Penulis oleh: Geisz Khalifa/Pemerhati Sosial Politik
RUZKA INDONESIA — Dalam wacana politik kontemporer, narasi anti-oligarki kerap dijadikan jargon untuk menarik simpati publik. Slogan-slogan yang menggambarkan seolah-olah pemerintah sedang berdiri bersama rakyat untuk melawan kaum elite kaya raya terus diproduksi.
Belakangan, narasi semacam itu terasa semakin kuat. Seolah-olah pemerintahan Prabowo sedang mengambil posisi berhadapan dengan oligarki dan hendak membebaskan negara dari cengkeraman pemilik modal.
Narasi seperti ini memang menarik secara politik.
Rakyat ditempatkan sebagai pihak yang selama ini dirugikan. Pemerintah diposisikan sebagai pembela rakyat. Sementara oligarki ditempatkan sebagai musuh bersama.
Tetapi saya selalu punya pertanyaan sederhana: sebenarnya siapa yang sedang kita lawan?
Siapa oligarkinya? Apa bisnisnya? Seberapa besar kekayaannya? Seberapa besar pengaruhnya terhadap kebijakan negara? Bagaimana mekanisme kekuasaannya bekerja?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu sering kali justru tidak mendapatkan jawaban yang sederhana.
Di Indonesia, istilah “9 Naga” misalnya, begitu sering digunakan dalam percakapan politik. Tetapi siapa sebenarnya mereka? Apa dasar pengelompokannya? Apa hubungan bisnis mereka satu sama lain? Dan mengapa mereka harus diposisikan sebagai musuh?
Tanpa jawaban berbasis data, anti-oligarki akhirnya hanya menjadi slogan.
Saya sering tertawa kecil melihat teman-teman aktivis begitu bersemangat meneriakkan yel-yel anti-oligarki. Saya kadang bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar memahami apa yang sedang mereka bicarakan atau sekadar mengulang istilah yang sudah menjadi komoditas politik?
Skeptisisme saya bukan tanpa alasan.
Suatu hari, saya menghadiri sebuah diskusi santai saat ta’ziah di kediaman Bang Yasin Kara. Di sana saya bertemu dengan sejumlah alumni HMI dan beberapa anggota DPR RI.
Di tengah obrolan, saya melontarkan pertanyaan yang sengaja saya gunakan untuk menguji kedalaman narasi mereka:
“Sebenarnya, siapa yang sedang kita musuhi ini? Dan untuk apa?”
Ruangan mendadak hening.
Tidak ada jawaban yang benar-benar berbasis argumen ilmiah dan solid.
Diskusi itu semakin menguatkan kegelisahan saya bahwa istilah “oligarki”, bahkan “deep state”, sering digunakan sebagai musuh imajiner untuk kepentingan politik jangka pendek.
Kalau kemudian narasi seperti ini dipakai untuk menggambarkan seolah-olah pemerintahan Prabowo sedang melakukan perang terhadap oligarki, maka kita harus lebih hati-hati.
Sebab melawan oligarki bukan perkara membuat pidato yang terdengar gagah.
Kalau benar ingin melawan oligarki, yang harus dibangun adalah institusi negara yang mampu membuat kekayaan tunduk pada hukum. Bukan sekadar mengganti siapa yang dekat dengan kekuasaan.
Secara akademis, fenomena ini dapat dibedah melalui teori oligarki Jeffrey Winters.
Winters menjelaskan bahwa oligarki bukan sekadar fenomena politik elektoral. Ia merupakan fenomena struktural yang berkaitan erat dengan konsentrasi kekayaan material dalam jumlah sangat besar di tangan segelintir orang.
Salah satu kepentingan utama oligarki adalah mempertahankan kekayaan atau wealth defense.
Di Indonesia, kelompok pengusaha besar tidak muncul dalam semalam. Mereka tumbuh, berakar, dan mengonsolidasikan kekuatan ekonominya sejak era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Selama hampir setengah abad, jaringan bisnis dan modal tersebut telah menyatu dengan struktur ekonomi nasional. Pengaruhnya menjangkau berbagai sektor strategis, mulai dari komoditas, infrastruktur, energi, hingga sistem keuangan.
Karena itu, gagasan bahwa oligarki dapat dilawan hanya dengan menunjuk sekelompok orang kaya sebagai musuh adalah penyederhanaan yang berbahaya.
Bukan karena orang kaya harus dilindungi dari kritik.
Bukan pula karena negara harus tunduk kepada pemilik modal.
Justru sebaliknya.
Negara harus cukup kuat untuk menghadapi pemilik modal.
Tetapi kekuatan negara tidak ditunjukkan dengan kebencian atau permusuhan. Kekuatan negara ditunjukkan melalui kemampuan membuat aturan yang tegas, menjalankannya secara konsisten, dan memastikan tidak seorang pun berada di atas hukum.
Di titik ini, saya teringat pada gagasan Anies Baswedan tentang bagaimana negara seharusnya memperlakukan pelaku ekonomi.
Yang kuat tidak harus dimatikan hanya karena dia kuat. Yang besar tidak perlu dipaksa menjadi kecil. Yang diperlukan adalah memastikan mereka tumbuh dalam koridor hukum, sementara yang kecil mendapatkan ruang dan dukungan untuk tumbuh dan naik kelas.
