RUZKA INDONESIA — Posisi petani dalam ekosistem industri kelapa sawit Indonesia dinilai masih lemah.
Padahal, para petani hanya mengelola sekitar 42 persen lahan perkebunan sawit nasional.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Dr. Ir. Muhammad Abdul Ghani, M.S mengatakan produktivitas perkebunan rakyat masih sekitar separuh dibandingkan perkebunan milik korporasi.
Adapun, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola industri sawit secara menyeluruh.
“Ekosistem industri menurut kami ada yang tidak pas. Petani yang menguasai 42 persen, faktanya produktivitas hanya separuh dibandingkan korporasi,” kata Ghani yang disampaikan dalam Forum Diskusi Terbatas Rumah Sawit Indonesia (RSI) di IPB University, Bogor, Senin (31/08/2026).
Forum mengangkat tema “Membangun Ketahanan, Kemandirian Pangan dan Energi Melalui Nexus Baru Tata Kelola Sawit Berkelanjutan.”
Menurut Ghani, posisi petani dalam ekosistem industri sawit belum sepenuhnya setara. Karena itu, pengembangan industri harus diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan petani dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ia juga mendorong adanya ideologi investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan perusahaan. Investasi, menurutnya, harus mampu menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih luas.
Ghani mencontohkan investasi besar di sektor padat modal belum tentu menyerap banyak tenaga kerja. Sebaliknya, investasi di sektor perkebunan dapat melibatkan lebih banyak masyarakat melalui aktivitas hulu hingga rantai pasok.
“Cara pandang korporasi ke depan harus diubah,” tegas Ghani. Menurutnya, masyarakat sekitar harus dipandang sebagai bagian penting dari ekosistem keberlanjutan perusahaan.
Kemandirian Pangan dan Energi
Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia, Ir. Kacuk Sumarto, MBA, mengatakan industri sawit memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan dan energi nasional.
Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat kedaulatan pangan dan energi agar tidak terlalu bergantung pada impor. Krisis global, konflik politik, hingga perubahan iklim dapat mengganggu rantai pasok dunia.
Kacuk menilai perkebunan sawit memiliki potensi besar untuk mendukung tanaman pangan dan energi. Program Peremajaan Sawit Rakyat juga dapat meningkatkan produktivitas tanpa harus melakukan ekspansi lahan baru.
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof. Dr. Ir. Hariyadi, MS, menawarkan konsep Nexus Baru (7 TAS+). Konsep tersebut mendorong tata kelola sawit yang melihat keterkaitan ekonomi, lingkungan, sosial, tata ruang, dan kelembagaan.
Menurut Hariyadi, pendekatan parsial tidak lagi cukup menghadapi kompleksitas persoalan sawit. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai sektor.
“Keberlanjutan bukan lagi sekadar persoalan produksi minyak sawit atau isu lingkungan semata,” ujar Hariyadi.
Sementara itu, pakar dan pengamat senior tata kelola kelapa sawit, Ir. Petrus Gunarso, Ph.D., M.Sc., menekankan pentingnya pengelolaan bentang alam secara terpadu. Ketahanan pangan, energi, dan iklim tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral.
Menurutnya, kawasan konservasi, hutan produksi, perkebunan sawit, pertanian pangan, sungai, hingga permukiman harus dikelola dalam satu kerangka tata ruang yang jelas.
Melalui tata kelola yang terintegrasi, industri sawit diharapkan tetap menjadi penggerak ekonomi nasional. Namun, manfaatnya juga harus dirasakan lebih luas oleh petani, masyarakat, dan lingkungan. (***)
Jurnalis/Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
