RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Mu'ad Khalim, melaksanakan kegiatan Reses masa sidang I Tahun 2025/2026 di daerah pemilihannya, yaitu Wilayah Kecamatan Klapanunggal (Dapil II), Senin (06/10/2025)

.Kegiatan reses ini merupakan agenda wajib anggota dewan untuk secara langsung turun ke lapangan, bertemu dengan konstituen, serta menyerap aspirasi dan menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat.

Mu'ad Khalim, yang bertugas di Komisi II, menegaskan bahwa ini adalah bagian fundamental dari tugasnya untuk memastikan suara dan kepentingan masyarakat terwakili dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kabupaten.

Baca juga: Reses Anggota DPRD Depok H Bambang Sutopo, Hadirkan Pemilihan Sampah Berbasis Aplikasi

Bertempat di luar masa sidang dan di luar gedung DPRD, reses ini menjadi wadah penting untuk menjaring, menampung, dan menindaklanjuti pengaduan warga.

Dalam dialog yang intensif dengan perwakilan masyarakat desa, beberapa isu menjadi perhatian utama.

"Kami mengunjungi masyarakat dan berdialog langsung. Rata-rata perwakilan desa menyampaikan permintaan utama terkait pekerjaan," ungkap Mu'ad Khalim.

Baca juga: BPS: Pada September 2025, Inflasi Depok Capai 0,25 Persen

Meskipun isu ketenagakerjaan menjadi prioritas, ia juga mencatat berbagai usulan penting lainnya yang meliputi:

1. Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).

2.Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

3. Pembangunan sarana pendidikan (SMP/SMA).

4. Pengadaan mesin pemilah sampah.

5. Penanganan dampak dari perusahaan di wilayah tersebut.

Baca juga: UI Greencitymetric Award 2025, Kota Surabaya sebagai Kabupaten/Kota Paling Berkelanjutan

Ia berkomitmen penuh terhadap semua masukan yang diterima. Ia menekankan bahwa hasil reses ini tidak hanya sekadar catatan, tetapi akan menjadi bahan serius untuk dibahas dalam rapat-rapat DPRD.

"Hasil Reses kemudian akan dibahas dalam rapat DPRD dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor. Selama bisa diperjuangkan, tetap akan diperjuangkan, karena ini merupakan hak masyarakat," jelas Mu'ad Khalim. (***)

Jurnalis: Dwi Retno