Intinya sederhana: yang kuat tetap tumbuh, tetapi yang kecil tidak boleh ditinggalkan.
Ini jauh lebih masuk akal daripada membangun politik ekonomi berdasarkan kebencian terhadap orang kaya.
Ekonomi yang sehat bukan ekonomi yang memusuhi mereka yang sudah besar. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang memungkinkan yang besar terus berkembang, tetapi pada saat yang sama membuka kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh menjadi lebih besar.
Negara tidak perlu memilih antara orang kaya dan rakyat kecil.
Negara harus memastikan keduanya berada dalam ekosistem ekonomi yang adil.
Seperti yang dilakukan Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta, pendekatannya bukan memusuhi orang kaya atau pemilik modal. Yang dilakukan adalah memastikan mereka taat pada aturan.
Dunia usaha tetap diberi ruang untuk tumbuh. Tetapi ketika kepentingan pemilik modal berhadapan dengan kepentingan publik dan aturan hukum, negara harus berdiri di atas kepentingan tersebut.
Penghentian proyek reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta dapat dilihat sebagai salah satu contoh bagaimana negara menggunakan kewenangan regulasinya ketika kepentingan pemilik modal berhadapan dengan kepentingan publik.
Inilah pendekatan yang menurut saya jauh lebih sehat daripada menjadikan anti-oligarki sebagai slogan politik.
Negara tidak perlu membenci orang kaya.
Negara hanya perlu cukup kuat untuk memastikan orang kaya tidak berada di atas hukum.
Kita juga harus memahami konsekuensi ekonomi dari kebijakan yang dilakukan secara serampangan.
Jika pemilik modal merasa terancam secara sistematis dan merespons dengan menarik modalnya dari dalam negeri, negara berkembang seperti Indonesia dapat menghadapi tekanan serius.
Nilai tukar dapat tertekan ketika modal domestik dikonversikan ke mata uang asing. Tekanan likuiditas dapat meningkat dan suku bunga berpotensi terdorong naik. Pada akhirnya, sektor riil dapat ikut terkena dampaknya.
Efek berikutnya dapat menjalar ke dunia usaha: investasi menurun, kegiatan produksi terganggu, lapangan kerja berkurang, rantai pasok melemah, dan penerimaan negara ikut tertekan.
Karena itu, tata kelola negara yang matang tidak boleh dibangun di atas sentimen permusuhan terhadap orang kaya.
Yang harus dibangun adalah regulasi yang kuat.
Di sinilah letak perbedaan antara negara yang lemah dengan negara yang kuat.
Negara yang lemah takut kepada pemilik modal.
Negara yang juga lemah bisa sebaliknya: menjadikan pemilik modal sebagai musuh politik.
Negara yang kuat tidak melakukan keduanya.
Ia menempatkan semua orang pada posisi yang sama di hadapan hukum.
Karena itu, kalau pemerintahan Prabowo benar-benar ingin membangun narasi anti-oligarki, ukurannya bukan seberapa sering istilah oligarki disebut dalam pidato.
Ukurannya adalah apakah institusi negara menjadi semakin kuat.
Apakah hukum dapat ditegakkan tanpa melihat siapa yang memiliki modal.
Apakah kebijakan publik dapat dibuat tanpa tekanan kepentingan bisnis tertentu.
Apakah persaingan usaha menjadi lebih sehat.
Apakah akses ekonomi menjadi lebih terbuka.
Dan apakah orang yang memiliki kekayaan besar tetap harus tunduk pada aturan yang sama dengan rakyat biasa.
Kalau ukuran-ukuran itu tidak terpenuhi, maka narasi anti-oligarki tidak lebih dari pergantian slogan.
Oligarki bukan hilang.
Bisa jadi hanya berganti wajah.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bangsa ini bukan bagaimana memusnahkan atau memusuhi orang kaya.
Tantangan kita adalah membangun institusi yang kuat agar kekayaan tidak berubah menjadi kekuasaan yang mampu membeli kebijakan publik.
Kita membutuhkan hukum yang kuat, regulasi yang transparan, birokrasi yang profesional, dan lembaga negara yang tidak mudah dikendalikan oleh kepentingan modal maupun kepentingan politik.
Negara harus menjadi wasit yang adil.
Bukan pelayan oligarki.
Bukan pula musuh orang kaya.
Sebab persoalan sebenarnya bukan ada atau tidak adanya orang kaya.
Persoalannya adalah ketika kekayaan mampu menentukan siapa yang membuat aturan, aturan apa yang dibuat, dan untuk siapa aturan itu bekerja.
Jadi, berhentilah menjadikan oligarki sebagai musuh imajiner.
Seperti yang dilakukan Anies Baswedan di Jakarta, negara tidak perlu memusuhi orang kaya sebagai slogan politik. Yang harus dilakukan adalah memastikan mereka taat pada aturan, tetap memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh, dan pada saat yang sama memastikan yang kecil tidak ditinggalkan.
Yang harus dilawan bukan orang kayanya, melainkan ketika kekayaan mulai membeli kekuasaan dan kekuasaan mulai menjual kebijakan. (***)
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah@gmail.com
