RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan pernyataan sikap dan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia.
Diana kena saksi Biro Pers Kepresidenan karena melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/09/2025)
PWI Pusat menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat konstitusi serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Baca juga: Kasus Pencabutan ID Card Wartawan Istana, Dewan Pers Minta Semua Pihak Hormati Kebebasan Pers
“Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” jelas Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir dalam siaran pers yang diterima, Ahad (28/09/2025).
Munir juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
Menurut Munir, pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan karena menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.
Baca juga: Tanya Kasus MBG ke Presiden Prabowo, Istana Cabut Kartu Liputan Wartawan CNN, Ini Kronologisnya!
Munir juga mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir. (***)
