RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok melakukan kunjungan kerja ke kantor PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan yang profesional dan berkelanjutan.

Adapun kunjungan ini merupakan langkah awal untuk menyusun kebijakan strategis guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

Baca juga: Pemkot Depok Ajak Semua Komponen Perkuat Komitmen Implementasi KTR

Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, kehadiran BUMD pangan sangat penting untuk menjamin distribusi yang merata, harga yang stabil, dan kualitas bahan pokok yang terjaga.

"Kami ingin menggali langsung bagaimana pengelolaan BUMD pangan yang sudah mapan seperti Food Station, mulai dari aspek kelembagaan, model bisnis, hingga intervensi dalam menjaga stabilitas harga," ujar Hamzah dalam keterangan yang diterima, Senin (16/06/2025).

Menurut Hamzah, hingga saat ini Kota Depok belum memiliki BUMD khusus yang fokus menangani urusan pangan. Padahal, sebagai kota penyangga ibu kota dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Depok memiliki kebutuhan pangan yang tinggi dan memerlukan sistem pengelolaan yang terintegrasi.

Baca juga: Intani dan Pegadaian Panen Padi Rendah Karbon di Karawang

"Kota Depok punya potensi besar dan kebutuhan pangan yang tinggi. Kita tidak bisa hanya bergantung pada mekanisme pasar bebas. Harus ada peran aktif pemerintah melalui BUMD," jelas Legislator Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok ini.

Dalam kunjungan tersebut, jajaran Komisi B DPRD Kota Depok mendapatkan pemaparan langsung dari direksi PT Food Station mengenai sistem pengadaan dan distribusi pangan, pola kemitraan dengan petani serta pedagang, hingga strategi digitalisasi yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.

Hasil kunjungan ini akan menjadi referensi konkret bagi DPRD dan Pemerintah Kota Depok dalam merancang pembentukan atau transformasi BUMD di bidang pangan.

Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Mendagri Tito Harus Jelaskan Motif Alihkan Empat Pulau ke Sumut

"Kita akan sampaikan hasil kunjungan ini kepada Pemerintah Kota dan mendorong agar langkah-langkah serius segera diambil. Ini penting untuk memastikan ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah," ungkap Hamzah. (***)