RUZKA INDONESIA – MENJELANG dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto terjadi penurunan drastis kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Penurunan kepuasan publik terbesar terjadi di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang memang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Kepada RUZKA INDONESIA, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin menyoroti bidang ekonomi, politik, dan hukum. Dalam bidang ekonomi misalnya, berdasarkan hasil survei pada Agustus 2026, publik tidak puas (52,9%) terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Prabowo.
“Ketidakpuasan itu disebabkan kondisi ekonomi nasional yang dinilai buruk, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan daya beli yang menurun. Suka tidak suka, kelas menengah dan bawah paling merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok dan daya beli yang merosot. Khusus kelas menengah, yang sebelumnya masih bisa menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, sekarang banyak yang sudah tidak bisa melakukannya. Bagi sebagian kelas menengah, penghasilannya cukup untuk biaya hidup sebulan saja sudah merasa bersyukur. Bahkan di antara mereka penghasilannya sudah tak cukup untuk membiayai hidup per bulannya,” ungkap Jamil, Selasa (08/09/2026).
Menurutnya, di negeri ini jumlah terbesar berasal dari kelas bawah dan menengah. Karena itu, wajar kalau dua kelompok ini menilai kinerja ekonomi pemerintahan Prabowo rendah.
Di bidang politik, terjadi penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI tahun 2025 sebesar 78,19 poin, turun 1,62 poin dibandingkan tahun 2024. Ini artinya, Indeks Demokrasi Indonesia hanya masuk kategori sedang.
“Dengan IDI masuk kategori sedang, berarti masih ada hambatan dalam kebebasan berpendapat, berekspresi atau berkumpul. Termasuk juga masih adanya persoalan pemenuhan hak pekerja atau kesetaraan gender. Suka tidak suka, kelas menengah Indonesia paling sensitif terhadap kebebasan berpendapat. Kelompok ini akan rewel bila hal itu mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, wajar bila kepuasan publik terhadap kinerja politik pemerintahan Prabowo turun,” jelas Jamil.
Sedangkan di bidang penegakan hukum, publik memang belum melihat penanganan hukum secara adil. Tekanan dari penguasa sering mempengaruhi proses hukum serta praktik suap dan penyalahgunaan wewenang masih terjadi di lembaga penegak hukum. Akibatnya, publik menilai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
“Itu artinya, penanganan hukum dinilai masih jalan di tempat. Bahkan ada yang menyebutnya hanya omon-omon. Hal ini tampaknya memberi kontribusi menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo dalam bidang hukum,” ungkapnya.
Jadi, lanjut Jamil, menjelang dua tahun Pemerintahan Prabowo, menteri di tiga bidang tersebut layak dievaluasi. Sebab, para menteri di tiga bidang itu memberi kontribusi terhadap turunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.
“Evaluasi sebaiknya juga dilakukan kepada wakil menteri. Sebab, hingga saat ini publik tidak mengetahui apa yang dikerjakan mayoritas wakil menteri yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah menteri. Para wakil menteri yang tidak jelas kinerjanya, sudah selayaknya di–reshuffle. Bahkan demi efisiensi, semua wakil menteri ditiadakan,” tandas Jamil.
Menurutnya, fungsi dan tugas wakil menteri sebenarnya dapat ditangani oleh dirjen atau deputi (eselon 1). Tentu dengan syarat dirjen dan deputi yang ada di kementerian dan badan benar-benar dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas yang tinggi.
“Kalau dua syarat itu dipenuhi, pastilah fungsi dan tugas wakil menteri dapat ditangani dengan baik oleh para dirjen atau deputi. Sebab, para dirjen dan deputi seharusnya sangat memahami persoalan yang lebih teknis, yang kerap hal itu justru tidak dipahami para wakil menteri. Jadi, dengan ditiadakan wakil menteri, efisiensi yang dicanangkan Prabowo benar-benar dilaksanakan di semua bidang. Dengan begitu, Prabowo sudah melakukan efisiensi tanpa pandang bulu. Sebab, gaji, tunjangan, dan biaya operasional wakil menteri relatif besar,” sorot Jamil yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Kalau semua itu tidak ada, lanjut Jamil, maka Prabowo bisa berhemat miliaran per bulannya. Dana tersebut dapat digunakan untuk merenovasi banyak sekolah yang rusak atau untuk membangun jembatan yang dibutuhkan masyarakat di desa.
“Jadi, reshuffle menteri dan meniadakan posisi wakil menteri tampaknya memang realitas politik. Sekarang kembali ke Prabowo, mau reshuffle atau siap menerima kepuasan publik terhadap kinerjanya berpeluang turun lagi,” pungkasnya. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar