RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) berkolaborasi guna memperketat pengawasan komoditas impor melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom mengatakan bahwa modus operandi dalam penyelundupan narkoba makin canggih dan variatif seiring dengan perkembangan teknologi dan metode yang digunakan oleh sindikat narkoba untuk menghindari deteksi petugas.

"Salah satu contohnya adalah penemuan biji ganja yang diselundupkan melalui impor makanan burung," kata Marthinus di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Meskipun masih dalam penyelidikan lebih lanjut, Kepala BNN menegaskan bahwa berbagai perubahan modus operandi tersebut nyata adanya sehingga perlu berbagai langkah strategis untuk menghadapi upaya ekspansi pasar narkoba yang dilakukan sindikat.

Dikatakan bahwa kerja sama antara BNN dan Barantin tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dilakukan sebagai kolaborasi strategis dalam penangkalan narkoba, terutama yang memanfaatkan jalur karantina serta mengamuflase narkoba dengan berbagai komoditas, seperti komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

Komjen Pol. Marthinus mengatakan bahwa momentum penandatanganan nota kesepahaman dengan Barantin setidaknya mengimplementasikan tiga dari enam strategi BNN dalam mencegah penyalahgunaan dan memerangi peredaran gelap narkoba di Indonesia, yaitu penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, serta penguatan pengawasan wilayah perbatasan negara.

Dalam nota kesepahaman, terdapat lima poin ruang lingkup yang disepakati oleh BNN dan Barantin, salah satunya peningkatan kapasitas petugas Barantin dalam mendeteksi aneka ragam narkoba yang melalui pelabuhan atau bandara dan berbagai kemampuan teknis lainnya untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas Barantin.

Sejak bertransformasi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023, Barantin memiliki ruang lingkup yang lebih besar serta cakupan tugas dan fungsi yang lebih luas.

Hal tersebut guna memastikan perlindungan sumber daya hayati dan keberlanjutan ekosistem melalui pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama serta penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Kepala Barantin, Sahat Panggabean menuturkan bahwa Barantin beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk perbatasan dan pos lintas batas negara (PLBN), sehingga selain berperan sebagai alat ekonomi, juga memiliki fungsi dalam pertahanan negara.

Melihat tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Barantin maupun BNN memiliki dampak besar pada kehidupan masyarakat Indonesia, dia melihat kolaborasi tersebut sebagai wujud nyata dari tekad Barantin dan BNN demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

BNN dan Barantin berharap agar implementasi kolaborasi antara kedua lembaga ini dapat berjalan dengan baik dan efektif melalui kerja sama yang solid untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang serta menjaga integritas dan keberlanjutan ekosistem Indonesia. ***

AHY Ungkap Giant Sea Wall Upaya Mmitigasi Banjir Rob di Kawasan Pesisir

- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall merupakan upaya untuk memitigasi banjir rob kawasan pesisir.

AHY mengatakan, banjir yang terjadi bukanlah permasalahan baru, tetapi solusinya tidak boleh sekadar mengulang pendekatan lama. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall.

“Bapak Presiden telah menugaskan kami untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan pesisir sekaligus mitigasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 cm per tahun,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

AHY menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan berbagai langkah strategis untuk perlindungan pesisir dan penanganan banjir.

Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall sebagai solusi, khususnya di wilayah Jakarta dan pantai utara Jawa, dengan tetap mempertimbangkan berbagai dampak yang ada.

"Dalam minggu-minggu terakhir, kita semua siaga, terutama di wilayah yang secara historis sering terdampak banjir, yaitu Jabodetabek. Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah, dengan 8 dari 12 kecamatan terendam, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan menyebabkan kerusakan infrastruktur," katanya.

AHY menekankan bahwa solusi yang diambil harus bersifat holistik tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga memperbaiki tata kelola di hulu.

Pemanfaatan air tanah yang berlebihan di Jakarta menjadi salah satu penyebab utama penurunan tanah. Oleh karena itu, dirinya menekankan perlunya optimalisasi suplai air bersih dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karian.

Langkah lainnya mencakup penyediaan air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengurangan tingkat kehilangan air, serta upaya rainwater harvesting dan water cycle. Selain itu, peningkatan kualitas air akan dilakukan melalui program Jakarta Sewerage System dan penguatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara komunal, disertai perbaikan sanitasi masyarakat.

"Kita pastikan, jika kita berhasil melindungi pesisir pantai Jakarta dan Jawa, potensi kerugian akibat banjir bisa dihilangkan. Ini bisa bernilai miliaran dolar AS dalam 20–30 tahun ke depan, dan yang paling penting, menyelamatkan manusia," kata AHY.

Selain itu, proyek ini mencakup strategi jangka panjang dalam pemantauan tinggi permukaan air, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis pesisir.

“Jadi, ini terintegrasi. Tidak hanya bicara lingkungan, tetapi juga pengembangan kawasan sehingga memiliki nilai tambah ekonomi yang menarik. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menarik investasi yang sangat kita perlukan," ujar AHY.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan inovatif, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Giant Sea Wall.

Sejarah perencanaan proyek ini telah berlangsung lama, dimulai sejak kajian awal pada 2008, feasibility study pada 2014, hingga penyusunan master plan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) yang melibatkan kerja sama dengan Belanda dan Korea pada 2016. Pada 2024, Presiden memberikan mandat percepatan pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari strategi ketahanan pesisir. ***