RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Pemprov Jawa Barat (Jabar) saat ini memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi dengan target penyelesaian hingga 2026.
Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Provinsi Jabar dari daerah pemilihan Kota Depok-Bekasi, Pradi Supriatna dalam keterangan yang diterima, Ahad (23/11/2025).
“Jawa Barat sedang fokus pada perbaikan infrastruktur jalan. Insya Allah jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi akan dilicinkan (diperbaiki) hingga 2026. Setelah itu, pada 2027 baru akan diarahkan untuk memberikan dukungan ke 27 kota dan kabupaten,” ungkap Pradi.
Selain itu, Pradi turut menyoroti upaya pemulihan fungsi alam, termasuk penataan daerah aliran sungai (DAS).
Menurutnya, beberapa titik di Kots Depok membutuhkan perhatian karena kondisi kepadatan bantaran sungai yang telah mengganggu aliran air.
Baca juga: Pemkot Depok akan Segera Serahkan Bangunan untuk MTsN 2 ke Kemenang
“Saya berharap Depok juga menjadi prioritas, karena ada DAS yang semakin padat dan sempit sehingga menghambat aliran air. Ini perlu segera ditangani,” harap Pradi.
Pada sektor transportasi, ia menyampaikan Gubernur Jabar tengah mempersiapkan penguatan angkutan publik melalui penambahan armada dan jalur kereta, dengan alokasi anggaran berskala triliunan rupiah.
“Harapan saya anggaran ini dapat masuk ke Depok. Mobilitas warga Kota Depok tinggi sehingga dukungan transportasi publik sangat penting,” tuturnya.
Terkait permasalahan sampah, Pradi menilai perlunya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten, serta melibatkan pihak swasta.
“Terobosan akan muncul ketika ada kemauan. Kita juga perlu mengapresiasi pihak swasta yang turut membantu pengelolaan sampah. Di provinsi, fungsi kami memastikan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efisien,” jelasnya.
Baca juga: Gandeng Kementerian Lingkungan Hidup, DLHK Depok Bersihkan Situ Gadog
Pradi juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah pusat. Selain memastikan pemenuhan gizi masyarakat, program ini dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi lokal.
“Di Depok, dari target 150 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saat ini baru sekitar 60 titik yang terdata dan 46 di antaranya sudah beroperasi. Masih ada sekitar 90 titik yang perlu dipenuhi hingga akhir tahun,” terangnya.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 24 Agustus 2025, Jawa Barat memiliki 1.479 SPPG aktif yang melayani 5.286.816 penerima manfaat.
“Program ini tidak hanya sekadar memberi makanan, tetapi juga menggerakkan ekonomi. Jika setiap titik SPPG menyerap 50 tenaga kerja, dampaknya luar biasa,” pungkas Pradi. (***)
