaya semakin mampu memenuhi kebutuhan air, dan kendali daerah tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Fahira Idris.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan memegang saham mayoritas Bank Jakarta dan PAM Jaya saat penawaran umum perdana atau IPO yang ditargetkan pada 2027. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar