RUZKA INDONESIA – PT PLN (Persero) mencatat sekitar 9,2 gigawatt (GW) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) telah memasuki berbagai tahapan eksekusi hingga Juli 2026.
Capaian tersebut setara dengan sekitar 79 persen dari total 11,7 GW kapasitas yang direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Dari 9,2 GW tersebut, rinciannya: 410 MW* tahap kajian kelayakan; 6,8 GW* tahap pengadaan; 1,4 GW* tahap konstruksi; dan 570 MW* telah memasuki tahap pengoperasian.
Secara keseluruhan, pengembangan 11,7 GW PLTA dan PLTM akan direalisasikan melalui 315 proyek yang dikembangkan PLN bersama Independent Power Producer (IPP).
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar, menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan pengembangan hydropower sebagai pilar ketahanan energi dan transisi energi.
“PLN tidak sendirian dalam menjalankan amanah ini. Kolaborasi adalah kunci untuk bisa menyukseskan program ini. Pemerintah, PLN, IPP, dan termasuk lembaga lain, termasuk Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI), kita memerlukan sinergi yang kuat, komitmen yang kuat, dan kontribusi yang aktif dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Suroso pada Indonesia Hydropower Summit 2026, Rabu (5/8/2026), di PLN Kantor Pusat, Jakarta.
Selain 11,7 GW PLTA dan PLTM, pengembangan pembangkit berbasis hidro dalam RUPTL 2025-2034 juga mencakup pumped storage dengan total kapasitas sekitar 4,3 GW. Teknologi ini memungkinkan energi disimpan saat pasokan berlebih dan dimanfaatkan saat kebutuhan meningkat, untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem.
PLN tengah mengembangkan sejumlah proyek pumped storage hydropower antara lain: 1. Upper Cisokan Pumped Storage: 1.040 MW; 2. Sumatera Utara Pumped Storage: 500 MW; 3. Matenggeng Pumped Storage: 943 MW; 4. Grindulu Pumped Storage: 1.000 MW; 5. Jatiluhur Pumped Storage: 760 MW – dikembangkan IPP.
Tantangan: Eksekusi End-to-End
Komisaris Independen PLN, Ali Masykur Musa, menegaskan tantangan utama saat ini bukan lagi identifikasi potensi, melainkan akselerasi menjadi proyek siap eksekusi.
“Proyek hydropower memang memiliki masa pengembangan dan konstruksi yang panjang, tapi nilainya sangat luar biasa. Karena itu percepatan hydropower tidak dapat dilakukan secara parsial, percepatan harus dilaksanakan secara end-to-end dan tahap perencanaan hingga operasi harus terukur. Untuk itu yang perlu kita lakukan pertama adalah memastikan prioritas kesiapan proyek,” tutur Ali.
Pelaksana Tugas Ketua Umum METI, Norman Ginting, menambahkan hydropower dibutuhkan untuk menjawab kenaikan kebutuhan listrik dari pusat data, kendaraan listrik, hilirisasi mineral, dan industri hijau.
“METI mendorong agar kolaborasi lintas pemangku kepentingan tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan menghasilkan pipeline proyek yang siap didanai, dibangun, dan beroperasi secara komersial,” tutup Norman. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
