RUZKA-REPUBLIKA NETWORK --.Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Indonesia bersama GAPEHANNI Kabupaten Bima menggelar konferensi pers penting untuk menyuarakan keresahan mereka terkait krisis armada kapal, lambannya birokrasi, dan lemahnya tata kelola distribusi sapi dari Bima ke Jakarta yang berdampak besar terhadap keberlangsungan ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional.

Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima, Dr. Furkan Sangiang, mengungkapkan bahwa terbatasnya ketersediaan kapal pengangkut sapi menyebabkan antrean panjang di Pelabuhan Gili Mas.

Akibatnya, 16 ekor sapi mati dalam antrean, mengakibatkan kerugian sekitar Rp 280 juta yang sepenuhnya ditanggung peternak dan pedagang tanpa adanya kompensasi.

Baca juga: Gubernur Jabar akan Tepati Janji, Bakal Bangun Underpass Citayam dan Taman Air Mancur di Situ Situ

"Ini bukan sekadar masalah teknis, ini tentang keadilan bagi peternak yang setiap tahun menyuplai 15 ribu hingga 16 ribu ekor sapi untuk mendukung pangan nasional," tegas Furkan.

Selain krisis armada, masalah birokrasi juga menjadi sorotan. Proses perizinan yang rumit dan lamban memperlambat pengiriman, bahkan memperburuk kerugian di lapangan.

Asosiasi mendesak adanya reformasi administrasi melalui penerapan layanan satu pintu untuk mempercepat proses perizinan, serta penyederhanaan uji PCR darah sapi domestik, agar hasil tes berlaku minimal satu bulan guna mempercepat pengiriman.

Baca juga: Tempat 'Jin Buang Anak', di Depok Cicilan Rumah Cuma Rp 15 Ribu per Bulan, Dihuni Banyak Wartawan

Ketua GAPEHANNI Kabupaten Bima, Muziburahman, menambahkan bahwa perlu adanya sinergi konkret antara Pemerintah Daerah NTB dan Jabodetabek.

Ia menyerukan agar Bupati Bima, Bupati Dompu, Gubernur NTB, serta pemerintah pusat membangun jalur distribusi yang lebih efektif dan membuka akses distribusi sapi yang lebih luas.

"Kami juga mendorong pembentukan koperasi khusus peternak sapi, agar pemasaran dan perlindungan peternak lebih terorganisir dan mandiri," terang Muziburahman.

Baca juga: Ratusan Calon Dokter Muda FK Universitas Cenderawasih Terancam DO

Dalam upaya memperkuat posisi peternak, asosiasi juga membentuk divisi hukum yang akan fokus mengawal kasus-kasus hukum yang merugikan peternak dan pedagang, seperti kasus penipuan jual beli sapi.

Kontribusi perdagangan sapi Bima terhadap ekonomi daerah sangat signifikan, yakni Rp 270 hingga Rp 500 miliar per tahun. Namun sumbangan besar ini belum diimbangi dengan perhatian serius terhadap infrastruktur dan perlindungan peternak.

"Melindungi peternak Bima berarti menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional. Sapi Bima bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari identitas ekonomi daerah dan aset nasional," terang Furkan Sangiang.

Asosiasi dan GAPEHANNI bersama seluruh peternak berharap pemerintah pusat dan daerah segera bergerak cepat sebelum lebih banyak kerugian yang harus ditanggung rakyat kecil. (***)