RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menggelontorkan program pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) alias gratis bagi bangunan cagar budaya.

Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari para pemilik bangunan. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak mau bangunannya dijadikan cagar budaya, kini mulai mempertimbangkan ulang.

“Dulu, mayoritas pemilik bangunan nggak mau bangunannya dijadikan cagar budaya karena banyak keterikatan. Tapi sekarang, dengan adanya kebijakan baru, terutama pembebasan PBB, sudah banyak yang tertarik,” ujar Koordinator Bidang Sejarah Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), Boy Loen, dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/04/2025).

Baca juga: Belanda Dukung Rencana Depok Lama Jadi Kawasan Heritage, Lestarikan Warisan Budaya

Menurut Boy, bahwa dalam inventarisasi YLCC, ada lebih dari 12 situs cagar budaya di kawasan Depok Lama yang perlu perawatan. Namun, selama bertahun-tahun, perhatian dari pemerintah nyaris tak ada.

Program pembebasan PBB untuk bangunan Cagar budaya yang diberikan Pemkot Depok ini menjadi sinyal kuat komitmen pelestarian peninggalan sejarah.

“PBB Kota Depok itu tiap tahun naiknya gila-gilaan, jadi ketika sekarang dibebaskan untuk bangunan cagar budaya, ya tentu ini jadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu," ungkapnya.

Baca juga: Darurat Sampah, DPRD Depok Dorong Pemerintah Gandeng Pihak Ketiga

Terkait harapan masyarakat Kota Depok terhadap konsep kawasan heritage, Boy menyebutkan ingin Depok Lama seperti kota tua di Jakarta atau Semarang yang tertib, hidup, dan menjadi kawasan wisata serta berdaya secara ekonomi.

“Harapannya ada kuliner, ada historical walk, jalur wisata dari Jembatan Panus sampai Stasiun Depok Lama, terus ke arah Tahura Pancoran Mas,” harap Boy. (***)