RUZKA—REPUBLIKA NETWORK — Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi pada bulan Maret 2025 sebesar dua persen secara bulanan (mtm) dan 0,18 persen secara tahunan (yty). Walau catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut lebih relatif terkendali, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, untuk terus memperkuat efektivitas pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan.

“Berdasarkan hasil pantauan atas kinerja TPID serta perkembangan inflasi di Provinsi DKI Jakarta selama Triwulan I Tahun 2025, termasuk peran aktif BI dalam koordinasi pengendalian inflasi, kami memandang perlu untuk menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis,” ujar Fahira Idris di sela kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (10/04/2025).

Kunjungan kerja ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Arlyana Abubakar.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan, serta menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah dinamika pasca-Lebaran dan tantangan ekonomi global yang masih fluktuatif.

“Setidaknya terdapat empat rekomendasi yang kami sampaikan, yaitu penguatan ketahanan pangan kota, konsolidasi data dan informasi harga, peningkatan efektivitas program subsidi dan pasar murah, serta monitoring inflasi mikro,” jelas Fahira Idris.

Rekomendasi pertama terkait penguatan ketahanan pangan, Fahira Idris mendorong pengembangan urban farming secara lebih masif di wilayah-wilayah pemukiman Jakarta sebagai sarana edukasi ketahanan pangan berbasis komunitas. Perlu juga membangun sistem distribusi pangan yang terintegrasi, termasuk konektivitas antara pusat produksi dengan pasar induk dan eceran, serta dukungan infrastruktur logistik.

Penguatan ketahanan pangan di Jakarta juga bisa membutuhkan kolaborasi lintas wilayah aglomerasi Jabodetabek. Apalagi mengingat Jakarta bukan daerah produksi pangan utama serta pemberdayaan BUMD dan koperasi pangan untuk menjadi aktor utama dalam stabilisasi harga dan distribusi pangan bersubsidi.

Kedua, konsolidasi data dan informasi harga melalui digitalisasi pantauan harga dan distribusi bahan pokok yang bisa diakses masyarakat secara real time untuk transparansi dan edukasi publik. Sistem ini bisa berbentuk dashboard online yang terhubung langsung dengan data BPS, Dinas Ketahanan Pangan, BUMD pangan, serta mitra TPID lainnya.

Ketiga, peningkatan efektivitas program subsidi dan pasar murah yaitu dengan memperluas jangkauan geografis program pasar murah dan subsidi pangan ke wilayah-wilayah yang tergolong rentan terhadap inflasi dan aksesibilitas pangan seperti Kepulauan Seribu. Wilayah ini kerap menghadapi tantangan logistik dan rentan terhadap disparitas harga.

Keempat, monitoring inflasi mikro. Fahira memandang perlu dikembangkan sistem pemantauan inflasi mikro di tingkat kelurahan atau RW, guna mendeteksi gejolak harga di wilayah-wilayah spesifik yang mungkin luput dari pantauan inflasi resmi tingkat kota.

Pemantauan harga berbasis komunitas lokal dapat dilakukan dengan melibatkan kader PKK, relawan kelurahan, RT/RW, atau bahkan pelaku UMKM sebagai mitra pengumpul data harga secara berkala.

“Hasil pemantauan mikro ini dapat menjadi dasar intervensi cepat, seperti penyelenggaraan pasar murah di titik-titik rawan atau distribusi bahan pokok bersubsidi secara lebih terarah dan efisien,” tandas Fahira Idris. (***)