RUZKA—REPUBLIKA NETWORK — Berbagai program terobosan dalam Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 patut mendapat apresiasi. Salah satunya adalah Program Magang Fresh Graduate bagi peserta lulusan D3 dan S1. Bagi Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris, inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pengangguran muda karena memberikan insentif setara UMP selama enam bulan dan diarahkan sebagai stimulus percepatan ekonomi.

“Lulusan baru sering menghadapi kendala experience trap karena banyak perusahaan meminta pengalaman kerja, sementara fresh graduate belum memilikinya. Program magang ini memberi jawaban persoalan tersebut. Hemat saya, program ini memberi solusi dengan menyediakan ruang praktik langsung yang dilengkapi dengan insentif setara UMP serta menunjukkan desain kebijakan kolaboratif yang memperkuat link and match antara perguruan tinggi dan industri,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana disampaikan kepada RUZKA INDONESIA, Rabu (17/09/2025).

Namun, menurut Senator Jakarta ini, program magang ini juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya, memastikan mutu pengalaman belajar terjaga karena tidak semua perusahaan memiliki sistem pelatihan yang terstruktur.

Jangan sampai peserta magang bisa terjebak dalam pekerjaan administratif tanpa peningkatan keterampilan. Tantangan lainnya adalah potensi ketimpangan wilayah.

Daerah dengan basis industri kuat akan lebih diuntungkan dibanding daerah lain. Keberlanjutan pasca magang juga menjadi tantangan tersendiri. Tanpa skema transisi yang efektif, pengalaman enam bulan bisa berakhir tanpa membuka peluang kerja nyata.

Dari berbagai tantangan tersebut, lanjut Fahira Idris, setidaknya terdapat sejumlah rekomendasi yang patut menjadi perhatian.

Pertama, standarisasi dan sertifikasi output. Setiap program magang harus menghasilkan sertifikat kompetensi yang diakui industri. Model seperti National Internship Program di Korea Selatan dapat dijadikan rujukan, di mana peserta magang mendapatkan sertifikasi yang meningkatkan daya tawar mereka di pasar kerja.

Kedua, skema insentif bagi perusahaan. Selain dukungan pemerintah, perusahaan yang benar-benar merekrut alumni magang menjadi karyawan tetap bisa diberi insentif pajak atau subsidi pelatihan. Praktik serupa dilakukan di Jerman melalui apprenticeship system, di mana industri aktif berinvestasi pada program pelatihan atau magang karena ada dukungan regulasi dan insentif untuk mereka.

Ketiga, pengawasan mutu program. Fahira Idris merekomendasikan dibentuk task force independen (gabungan perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan Kadin) untuk melakukan audit kualitas magang. Audit bisa menggunakan sistem feedback loop dari peserta agar evaluasi berbasis pengalaman nyata, bukan hanya laporan formal perusahaan.

Keempat, fokus pada sektor prioritas ekonomi. Arahkan penempatan program magang ke sektor strategis (manufaktur, digital economy, energi terbarukan, kesehatan) agar magang tidak hanya menjadi jembatan kerja, tetapi juga akselerator transformasi ekonomi.

Kelima, model hybrid dan inklusif. Tidak semua daerah punya ekosistem industri kuat. Oleh karena itu, program bisa memasukkan model virtual internship (skema magang jarak jauh atau remote) agar akses lebih merata. Penting juga memastikan program ini inklusi bagi penyandang disabilitas atau lulusan dari daerah terpencil dengan menyediakan matching system yang adaptif.

Keenam, monitoring keberlanjutan karier. Penting dilakukan tracer study nasional untuk melacak keberlanjutan karier peserta pasca magang. Data ini akan membantu pemerintah menilai efektivitas program sekaligus melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif.

“Kita semua tentunya berharap, program Magang Fresh Graduate menjadi lebih dari sekadar stimulus jangka pendek, tetapi berkembang menjadi instrumen reformasi pasar tenaga kerja dan pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, desain dan implementasinya harus dijaga dengan serius,” pungkas Fahira Idris. (***)