Saya tidak benci pemerintah. Saya tidak menginginkan kegaduhan tanpa arah. Tapi saya percaya bahwa kritik yang jernih dan berani adalah tanda cinta yang paling tulus kepada negeri ini. Dan cinta itu mengharuskan saya untuk bersuara: kembalikan uang rakyat untuk urusan rakyat. Kurban presiden, biayai dari kantong presiden.
RUZKA INDONESIA — Saya tidak sedang mempersoalkan ibadah kurban. Saya tidak sedang menyerang nilai keagamaan dari menyembelih hewan di hari raya Iduladha. Saya paham betul bahwa kurban adalah syiar Islam yang agung, dan seorang pemimpin yang menyembelih hewan kurban adalah hal yang lumrah, bahkan terpuji, di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia.
Tapi ada satu hal yang mengganjal keras di kepala saya dan tidak bisa saya diamkan: mengapa 1.098 ekor sapi kurban Presiden harus dibeli dengan uang negara?
Rp100 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari pajak yang Anda bayar, termasuk dari potongan penghasilan guru honorer yang masih berjuang mendapatkan Surat Keputusan (SK). Dari uang rakyat yang setiap tahun diminta untuk “berhemat” karena “kondisi fiskal yang menantang.”
Coba bayangkan sebentar apa yang bisa dilakukan dengan Rp100 miliar itu. Bisa membangun puluhan sekolah dasar di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) yang atapnya masih bocor. Mampu menggaji ribuan tenaga kesehatan di puskesmas terpencil selama setahun. Dapat membeli ribuan kursi roda untuk penyandang disabilitas yang selama ini diabaikan. Bahkan bisa memperbaiki ratusan kilometer jalan desa yang berlubang dan belum pernah diaspal sejak Indonesia merdeka. Tapi alih-alih semua itu, Rp100 miliar dipakai untuk membeli sapi, atas nama presiden, dengan uang kita semua.
Saya ingin jujur soal narasi yang dibangun pemerintah.
Ketika Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa anggaran ini bersumber dari “Pos Bantuan Presiden dan Bantuan Kemasyarakatan Presiden,” saya langsung mengernyitkan dahi. Pos anggaran itu memang ada, sah secara hukum, dan memiliki fleksibilitas penggunaan yang cukup lebar. Tapi fleksibilitas bukan berarti bebas dari pertanggungjawaban moral. Sah secara regulasi tidak otomatis benar secara etika. Dan di sinilah letak masalah yang sesungguhnya: kita hidup di zaman di mana legalitas sering dijadikan perisai untuk membenamkan pertanyaan terkait kepatutan.
Apakah ada aturan yang melarang presiden membeli sapi kurban dari APBN? Mungkin tidak ada yang secara eksplisit melarang. Tapi apakah itu berarti boleh dilakukan begitu saja, tanpa pertimbangan mendalam soal prioritas? Ini bukan soal hukum. Ini soal rasa.
Rasa yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin yang betul-betul merasakan denyut kehidupan rakyatnya.
Ada yang lebih mengusik dari sekadar angkanya.
Sapi-sapi yang dibagikan bukan sapi sembarangan. Kita bicara soal jenisnya yakni; Simental, Limousin, Brahman, Angus, Belgian Blue. Semuanya jenis-jenis sapi premium dengan bobot rata-rata di atas 800 kilogram. Ini bukan sapi kampung. Ini sapi kelas atas yang harganya bisa mencapai puluhan juta per ekor. Dan kita membelinya dari uang rakyat, lalu menyebarkannya ke 598 di seluruh daerah Indonesia, sementara 500 sapi lainnya disalurkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Saya tidak meragukan niat baik di balik distribusi itu. Tapi saya bertanya: siapa yang menentukan siapa “tokoh masyarakat” yang berhak mendapat sapi negara seharga puluhan juta? Apakah ada mekanisme transparan, akuntabel, dan terhindar dari kepentingan politik? Atau ini sekali lagi menjadi instrumen pembagian kebaikan yang berbalut kurban, namun sesungguhnya memperkuat jaringan loyalitas?
Saya tidak sedang menuduh, melainkan mempertanyakan. Dan dalam demokrasi yang sehat, pertanyaan semacam ini bukan fitnah, ini adalah hak dan kewajiban warga negara.
Mari kita bicara soal simbol dan narasi kekuasaan.
Ada sesuatu yang sangat terencana dari cara kurban presiden ini dikomunikasikan ke publik. Ribuan ekor sapi, tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, dengan nama presiden yang tersemat di sana. Ini bukan sekadar ibadah pribadi. Ini manajemen citra yang sangat terstruktur, yang sayangnya dibayar oleh rakyat yang sama yang menjadi audiensnya.
Di era media sosial, setiap sapi yang disembelih menjadi konten. Setiap pemotongan hewan kurban menjadi dokumentasi yang beredar dari pelosok Aceh hingga ujung Papua. Nama presiden disebut berulang kali. Foto-foto beredar. Narasi kemurahan hati dibangun berlapis-lapis. Dan semua itu, sekali lagi, dibiayai dari APBN.
Ini yang saya sebut sebagai “kurban citra”, ibadah yang sakral, tapi dimodifikasi menjadi alat komunikasi politik berbiaya negara. Kalau ini dilakukan dengan uang pribadi presiden, saya akan acungkan jempol dan bilang, luar biasa, pemimpin yang dermawan. Tapi ketika yang dipakai adalah uang rakyat, maka kemurahan hati itu bukan milik sang presiden, itu kemurahan hati rakyat yang dipinjam namanya.
Saya juga ingin menyentil soal konteks yang lebih luas.
Indonesia hari ini sedang bergelut dengan berbagai tekanan ekonomi yang nyata. Daya beli masyarakat tertekan. Harga-harga kebutuhan pokok belum sepenuhnya terkendali. Jutaan keluarga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Anggaran pendidikan dan kesehatan terus dibayangi efisiensi yang ketat. Di sisi lain, pemerintah sendiri yang belakangan ini getol berbicara soal penghematan, efisiensi anggaran, hingga pemangkasan pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak esensial.
Tapi Rp100 miliar untuk sapi kurban presiden ternyata esensial?
Saya paham bahwa secara proporsi, Rp100 miliar mungkin terlihat kecil dibanding total APBN yang mencapai ribuan triliun. Tapi persoalannya bukan soal proporsi matematis. Persoalannya adalah pesan yang dikirimkan oleh kebijakan ini kepada rakyat. Ketika rakyat diminta berhemat sementara presiden menggelontorkan Rp100 miliar dari uang publik untuk kurban, itu bukan sekadar kebijakan anggaran. Itu adalah narasi yang bertabrakan keras dengan realita.
Saya ingin berbicara dengan hormat, tapi juga dengan tegas.
Presiden Prabowo Subianto adalah seorang yang kaya. Menurut berbagai laporan, beliau termasuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia. Jika memang ingin berkurban untuk rakyat, jika memang ingin menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri, lakukan dengan uang pribadi. Itu akan menjadi teladan yang jauh lebih kuat, lebih autentik, dan lebih bermartabat. Seorang pemimpin yang berkurban dari kantong sendiri untuk rakyatnya adalah pemimpin yang dikenang sepanjang zaman.
Tapi ketika yang dipakai adalah uang rakyat, maka yang terjadi bukan teladan kemurahan, melainkan rakyat yang berkurban untuk membiayai citra pemimpinnya sendiri. Dan itu bukan kemuliaan. Itu ironi yang menyedihkan.
Di penghujung tulisan ini, saya ingin kembali ke titik paling mendasar.
Iduladha mengajarkan tentang keikhlasan pengorbanan. Nabi Ibrahim tidak menyuruh orang lain menanggung biaya pengorbanannya. Ia yang menanggung, ia yang menjalani, ia yang menyerahkan yang paling ia cintai. Esensi kurban justru terletak pada pengorbanan yang datang dari diri sendiri, bukan dari kantong orang lain, apalagi dari kantong rakyat yang sebagian masih kesulitan makan tiga kali sehari.
Maka ketika negara mengklaim kurban presiden sebagai bentuk kepedulian kepada rakyat, saya perlu meluruskan: itu bukan kepedulian presiden. Itu kepedulian rakyat kepada diri mereka sendiri, dengan presiden sebagai perantara yang meminjam nama.
Saya tidak benci pemerintah. Saya tidak menginginkan kegaduhan tanpa arah. Tapi saya percaya bahwa kritik yang jernih dan berani adalah tanda cinta yang paling tulus kepada negeri ini. Dan cinta itu mengharuskan saya untuk bersuara: kembalikan uang rakyat untuk urusan rakyat. Kurban presiden, biayai dari kantong presiden.
Itu bukan permintaan yang berlebihan. Itu hanya soal kepatutan. Dan kepatutan, sejatinya, adalah fondasi dari kepercayaan. (***)
Penulis: Djoni Satria/Kolumnis
Komentar