RUZKA–REPUBLIKA NETWORK – Ungkapan simpati mendalam kepada warga terdampak kebakaran yang terjadi di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, diutarakan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. Menurutnya, musibah ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan kebakaran di Jakarta harus dilakukan secara lebih sistematis dan komprehensif.

“Saya menyampaikan duka dan simpati kepada warga yang terdampak kebakaran di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Saat ini, fokus kita ke depan adalah all out memastikan semua kebutuhan warga terpenuhi dengan baik. Kemudian yang juga penting adalah memastikan upaya pencegahan kebakaran Jakarta harus lebih sistematis dan komprehensif,” ujar Fahira Idris dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/06/2025).

Menurut Senator Jakarta ini, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang segera menerbitkan Pergub Satu RT Satu Alat Pemadam Api Ringan (APAR) hanya salah satu bagian dari sistem pencegahan kebakaran. Fahira Idris mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun rangkaian kebijakan yang lebih komprehensif, karena kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga menyangkut keselamatan dan masa depan warga.

Setidaknya, lanjut Fahira Idris, ada lima rekomendasi terkait pencegahan kebakaran di Jakarta yang bisa menjadi rangkaian kebijakan yang lebih sistematis dan komprehensif. Pertama, distribusi APAR disertai pelatihan warga.

APAR harus benar-benar tersedia di setiap RT dan dijaga dalam kondisi siap pakai. Namun lebih penting lagi, warga perlu mendapatkan pelatihan langsung oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) agar mampu menangani insiden kecil sebelum membesar. Pelatihan rutin bisa dilakukan per triwulan di semua RT secara bergantian.

Kedua, audit instalasi listrik dan sistem proteksi gedung. Korsleting listrik merupakan penyebab terbanyak kebakaran di Jakarta.

Pemprov harus menggandeng PLN dan dinas teknis untuk melakukan audit gratis atau bersubsidi terhadap instalasi listrik rumah tangga, khususnya di kawasan padat. Gedung-gedung publik dan swasta juga wajib diperiksa kelengkapan sistem alarm, sprinkler, dan jalur evakuasi, disertai sanksi administratif jika tak memenuhi standar.

Ketiga, penguatan relawan kebakaran (redkar) di tingkat RT/RW. Redkar harus diposisikan sebagai garda terdepan penanggulangan dini.

Mereka perlu dilengkapi dengan perlengkapan dasar seperti APAR, helm, jaket tahan api, dan peluit evakuasi. Redkar juga bisa menjadi penghubung cepat antara warga dan petugas pemadam kebakaran (damkar) saat insiden terjadi, sekaligus menjadi agen edukasi di masyarakat.

Keempat, modernisasi armada dan infrastruktur damkar. Jakarta harus menambah pos pemadam kebakaran di seluruh kelurahan, melengkapi setiap titik padat dengan hydrant aktif dan akses air bersih.

Pemprov juga perlu menambah unit motor damkar untuk menjangkau gang-gang sempit serta memperbarui armada agar lebih efisien dan tangguh.

Kelima, penerapan teknologi smart city untuk deteksi dini. Sudah saatnya, Jakarta mengadopsi teknologi Internet of Things (IoT) untuk mendeteksi suhu ekstrem dan asap secara otomatis di kawasan rawan.

Integrasi sistem alarm gedung dengan pusat kendali pemadam kebakaran, penggunaan drone untuk pemantauan lokasi sulit dijangkau, dan peluncuran aplikasi pelaporan kebakaran real-time harus mulai dirintis tahun ini.

“Kebakaran bisa dicegah jika seluruh sistem mulai dari alat, orang, sampai lingkungan disiapkan dengan baik. Sudah waktunya Jakarta punya kebijakan kebakaran yang berorientasi jangka panjang,” pungkas Fahira Idris. (***)