RUZKA INDONESIA – Bank Indonesia (BI) perlu memastikan kebijakan moneter tidak hanya kuat di level makro, tetapi juga benar-benar berdampak hingga ke daerah, di tengah tekanan global yang kian meningkat. Hal itu ditegaskan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris.
“Kita tidak sedang menghadapi situasi ekonomi yang biasa. Tekanan nilai tukar rupiah, fluktuasi harga energi global, dan meningkatnya inflasi daerah menjadi alarm bahwa stabilitas ekonomi harus dijaga lebih konkret, terutama di daerah,” ujar Fahira Idris di sela Kunjungan Kerja (Kunker) Komite IV DPD RI dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (BI) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Serang, Selasa (31/03/2026).
Menurut Senator Jakarta ini, kondisi inflasi di daerah terutama yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan bahwa tantangan ekonomi tidak lagi bersifat seragam, dan membutuhkan respons kebijakan yang lebih tajam di tingkat daerah.
“Kalau kebijakan moneter hanya kuat di pusat tetapi tidak terasa di daerah, maka yang terjadi adalah ketimpangan dampak. Ini yang harus kita jawab bersama,” tegasnya.
Dalam kunker tersebut, Fahira Idris menyampaikan dua rekomendasi utama kepada Bank Indonesia. Pertama, memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil di daerah.
Ia menilai stabilitas nilai tukar rupiah harus diterjemahkan menjadi stabilitas biaya produksi, distribusi, serta daya beli masyarakat. Stabilitas rupiah, jalasnya, tidak boleh berhenti sebagai angka, tetapi harus hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat mulai dari harga yang terkendali, usaha yang tetap berjalan, sampai daya beli yang terjaga.
Kedua, memperkuat ketahanan inflasi daerah secara lebih antisipatif dan terintegrasi. Fahira Idris menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan jangka pendek, tetapi harus dibangun melalui koordinasi kuat antara BI dan pemerintah daerah, termasuk dalam menjaga ekspektasi publik.
“Di tengah potensi krisis energi global, kita tidak bisa hanya reaktif. Kita harus membangun sistem pengendalian inflasi yang lebih kuat, lebih terkoordinasi, dan lebih berpihak pada masyarakat,” lanjutnya.
Fahira Idris juga menilai bahwa situasi global saat ini menjadi ujian nyata bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia, khususnya dalam memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan eksternal.
“Daerah-daerah di Indonesia adalah cerminan bahwa stabilitas ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kekuatan di daerah. Karena itu, kebijakan BI harus semakin responsif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Fahira Idris.
Selain dihadiri oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza Ma’ruf Moesa, Kunker DPD RI ini juga dihadiri OJK Provinsi Banten, BPS Kota Serang, Pimpinan Cabang Bulog Serang, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Banten serta Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten dan pemangku kepentingan terkait lainnya. (***)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar