RUZKA INDONESIA — Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Majalengka merespons keluhan warga terkait kondisi Jembatan Cilengke yang menghubungkan Desa Ciparay dan Desa Leuwimunding, Kecamatan Leuwimunding.
Jembatan yang menjadi akses vital bagi aktivitas masyarakat itu dipastikan akan ditindaklanjuti dan tidak akan dibiarkan rusak dalam waktu lama.
Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Majalengka, Albi Paramasatya, mengatakan pemerintah daerah menempatkan perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan berat sebagai prioritas, terutama infrastruktur yang sudah tidak dapat difungsikan secara normal.
“Kalau di Majalengka, terkait jalan dan jembatan memang kami prioritaskan, terutama yang sudah dalam kondisi lumpuh atau tidak bisa dipergunakan,” kata Albi saat ditemui di Kantor DPUTR Kabupaten Majalengka, Jumat (31/07/2026).
Menurutnya, DPUTR akan segera melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan tingkat kerusakan Jembatan Cilengke sebelum menentukan langkah penanganan.
Apabila kondisi anggaran memungkinkan, perbaikan akan diupayakan melalui Anggaran Perubahan 2026. Namun jika belum memungkinkan, pekerjaan akan diusulkan pada anggaran murni tahun berikutnya.
“Yang jelas tidak mungkin kami melakukan pembiaran, apalagi sampai bertahun-tahun. Nanti kami lakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu,” ujarnya.
Albi menjelaskan, target perbaikan idealnya mengembalikan fungsi jembatan agar dapat dilalui kendaraan roda empat. Namun apabila keterbatasan anggaran menjadi kendala, pemerintah akan mengutamakan agar akses minimal dapat digunakan kendaraan roda dua.
“Kalau memungkinkan kita kembalikan ke lebar yang bisa dilalui roda empat. Kalau belum memungkinkan karena keterbatasan anggaran dan waktu, paling tidak kita perbaiki agar roda dua bisa melintas terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia juga mengakui informasi mengenai kerusakan infrastruktur di daerah terkadang tidak seluruhnya sampai ke DPUTR. Karena itu, pemerintah desa diminta lebih aktif menyampaikan laporan maupun proposal usulan perbaikan.
“Silakan dilaporkan, bisa dalam bentuk proposal ataupun laporan. Terkadang informasi berhenti di desa atau instansi lain sehingga tidak sampai ke dinas yang menangani,” katanya.
Selain melalui proposal resmi, Albi menyebut aspirasi masyarakat juga dapat disampaikan langsung kepada Bupati Majalengka dalam agenda Subuh Bareng, yang kemudian akan diteruskan menjadi arahan prioritas kepada perangkat daerah.
Menurutnya, usulan masyarakat yang diterima secara langsung akan masuk dalam daftar prioritas penanganan. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah karena kebutuhan pembangunan infrastruktur masih jauh lebih besar dibandingkan anggaran yang tersedia.
“Tantangannya memang kebutuhan sangat banyak, sementara kemampuan anggaran masih terbatas dalam dua tahun terakhir. Karena itu kami harus menentukan skala prioritas,” ucapnya.
Albi memastikan Jembatan Cilengke merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Majalengka sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan penanganan.
Sambil menunggu proses penganggaran, DPUTR akan menginstruksikan petugas memasang rambu-rambu peringatan di sekitar lokasi agar pengguna jalan lebih waspada saat melintas.
“Untuk masyarakat yang menggunakan akses tersebut kami mengimbau agar lebih berhati-hati. Kami juga akan menginstruksikan pemasangan rambu peringatan sambil menunggu pelaksanaan pekerjaan perbaikan,” pungkasnya. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar