RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Hingga kini DPR RI belum membahas surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, ada dua kemungkinan lambatnya Pimpinan DPR RI dalam membahas usulan Forum Purnawirawan TNI tersebut.

Pertama, Pimpinan DPR RI bisa jadi melihat usulan Forum Purnawirawan TNI sangat sensitif. Bila Pimpinan DPR RI salah menyikapi usulan tersebut dapat berdampak pada terganggunya stabilitas politik nasional.

"Jadi, pilihan memperlambat pembahasan usulan tersebut bisa jadi sebagai upaya mendinginkan suasana agar permasalahan itu dapat dibahas lebih tenang dan jernih. Dengan begitu, keputusan yang diambil nantinya sudah melalui pertimbangan yang komprehensif dan objektif secara politik," ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA di Jakarta, Jumat (25/07/2025).

Hal itu juga dimaksudkan agar diperoleh beragam opsi yang dapat diterima pihak Forum Purnawirawan dan kubu Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan DPR RI bisa saja sedang menyiapkan solusi win-win solution.

"Dengan cara itu, Pimpinan DPR RI berharap tidak ada pihak yang kehilangan muka. Termasuk tentunya Forum Purnawirawan TNI yang sudah memberi sinyal akan menduduki DPR RI bila usulan mereka tidak direspons. Dengan win-win solution diharapkan Forum Purnawirawan TNI bisa lebih melunak," tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Dua, Pimpinan DPR RI bisa jadi bukan lambat dalam merespon usulan Forum Purnawirawan TNI. Menurut Jamil, bisa jadi Pimpinan DPR RI sudah punya opsi penyelesaian, namun saat ini dinilai belum tepat disampaikan, baik kepada Forum Purnawirawan TNI maupun khalayak luas.

"Pimpinan DPR RI bisa jadi menilai saat ini belum momentumnya menyampaikan penyelesaian masalah yang krusial dan sensitif tersebut. Situasi yang masih panas bisa jadi menjadi pertimbangan utamanya.

Pertimbangan DPR RI khawatir bila saat ini disampaikan opsi penyelesaian pemakzulan Gibran bisa menjadi bumerang. Hal ini tentu dapat menganggu stabilitas politik.

Ditambahkam Jamil, kedua opsi itu memang dapat mengganggu psikologis masyarakat, karena sebagian masyarakat bisa saja menilai Pimpinan DPR RI tidak responsif terhadap usulan rakyatnya.

Untuk mencegah penilaian demikian, seyogyanya Pimpinan DPR secara kontinyu menyampaikan progres penanganan usulan pemakzulan tersebut. Dengan begitu, rakyat tidak menilai DPR abai terhadap aspirasi rakyatnya.

"Bahkan lebih ideal bila Pimpinan DPR RI mengundang Forum Purnawirawan TNI untuk membahas usulan tersebut. Dengan begitu, Forum Purnawirawan TNI merasa aspirasinya tidak diabaikan," lanjutnya.

"Dengan melibatkan Forum Purnawirawan TNI dalam pembahasan pemakzulan Gibran, diharapkan ada persepsi yang sama dalam solusi yang diambil. Hal ini kiranya dapat meredakan reaksi Forum Purnawirawan TNI terhadap keputusan yang akan diambil DPR RI," pungkas Jamil. (***)