RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggelar Konsultasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia, di Jakarta Kamis, 23November 2025.

Acara yang digelar tersebut lebih layak disebut sebagaisosialisasi SNDC Indonesia ketimbang konsultasi sebab publik tidak mempunyai kesempatan yang adil dan bermakna dalam penyusunan SNDC yang akan disetorkan menjelang perhelatan Conference of the Parties (COP)30- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 10-21 November 2025.

“Aspirasi masyarakat tidak mungkin hadir bila masyarakat bahkan tidak diberi akses terhadap dokumennya. Proses partisipasi seharusnya berlangsung sebelum keputusan dibuat, bukan hanya pada saat konsultasi formal,” ujar Koordinator Tim Lobi Koalisi JustCOP, Nadia Hadad yang juga Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan dalam sistem pers yang diterima, Kamis (23/10/2025).

Koalisi JustCOP menilai, publik kesulitan mengakses dokumen SNDC sampai akhirnya digelarnya acara tersebut.

Baca juga: Soroti Kinerja Setahun Prabowo-Gibran, Senator Sampaikan Tiga Tantangan

Seharusnya, pemerintah memberikan akses dan melibatkanmasyarakat sejak awal pembahasan dan penyusunan dokumen SNDC sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi krisis iklim.

Partisipasi publik penting untuk memastikan terciptanya keadilan sosial dan ekologis bagi masyarakat luas dan bukan hanya bagi sekelompok orang.

Dari sisi substansi, dokumen SNDC yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup mengandung berbagai kelemahan.

Dalam sektor energi, kendati Indonesia menyatakan angka pengurangan emisi tertentu, rencana pembangunan ketenagalistrikan masih menunjukkan adanya pembangunan pembangkit berbahan bakar batu bara sebesar 6,3 GigaWatt (GW) secara on-grid dan 20 GW secara off-grid, serta tambahan 10,3 GW pembangkit berbahan gas.

Baca juga: Upaya Persatuan Guru Besar Indonesia Sepakati Bentuk Satgas Lingkungan Berkelanjutan

Hal ini menunjukkan bahwa, dengan skema pembangunanenergi terbarukan yang paling ambisius sekalipun, target pengurangan emisi Indonesia akan sulit tercapai.

“Dengan demikian, SNDC yang disampaikan lebih dapat dipandang sebagai langkah formal dan pencitraan, yang kemungkinan besar hanya menjadi penanda di forum-forum internasional seperti COP Iklim di Brasil, pertengahan November mendatang,” kata Iqbal Damanik, anggota Koalisi JustCOP yang juga Climate dan Energy Manager Greenpeace Indonesia.

Dalam dokumen SNDC, terlihat bahwa pemerintah mengesampingkan sektor hilirisasi nikel dan industri yang hard to abate seperti baja dari kewajiban dekarbonisasi.

Pendekatan ini justru menunjukkan bahwa target penurunan emisi belum sepenuhnya diarusutamakan dalam strategi pembangunan, melainkan dikompromikan untuk ambisi pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Baca juga: Mendorong Literasi Keuangan Keluarga Muda Hingga Pengusaha Melalui Kolaborasi dan Inovasi

Padahal sektor-sektor tersebut berkontribusi signifikan terhadap agregat emisi nasional dan jadi kunci dalam menentukan arah transisi energi berkeadilan.

Langkah ini menunjukkan pemerintah Indonesia hampir tidak memiliki cara alternatif untuk menurunkan emisi karbon sekaligus menumbuhkan ekonomi yang berkualitas.

Bhima Yudhistira, anggota Koalisi JustCOP yang juga Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, pemerintah gagal dalam memahami konsep pembangunan ekonomi.

Menurutnya, sinergi antara dekarbonisasi industri, pengembangan ekonomi restoratif, dan transisi energi bisa menurunkan emisi karbon sekaligus juga membuka lapangan kerja, mengendalikan tingkat inflasi, sekaligus mendorong adanya penciptaan nilai tambah di berbagai sektor.

Baca juga: Wajah Baru Episode Kuta Bali Tampil Lebih Kuat, Solid, dan Siap Menyambut Tamu

“Sayangnya pemerintah masih mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor ekstraktif. Sehingga cukup aneh apabila setelah 2030 emisi karbon [diproyeksikan] langsung turun. Itu roadmap yang mustahil dilakukan,” papar Bhima.

Tentang JustCOP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) adalah jaringan masyarakat sipil yang memperjuangkan tata kelola iklim berbasis hak dan demokratis, dengan menempatkan komunitas terdampak sebagai aktor utama perubahan. (***)