RUZKA INDONESIA — Belum genap masa transisi pemerintahan berjalan mapan, riuh suksesi kepemimpinan 2029 justru mulai menggema.
Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno yang memberikan garansi dukungan kepada Prabowo Subianto untuk maju dua periode, namun menggantung posisi Gibran Rakabuming Raka, memantik sorotan tajam publik.
Manuver tersebut dinilai menjadi sinyal awal ketidaksolidan internal pemerintahan, di tengah situasi nasional yang masih dibebani beragam persoalan krusial.
Elite politik dianggap lebih sibuk memoles hasrat kekuasaan ketimbang membereskan tumpukan krisis kerakyatan.
Dukungan Prematur dan Sinyal Retak Koalisi
Dalam pernyataannya, Eddy Soeparno menegaskan PAN konsisten mendukung Prabowo Subianto hingga periode kedua.
Namun, ia secara terbuka menyebut peluang Gibran Rakabuming Raka kembali mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 masih terbuka dan belum dipastikan.
Politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, menilai sikap PAN tersebut bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan bentuk bargaining politik yang dilakukan terlalu dini.
“Ini sinyal kuat bahwa koalisi tidak sedang baik-baik saja. Membicarakan 2029 saat kabinet baru seumur jagung menunjukkan ego sektoral partai yang melampaui kepentingan kerja eksekutif. Dalam kalkulasi jangka panjang partai pendukung, posisi Gibran tampak mulai dipinggirkan,” ujar Denny dalam keterangan yang diterima, Jumat (06/02/2026).
Amnesia terhadap Persoalan Kerakyatan
Di tengah kegaduhan elite membicarakan kursi kekuasaan, realitas di tingkat akar rumput justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik. Pemerintah dinilai mengalami “amnesia” terhadap serangkaian persoalan nasional yang membutuhkan penanganan segera.
Sejumlah krisis yang mencuat di daerah dinilai belum mendapatkan perhatian memadai. Di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh hingga wilayah lain bencana banjir bandang dan longsor telah melumpuhkan ekonomi lokal serta menelan korban jiwa. Hingga kini, skema rekonstruksi permanen bagi para pengungsi masih belum menunjukkan kejelasan.
Di sektor pendidikan, publik juga diguncang oleh kasus meninggalnya siswa bunuh diri akibat kemiskinan, serta ambruknya bangunan sekolah di sejumlah daerah terpencil. Isu keselamatan dan rasa aman di lingkungan pendidikan dinilai tenggelam di tengah hiruk-pikuk wacana politik elektoral.
Sementara itu, tekanan ekonomi riil masih membayangi masyarakat. Fluktuasi harga pangan yang belum terkendali serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus menghantui kehidupan pekerja sepanjang awal 2026.
Kritik Etika Politik
Denny Charter menyebut fenomena ini sebagai bentuk “politik rabun dekat”. Menurutnya, sangat tidak etis bagi partai pendukung pemerintah melempar isu periode kedua di saat rakyat masih berduka akibat bencana alam.
“Seharusnya fokus utama adalah memastikan kabinet yang gemuk ini bekerja efektif. Jika baru setahun sudah bicara periode kedua, kapan mereka benar-benar bekerja untuk rakyat? Rakyat tidak membutuhkan janji 2029, rakyat membutuhkan bantuan nyata di pengungsian Aceh dan Sumatera hari ini,” jelas Denny Charter
Pemerintahan Prabowo–Gibran kini berada di persimpangan ujian kredibilitas. Apakah akan terseret dalam pusaran obsesi kekuasaan lima tahun mendatang, atau kembali menjejak rel pelayanan publik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang menggerus rasa keadilan masyarakat. (***)
Kontributor: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar