RUZKA INDONESIA — Sejak 1998, TNI kembali terjun hadang aksi demo mahasiswa dari Gedung DPR menuju Bundaran HI Jakarta, Jumat (12/06/2026).
Situasi demo mahasiswa dari BEM UI dan berbagai perguruan tinggi di Jakarta berlangsung tidak kondusif.
Terjadi aksi dorong-dorong yang sudah menjurus ke aksi anarkis antara mahaisswa dengan TNI dan Polri.
Kehadiran TNI mendapat kecaman Amnesty International Indonesia yang mendesak pemerintah segera menarik pasukan TNI dari pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta.
Pengerahan massal aparat militer bersama kepolisian yang dinilai menciptakan suasana intimidasi terhadap warga sipil yang mengekspresikan hak konstitusionalnya.
Desak TNI Ditarik
Dalam keterangan resmi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa TNI bukanlah institusi yang memiliki mandat, pelatihan, atau kewenangan untuk mengendalikan demonstrasi sipil.
“TNI adalah alat pertahanan negara, bukan alat penegak ketertiban umum. Pengerahan mereka di tengah aksi damai justru mengaburkan batas antara keamanan nasional dan hak asasi manusia,” jelasnya.
Aksi yang digelar Aliansi BEM UI dan sejumlah kampus di Jakarta itu, yang bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”, awalnya direncanakan berpusat di Bundaran HI.
Namun, massa yang berjumlah lebih dari seribu orang—berangkat dari Kampus UI Depok dalam 16 kloter bus—terpaksa dialihkan ke depan Gedung DPR/MPR setelah dihadang oleh 4.151 personel keamanan, terdiri dari 500 prajurit TNI dan 3.651 anggota Polri.
Penyekatan di Semanggi dan Senayan membuat mahasiswa tertahan berjam-jam, meski aksi tetap berlangsung secara damai tanpa kekerasan. (***)
Jurnalis/Editor: Rusdy Nurdiansyah
Komentar