RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Ade Firmansyah sukses menuntaskan masa reses Sidang III tahun 2025 di daerah pemilihan (dapil). Cilodong dan Tapos.

Anggota dewan yang akrab disapa Adef ini aktif menyambangi dan berdialog langsung dengan konstituen.

Lalu, Adef menyerap berbagai aspirasi krusial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Reses yang dilaksanakan di berbagai titik, mulai dari lingkungan RT/RW serta Lembaga Pendidikan, menunjukkan komitmen Adef dalam menjalankan fungsi representasi dan menjemput bola permasalahan warga.

Baca juga: Reses Anggota DPRD Depok Turiman, Dengarkan Aspirasi dan Sampaikan Program Investasi Modal Usaha Bergulir

Sorotan Utama Aspirasi Warga

Sejumlah isu mendesak menjadi fokus utama dalam setiap pertemuan. Isu-isu tersebut dikelompokkan menjadi tiga poin utama:

1. Infrastruktur dan Pembangunan Lingkungan

Aspirasi terkait infrastruktur menjadi keluhan yang paling sering disampaikan. Warga Tapos secara umum, mendesak agar perbaikan di titik-titik prioritas segera ditindaklanjuti. Selain itu, permintaan perbaikan infrastruktur yang diprioritaskan melalui Pokok Pikiran (Pokir) atau program khusus juga mengemuka.

"Kami mencatat desakan terhadap infrastruktur ini sebagai hal yang sangat mendesak. Perbaikan jalan, saluran, hingga jembatan adalah kunci mobilitas dan keselamatan warga," jelas Ade Firmansyah dalam keterangan yang diterima, Selasa (07/10/2025).

Warga juga meminta penjelasan detail mengenai mekanisme dan peruntukan dana Rp300 juta untuk satu RW, menunjukkan antusiasme warga terhadap program pembangunan berbasis kewilayahan.

Baca juga: Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor Mu'ad Khalim, Serap Aspirasi dan Tindaklanjuti Keluhan Masyarakat

2. Kesehatan dan Pelayanan Publik

Di bidang kesehatan, salah satu kasus darurat yang menarik perhatian adalah permohonan bantuan fasilitasi operasi katarak bagi suami seorang warga.

Kendala utama pasien adalah BPJS yang tidak aktif karena tunggakan, sehingga operasi tidak dapat dilakukan.

Ade Firmansyah menyatakan akan segera memfasilitasi koordinasi dengan dinas terkait agar hak kesehatan warga dapat terpenuhi.

Selain itu, warga menyoroti perlunya peningkatan pelayanan BPJS setelah adanya temuan kasus pasien yang diminta pulang meskipun kondisinya belum sepenuhnya pulih. Isu Universal Health Coverage (UHC) dan pertanyaan mengenai penghapusan santunan kematian juga menjadi agenda dialog.

Baca juga: Reses Anggota DPRD Depok H Bambang Sutopo, Hadirkan Pemilihan Sampah Berbasis Aplikasi

3. Pendidikan dan Kesejahteraan Lembaga

Dari sektor pendidikan, di Kecamatan Tapos, aspirasi berfokus pada dukungan fasilitas. Permintaan agar pengajuan Pokir berupa laptop dan printer dijadikan skala prioritas disampaikan guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

Permintaan penjelasan rinci mengenai mekanisme teknis pengajuan Pokir untuk Sarpras pun muncul agar proses pengajuan ke depan dapat berjalan lancar.

Dorongan untuk Kepemudaan

Tak hanya itu, isu kepemudaan juga menjadi perhatian. Perwakilan pemuda mendesak agar urusan kepemudaan lebih diperhatikan dan menanyakan kemungkinan pengajuan Pokir untuk kegiatan kepemudaan.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari Juara, 'Good Looking' dalam Balutan Batik di Fashion Show DeFF 2025

Masalah Kritis Sampah di Vila Pertiwi:

Secara spesifik, Ade Firmansyah menerima laporan serius terkait persoalan sampah di lingkungan Vila Pertiwi, Kelurahan Sukamaju. Warga mengeluhkan terkendalanya armada pengangkutan sampah, yang berakibat pada penumpukan sampah masif di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di wilayah tersebut.

"Persoalan sampah adalah masalah klasik yang harus ditangani secara serius karena menyangkut kesehatan lingkungan. Kami akan segera tindak lanjuti kendala armada ini, karena tumpukan sampah di TPS Vila Pertiwi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," ungkap Ade Firmansyah.

Ia juga menerima masukan konstruktif terkait pemanfaatan sumber daya eksternal, yaitu dorongan untuk memaksimalkan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kota Depok, termasuk saran untuk membuat basis data (database) perusahaan yang terarah agar pengajuan proposal CSR lebih efektif.

Baca juga: Reses, Anggota DPRD Depok Qonita Lutfiyah Berkewajiban Perjuangkan Aspirasi Warga

"Seluruh aspirasi yang masuk, baik itu terkait perbaikan lingkungan, kesehatan warga, maupun dukungan untuk pendidikan dan kepemudaan, sudah kami catat dan petakan. Ini adalah amanah yang wajib kami tindaklanjuti di tingkat legislatif, baik melalui penganggaran Pokir maupun pengawasan program Pemerintah Kota Depok," terang Ade Firmansyah.

Rencananya, seluruh hasil reses ini akan segera ditindaklanjuti dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama Pemerintah Kota Depok untuk memastikan aspirasi warga Tapos dan Cilodong dapat terwujud. (***)