RUZKA-REPUBLIKA NETWORK – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai perluasan layanan Transjabodetabek akan membantu mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.
“Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60 persen warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum,” kata Djoko lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (2/4/2025).
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu juga menyebut penerapan jalan berbayar dibutuhkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta.
“Penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” katanya.
Djoko menuturkan, pengembangan atau peningkatan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan merupakan kata kunci mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum.
Terlebih, saat ini beban masyarakat, khususnya generasi muda, cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor.
“Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi,” katanya.
Hal itu lantaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum.
Padahal, sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri.
“Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum,” ujarnya.
Djoko mencatat ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi angkutan umum hanya tersisa 2 persen, sedangkan mobil 23 persen dan sepeda motor mencapai 75 persen.
“Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Saat ini, keempat rute tersebut tengah diuji coba dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta. Selanjutnya, rute ketiga dan keempat akan ada layanan untuk wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol, Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap memperluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek untuk mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi.
"Pemerintah Jakarta sekarang ini betul-betul berkeinginan secara perlahan untuk mengubah orientasi dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum," kata Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Jakarta sebagai kota yang terus-menerus memperbaiki diri menuju kota global pada 2045 masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor transportasi.
Oleh karena itu,Pemprov DKI terus berupaya mengembangkan sistem transportasi yang lebih baik dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan kepada kendaraan pribadi.
Maka, TOD (Transit Oriented Development) yang ada dikembangkan, sehingga akan memberikan banyak kemudahan bagi warga dari manapun.
Dia berharap, Operasi Lintas Jaya 2025 dapat berjalan optimal, memberi dampak nyata pada pengurangan kemacetan serta meningkatkan kedisiplinan dan keselamatan pengguna jalan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengemukakan bahwa layanan bus Transjabodetabek nantinya sama seperti Transjakarta sehingga masyarakat mendapat layanan sama seperti saat menaiki armada Transjakarta.
"Busnya dari layanan yang sekarang Transjakarta, dilayani oleh Transjakarta," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Transjabodetabek merupakan perluasan layanan Transjakarta ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).
Harapannya, warga Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta mendapatkan kualitas layanan seperti menaiki armada Transjakarta.
"Kemudian ini nantinya menarik mereka untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan layanan angkutan umum," katanya.
Pada akhirnya, upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan yang masuk ke Jakarta dan memperbaiki kualitas udara Jakarta.
Merujuk data dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2023, penyebab polusi udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) antara lain berasal dari asap kendaraan bermotor sebesar 44 persen.
Syafrin menambahkan Pemprov DKI saat masih mengkoordinasikan layanan Transjabodetabek dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan Jakarta terus-menerus memperbaiki diri menuju kota global pada 2045 dan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor transportasi.
Karena itu, Pemprov DKI terus berupaya mengembangkan sistem transportasi yang lebih baik dan terintegrasi.
Pengembangan kota yang memprioritaskan aksesibilitas transportasi publik, dengan memadukan fungsi hunian, komersial dan ruang publik di sekitar stasiun atau titik transit utama atau transit oriented development pun dilakukan.
Hal ini diharapkan akan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dari manapun ke Jakarta dan kembali ke wilayahnya masing-masing serta mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi. ***
Komentar