RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Agenda pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, 14‐15 Maret 2025, dinilai tak sejalan dengan kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga menyoroti dalil konsinyering yang seolah dijadikan pembenaran pembahasan RUU TNI di hotel berbintang lima. Menurutnya, pembenaran ini tentu tak rasional sehingga sulit diterima akal sehat.

"Pola pembenaran itu justru membuat rakyat semakin antipati. Rakyat disuguhkan argumentasi yang tak nalar. Rakyat seolah bodoh dan akan menerima argumentasi apa pun yang dikemukakan elite. Pola pandang seperti ini membuat rakyat semakin tidak memahami sikap dan perilaku elite," ungkap Jamil di Jakarta, Ahad (16/03/2025).

Selain itu, lanjutnya, pembahasan RUU TNI yang tertutup sungguh mengingkari sistem politik yang dianut di negeri ini. Sejak reformasi, Indonesia sudah menganut sistem politik terbuka (demokrasi), sehingga semua pembahasan RUU seharusnya dilakukan secara terbuka.

"Rakyat seharusnya dilibatkan dalam pembahasan RUU. Pelibatan itu diperlukan karena prinsip demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Karena itu, rakyat tak boleh hanya menjadi objek dalam pembahasan RUU. Rakyat harus menjadi subyek, agar isi RUU tersebut benar-benar kehendak rakyat," jelas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Menurut Jamil, kalau pembahasan RUU TNI dilakukan secara tertutup, itu sama saja legislatif dan eksekutif kembali ke era tertutup. RUU dibuat sesuai selera elite, dan rakyat harus taat terhadap semua keputusan elite.

"Kalau hal itu yang terjadi, RUU TNI dengan sendirinya tak mencerminkan kehendak rakyat. RUU seperti ini hanya cocok di negara sistem tertutup atau otoriter," tandas Jamil.

Jamil pun mengingatkan, sudah seharusnya pembahasan RUU TNI dilakukan secara terbuka. Dengan cara ini, para elite sudah taat dengan sistem terbuka yang dianut negeri tercinta. (***)