RUZKA INDONESIA — Sambut peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) melalui LabSosio melakukan pemetaan sosial ruang publik di 267 kelurahan Jakarta.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi ruang publik sekaligus potensinya sebagai titik temu warga.
Hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam seminar bertajuk “Sensus Pemetaan Sosial 267 Kelurahan dalam Rangka Identifikasi ‘Titik Temu’ Warga Jakarta” yang diselenggarakan Departemen Sosiologi dan Pusat Kajian Sosiologi bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia (FISIP UI) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Rabu (04/03/2026).
Dosen Sosiologi UI, Dr. Sakti Wira Yudha, menjelaskan bahwa ruang publik Jakarta
mencerminkan keberagaman karakter wilayah, dari taman kota hingga RPTRA, namun menghadapi tantangan akses dan kesenjangan kualitas.
“Selain ukuran lahan, tingkat penggunaan ruang publik juga menjadi indikator penting dalam penelitian ini. Lebih dari 77 persen ruang publik di Jakarta tercatat rutin digunakan oleh masyarakat. Jakarta Timur mencatat tingkat penggunaan tertinggi sebesar 84 persen, diikuti Jakarta Utara sebesar 82 persen,” jelas Sakti.
“Di sisi lain, Jakarta Barat menghadapi tantangan dengan tingkat penggunaan ‘sesekali’ yang mencapai 32 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya revitalisasi,” tambahnya.
Penelitian juga menemukan adanya perbedaan signifikan antarwilayah. Jakarta Timur memiliki rata-rata ruang publik lebih luas (5.103 m²) dengan tingkat penggunaan tertinggi (84 persen),
sementara Jakarta Barat rata-rata lebih kecil (2.586 m²) dan kurang optimal. Kepulauan Seribu menonjol dengan aset khas berupa dermaga dan pantai publik.
Aspek inklusivitas turut menjadi sorotan. Jakarta Timur tercatat paling inklusif di angka 87 persen.
Di wilayah ini, zonasi aktivitas memungkinkan berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, dewasa hingga lansia, beraktivitas dalam satu ruang publik.
Sebaliknya, di beberapa wilayah seperti Jakarta Utara, ruang publik cenderung lebih eksklusif. Sementara di Jakarta Selatan terjadi hambatan akses terutama di kawasan perumahan elit dan di Jakarta Pusat pada area padat gedung-gedung tinggi.
Penelitian juga menemukan potensi quick win: sekitar 70 persen ruang publik hanya memerlukan perbaikan ringan seperti pengecatan, bangku taman, atau peneduh portable.
Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu memiliki peluang terbesar untuk intervensi cepat, sementara Jakarta Utara menghadapi tantangan lebih kompleks implikasi dari banjir rob dan sengketa lahan.
Berdasarkan temuan tersebut, Sakti merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain memprioritaskan wilayah dengan potensi quick win seperti Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu, menerapkan pendekatan placemaking melalui zonasi aktivitas untuk meningkatkan inklusivitas ruang publik, serta meningkatkan aksesibilitas melalui perbaikan jalur pejalan kaki, penerangan, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
Sakti juga menekankan, “pengelolaan ruang publik perlu melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, komunitas lokal, hingga sektor swasta, guna memperkuat pengelolaan ruang publik secara kontinu sekaligus membangun modal sosial masyarakat.”
Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Jakarta diharapkan dapat mewujudkan visinya sebagai kota global yang modern, humanis, dan berbudaya, sekaligus siap menyambut peringatan 500
tahun eksistensinya pada tahun 2027.
Seminar ini menjadi ruang refleksi bersama mengenai pentingnya memahami kota bukan hanya sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang hidup dan terus dibentuk melalui interaksi warganya. (***)
Jurnalis: Ruzka Azra Muhammad
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar