PWI dan IJTI Diskusi Pelatihan Kehumasan Jajaran Polrestro Depok

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Humas Polres Metro (Polrestro) Depok mengandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Depok untuk diskusi pelatihan kehumasan di jajaran Polrestro Depok yang berlangsung di Mapolrestro Depok, Senin (03/03/2025).
Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah dan anggota IJTI Kota Depok, Melly bertindak selaku pemberi materi.
Adapun peserta pelatihan yakni Kasie Humas beserta seluruh jajaran Humas Polrestro Depok hingga tingkat Polsek.
Lalu dari Satlantas, Satreskrim, Satnarkoba, Satintelkam, Satbinmas, Sidokkes, Satsamapta, Bagian SDM, Bagian Operasional dan Bagian Regiden.
"Kehumasan Polri adalah fungsi yang bertugas membina hubungan masyarakat dan menyampaikan informasi kepada publik. Humas Polri juga bertugas mengelola informasi, data, dan dokumenasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Biasanya sarana penyampaian informasi melalui wartawan dalam bentuk jumpa pers atau membuat siaran pers," jelas Rusdy.
Tugas Humas Polri yakni:
1. Memberikan informasi kepada publik internal dan eksternal.
2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik.
3. Mencegah timbulnya rintangan psikologis antara organisasi dan publik.
4. Menciptakan ketertarikan publik terhadap organisasi.
5. Mengelola opini publik
Menjaga transparansi, pemahaman, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
"Penting juga diketahui untuk membedakan produk pers yang dihasilkan media online dan media sosial (Medsos). Produk pers dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki kode etik. Sedangkan Medsos tidak bisa dipertanggung jawabkan," ungkap Rusdy.
Wartawan senior peraih Press Card Number One (PCNO) ini menambabkan, para Humas juga harus bisa melakukan seleksi para wartawan yang bertugas, meminta tanda pengenal atau bisa juga mengecek melalui website Dewan Pers yakni dewanpers.or.id.
"Bisa juga di cek keberadaan wartawan ke organisasi yang memayunginya yang merupakan komsituen Dewan Pers yakni ke PWI, IJTI, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Pewarta Foto Indoensia (PFI). Jika ada orang yang mengaku-ngaku wartawan, tidak usah dilayani, kalau perlu dipidanakan saja," tegas Rusdy. (***)