RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Isu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di Papua kiranya tidak berkorelasi dengan isu pemakzulan Gibran yang digulirkan para purnawirawan TNI.

Hal itu dikemukakan oleh Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, Rabu (09/07/2025) petang. Menurutnya, kedua isu tersebut tampaknya tidak saling berkaitan.

Isu Gibran berkantor di Papua untuk mempercepat pembangunan di Papua awalnya dimunculkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dengan maksud untuk menyampaikan penugasan Wapres Gibran ke Papua.

Sementara isu pemakzulan Gibran dimunculkan para purnawirawan TNI. Isu ini dimunculkan tanpa terkait dengan isu yang dilontarkan Yusril.

"Jadi, isu Gibran akan berkantor di Papua kiranya tidak dimaksudkan untuk menutupi isu pemakzulan Gibran. Karena isu Gibran berkantor di Papua tidak cukup seksi dan kuat untuk menutupi isu pemakzulan Gibran," ungkap Jamil.

Jamil menjelaskan, dalam counter isu, seharusnya diciptakan isu yang lebih kuat agar dapat menenggelamkan isu tertentu. Dengan begitu, isu tersebut dapat menutupi isu yang akan ditenggelamkan.

"Namun hal itu tidak berlaku pada isu terkait Gibran. Isu pemakzulan Gibran tampak lebih kuat daripada isu Gibran akan berkantor di Papua," jelasnya.

Sehingga terlalu dini untuk menyatakan bila isu Gibran berkantor di Papua sengaja dikemas dimunculkan untuk menutupi isu pemakzulan Gibran.

"Lagi pula, Yusril kiranya bukanlah sosok yang suka bermain isu, sehingga sangat kecil peluang Yusril mau bermain isu seperti itu," tandasnya. (***)